UNIVERSITAS INDONESIA

Ada Sertifikatnya! FEB UI Gelar Webinar Soal Coretax System

Nora Galuh Candra Asmarani | Kamis, 24 November 2022 | 14:00 WIB
Ada Sertifikatnya! FEB UI Gelar Webinar Soal Coretax System

Tax Update Webinar 2022.

JAKARTA, DDTCNews - Tax Study Division SPA Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) berkolaborasi dengan Tax Education and Research Center (TERC) FEB UI kembali menggelar Tax Update Webinar 2022.

Mengusung tema Core Tax Administration System: A new Milestone Over Indonesia’s Taxation Reform, webinar ini akan digelar pada Rabu, 30 November 2022. Berdasarkan tema utama yang diusung, webinar ini terbagi menjadi 4 sesi yang akan membahas isu berbeda.

Keempat sesi itu meliputi Understanding Strategic Goals and Implementation of Core Tax Administration System; Core Tax Administration System From the Tax Observer’s Point of View; The Impact of New Tax Administration System on Current Business Environment; dan ditutup dengan sesi QnA.

Baca Juga:
Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Webinar ini menghadirkan 3 narasumber kompeten antara lain Director Organization Transformation Consulting at Deloitte Indonesia Andreati Yohannes, Risk Management and Audit Manager for The Indonesian Business Unit of Harbour Energy Zahra Mulachella, dan perwakilan Ditjen Pajak.

Sementara itu, Coordinator of TERC FEB UI Christine Tjen bertindak sebagai moderator. Dalam webinar tersebut, tersedia sertifikat untuk partisipan. Selain itu, webinar ini juga menawarkan 1 KUM untuk mahasiswa FEB UI dan 2 SKP untuk anggota IAI.

Webinar yang menggandeng DDTC sebagai media partner ini akan digelar secara daring dan terbuka untuk umum. Bila berminat, pendaftaran dapat dilakukan melalui laman bit.ly/RegistrationFormTUW2022.

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Christine Veronica (085156341681) atau LINE: veronica_2812 atau Kayla Shafira (085156172470) atau LINE: moontovenus.

Webinar ini digelar untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat luas mengenai sistem administrasi pajak baru yang akan diberlakukan pada tahun mendatang. Pembaruan sistem administrasi tersebut berkaitan dengan pengembangan Core Tax Administration System.

Core Tax Administration System merupakan sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas DJP, termasuk otomasi proses bisnis. Terdapat 21 proses bisnis DJP yang akan dirancang ulang mulai dari pendaftaran, pengawasan kewilayahan, pengelolaan SPT, hingga taxpayer account management (TAM).

Baca Juga:
Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Perincian ketentuan mengenai Core Tax Administration System telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 40/2018. Pengembangan Core Tax Administration System dinilai penting mengingat sistem teknologi informasi DJP (SIDJP) saat ini memiliki keterbatasan.

Untuk itu, webinar ini juga digelar guna menyosialisasikan informasi seputar perkembangan Core Tax Administration System. Harapannya, webinar ini dapat memberikan penjelasan secara komprehensif kepada masyarakat luas mengenai sistem perpajakan Indonesia pada masa mendatang. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 18:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara