Review
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Selasa, 31 Januari 2023 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Reportase

Ada Pajak Minimum Global, Indonesia Jaring Masukan dari Negara Lain

A+
A-
2
A+
A-
2
Ada Pajak Minimum Global, Indonesia Jaring Masukan dari Negara Lain

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menilai asistensi teknis terhadap rencana implementasi pajak minimum global sangat diperlukan negara berkembang, termasuk Indonesia.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan ketentuan pajak minimum global dalam Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) bakal berdampak besar pada negara berkembang, terutama soal skema insentif. Pemerintah pun terus mencari masukan mengenai rencana implementasi pajak minimum global ini dari negara lain.

"Kita perlu berbagi pengalaman dan diskusi apa yang harus Indonesia lakukan ketika Pilar 2 mulai diterapkan," katanya, dikutip pada Kamis (8/12/2022).

Baca Juga: Penyelesaian Sengketa Pajak, Ini Kesepakatan Baru Inclusive Framework

Yon mengatakan ketentuan pajak minimum global dengan tarif sebesar 15% sudah tercantum dalam Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) yang disepakati negara-negara anggota Inclusive Framework pada Oktober 2021. Ketentuan ini direncanakan mulai berlaku paling lambat pada 2024.

Dia menjelaskan penerapan pajak minimum global akan berdampak pada skema insentif yang ditawarkan untuk menarik investasi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Misalnya insentif berskema tax holiday yang memberikan pengurangan PPh badan sebesar 100%.

Ketika pajak minimum berlaku, lanjutnya, skema insentif seperti tax holiday kemungkinan tidak akan efektif lagi.

Baca Juga: Dorong WP Manfaatkan Diskon PBB, Pemkot Ini Sediakan Loket Keliling

Yon menyebut kunjungannya ke Jepang pada pekan lalu juga turut membicarakan rencana penerapan pajak minimum global. Dalam pertemuan itu, dibicarakan mengenai langkah apa saja yang harus dilakukan negara berkembang agar tetap dapat menarik investasi jika tax holiday dan tax allowance tidak bisa diberikan lagi.

Indonesia juga bakal saling bertukar pandangan mengenai pajak minimum global ini dengan Australia. Menurutnya, Ditjen Pajak (DJP) memiliki hubungan yang dekat dengan Australian Taxation Office (ATO) sehingga diskusi mengenai solusi 2 pilar untuk mengatasi tantangan pajak global dapat lebih intensif.

Indonesia masih memiliki waktu sekitar setahun untuk berdiskusi dan belajar dari sudut pandang negara lain untuk bersiap menerapkan pajak minimum global.

Baca Juga: Pacu Pengembangan Kendaraan Listrik, Insentif Pajak Siap Ditawarkan

"Hal-hal semacam ini telah kami lakukan riset secara internal, terutama soal dampak penerapan Pilar 2 terhadap tax holiday, tax allowance, supertax deduction, dan berbagai insentif lain yang kami berikan kepada wajib pajak," ujarnya. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak minimum global, Pilar 1, Pilar 2, OECD, insentif pajak, QDMTT, tax holiday, tax allowance

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 20 Januari 2023 | 14:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Pengusaha Ini Minta Insentif Pajak untuk UMKM Dilanjutkan

Jum'at, 20 Januari 2023 | 11:00 WIB
LAPORAN OECD

OECD Proyeksikan Pajak Minimum Global Tambah Penerimaan US$220 Miliar

Kamis, 19 Januari 2023 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Tawarkan Insentif Pajak ke Investor IKN, Ini Kata Pengusaha

berita pilihan

Rabu, 01 Februari 2023 | 16:30 WIB
PP 49/2022

Catat! Cap Fasilitas PP 49/2022 Sudah Tersedia di Aplikasi e-Faktur

Rabu, 01 Februari 2023 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Hilirisasi Mineral Jalan Terus, Jokowi Tak Gentar dengan Gugatan WTO

Rabu, 01 Februari 2023 | 15:50 WIB
AGENDA PAJAK

Luncurkan e-Book Pedoman Perpajakan Indonesia, DDTC Gelar Talk Show

Rabu, 01 Februari 2023 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA TOLITOLI

Imbau WP Segera Validasi NIK, Kantor Pajak Ini Kirim WA Blast

Rabu, 01 Februari 2023 | 15:07 WIB
KANWIL DJP JAKARTA TIMUR

Wah! DJP Telusuri Jaringan Penerbit Faktur Pajak Fiktif di Jakarta

Rabu, 01 Februari 2023 | 14:43 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Jokowi Bakal Setop Ekspor Konsentrat Tembaga Tahun Ini

Rabu, 01 Februari 2023 | 14:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Selepas Natal dan Tahun Baru, Tingkat Inflasi Masih Tembus 5%

Rabu, 01 Februari 2023 | 14:07 WIB
BINCANG ACADEMY

Mengejar Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah sebagai Turunan UU HKPD

Rabu, 01 Februari 2023 | 13:14 WIB
UNIVERSITAS TRILOGI

Penerapan CRM dan Teknologi Berpeluang Wujudkan Kepatuhan Kooperatif