PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Kenaikan Harga BBM, Jokowi Sebut Laju Inflasi Masih Terkendali

Dian Kurniati | Selasa, 11 Oktober 2022 | 14:00 WIB
Ada Kenaikan Harga BBM, Jokowi Sebut Laju Inflasi Masih Terkendali

Presiden Jokowi. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai laju inflasi Indonesia masih terkendali meski ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Jokowi mengatakan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi. Menurutnya, upaya tersebut dilakukan baik pemerintah pusat maupun daerah.

"Inflasi masih terkendali setelah kenaikan BBM. Kita masih angka di bawah 6%, yaitu 5,9%," katanya, Selasa (11/10/2022).

Baca Juga:
Jokowi: Presiden dan Wapres Terpilih Harus Segera Siap-Siap Bekerja

Jokowi mengatakan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina menjadi tantangan baru yang dampaknya meluas hingga ke seluruh negara. Perang tersebut menyebabkan harga berbagai komoditas global naik sehingga menimbulkan lonjakan inflasi.

Sejauh ini, dia menilai laju inflasi Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Misalnya, Argentina yang pada saat ini mencatatkan inflasi sebesar 83,5% dengan kenaikan suku bunga acuan 3.700 basis points (bps).

Sementara di Indonesia, selain inflasi yang lebih rendah sebesar 5,9%, kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia hanya sebanyak 75 bps. Menurutnya, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia telah bekerja secara beriringan sehingga kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan optimal.

Baca Juga:
Ingin Jadi Anggota OECD, Jokowi Bentuk Timnas

Di sisi lain, Jokowi menyebut pengendalian inflasi juga terjadi karena pemerintah bekerja detail dari sisi makro sekaligus mikro. Dalam hal ini, upaya pengendalian inflasi sudah dilakukan setiap level pemerintah, baik dari pemerintah, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Meski optimistis, dia meminta semua pihak tetap mewaspadai risiko ketidakpastian global lantaran beberapa negara telah mengalami resesi.

"Pagi tadi saya mendapatkan informasi dari pertemuan di Washington DC, 28 negara sudah antre di markasnya IMF, menjadi pasien. Ini yang sekali lagi kita tetap harus menjaga optimisme tapi yang lebih penting hati-hati dan waspada, eling lan waspodo," ujarnya.

Baca Juga:
Politisasi Bansos saat Pemilu Tak Terbukti, Jokowi Ingatkan Persatuan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks harga konsumen pada September 2022 mengalami inflasi sebesar 1,17%, dengan tingkat inflasi tahun kalender sebesar 4,84% dan tingkat inflasi tahun ke tahun 5,95%.

Inflasi tersebut disebabkan kenaikan harga bensin, tarif angkutan dalam kota, beras, solar, tarif angkutan antarkota, tarif kendaraan online, dan bahan bakar rumah tangga. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 09:30 WIB KEANGGOTAAN OECD

Ingin Jadi Anggota OECD, Jokowi Bentuk Timnas

Senin, 22 April 2024 | 14:05 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara