Berita
Rabu, 04 Agustus 2021 | 12:00 WIB
WEBINAR SERIES UNIVERSITY ROADSHOW
Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:46 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:07 WIB
WEBINAR SERIES UNIVERSITY ROADSHOW
Fokus
Data & Alat
Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ada Insentif PPN DTP, Ini Respons Pengembang

A+
A-
0
A+
A-
0
Ada Insentif PPN DTP, Ini Respons Pengembang

Ilustrasi. Pekerja menyelesaikan pembangunan perumahan Jumat (5/2/2021). ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/aww.

PADALARANG, DDTCNews – Pengembang properti di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat antusias menyambut kebijakan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) pada tahun ini.

General Manager Kota Baru Parahyangan Ryan Brazali mengatakan insentif PPN sektor properti sudah dinantikan pelaku usaha. Menurutnya, insentif PPN periode Maret-Agustus 2021 akan mampu mendorong masyarakat untuk membeli rumah.

"Pastinya insentif pajak di sektor perumahan itu akan menjadi stimulan agar dunia properti kembali menggeliat usai down selama Covid-19," katanya, dikutip pada Jumat (5/3/2021).

Baca Juga: Tiga Pendekatan Pemajakan Ekonomi Digital di Negara Berkembang

Ryan mengatakan daya beli masyarakat untuk membeli rumah dapat meningkat dengan adanya insentif PPN. Dia menyebutkan calon konsumen rumah di Kota Baru Parahyangan masih dapat mendapatkan insentif PPN.

Pasalnya, harga jual rumah di kawasan tersebut mulai dari Rp2 miliar sampai Rp5 miliar. Dia menyatakan konsumen masih bisa mendapatkan insentif pajak sebesar 50%. Oleh karena itu, pengembang tengah merumuskan strategi agar mendapatkan fasilitas fiskal dari pemerintah.

Dia menjabarkan insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) berlaku hanya untuk unit rumah yang sudah terbangun. Sementara itu, sistem pembangunan di Kota Baru Parahyangan menggunakan sistem indent.

Baca Juga: Fasilitas Pengurangan Tarif PPh 50% Bakal Dihapus, Ini Kata Akademisi

"Kami sedang mencari strategi pembangunan, apakah dipercepat atau bagimana, sedang dipikirkan," ujarnya seperti dilansir jabarekspres.com.

Adapun rumah yang penyerahannya mendapatkan fasilitas PPN DTP adalah rumah tapak atau unit hunian rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni dengan harga jual paling tinggi senilai Rp5 miliar.

Apabila rumah tapak atau unit hunian rumah susun yang memiliki harga jual paling tinggi senilai Rp2 miliar, fasilitas PPN DTP yang diberikan oleh pemerintah sebesar 100% dari PPN yang seharusnya terutang.

Baca Juga: Lepas dari Middle Income Trap, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Jika rumah yang dimaksud memiliki harga jual senilai Rp2 miliar sampai dengan Rp5 miliar, fasilitas PPN DTP yang diberikan sebesar 50% dari PPN yang seharusnya terutang. (kaw)

Topik : Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, PPN DTP, rumah,

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 03 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Pajak Sudah Terserap Rp48,35 Triliun, Ini Perinciannya

Selasa, 03 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Usai PPN, Pengusaha Minta PPh Final atas Sewa Juga Direlaksasi

Selasa, 03 Agustus 2021 | 16:44 WIB
PMK 102/2021

Peraturan PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah Terbit, Ini Harapan BKF

Selasa, 03 Agustus 2021 | 16:30 WIB
BELANJA PERPAJAKAN

Ini Negara-Negara dengan Rasio Belanja Perpajakan Terbesar di Kawasan

berita pilihan

Rabu, 04 Agustus 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Tiga Pendekatan Pemajakan Ekonomi Digital di Negara Berkembang

Rabu, 04 Agustus 2021 | 12:00 WIB
WEBINAR SERIES UNIVERSITY ROADSHOW

Fasilitas Pengurangan Tarif PPh 50% Bakal Dihapus, Ini Kata Akademisi

Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:46 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Lepas dari Middle Income Trap, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:07 WIB
WEBINAR SERIES UNIVERSITY ROADSHOW

UMKM Berkontribusi Signifikan ke Perekonomian, Perlu Perlakuan Khusus?

Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Daftar Barang Mewah Selain Kendaraan yang Dikenai PPnBM

Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Bakal Salurkan Bantuan Pariwisata, Ini Daerah yang Disasar

Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021

Rupiah Berbalik Menguat Terhadap Dolar AS

Rabu, 04 Agustus 2021 | 09:02 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Termasuk Pengawasan Pajak, Ini Langkah DJP Optimalkan Penerimaan 2021