Review
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Fokus
Literasi
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 29 Mei 2020 | 13:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN BANYUWANGI
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Ada Corona, Pelaku Usaha Apresiasi Respons Pemerintah di Bidang Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
Ada Corona, Pelaku Usaha Apresiasi Respons Pemerintah di Bidang Pajak

Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kadin Indonesia Herman Juwono. 

JAKARTA, DDTCNews – Pelaku usaha mengapresiasi langkah pemerintah yang memberikan relaksasi kebijakan pajak di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).

Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kadin Indonesia Herman Juwono mengatakan kebijakan yang dirilis melalui payung hukum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) hingga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) menunjukkan responsifnya pemerintah.

“Dapat dilihat pemerintah begitu cepat merespons dampak Corona dengan aktif memainkan fungsi pajak yang selama ini terkesan lebih menonjol pada budgeter, sekarang lebih pada regulered,” kata Herman, Senin (6/4/2020).

Baca Juga: Nilai Restitusi Pajak April 2020 Menurun, Ini Kata DJP

Pria yang menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (Perkoppi) ini mengatakan adanya pandemi virus Corona memang berdampak pada lesunya perekonomian. Hal ini dirasakan oleh pelaku usaha.

Tidak tanggung-tanggung, dalam proyeksi skenario terburuk pemerintah, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan bisa mencatatkan minus 0,4%. Simak artikel ‘Sri Mulyani Sebut Skenario Terburuk Ekonomi RI Bisa Minus 0,4%’.

Stimulus, terutama perpajakan, yang diberikan pemerintah diberikan untuk mengurangi beban wajib pajak. Pada saat yang sama, belanja pemerintah masih cukup besar karena menjadi instrumen untuk menangani penyebaran virus Corona. Alhasil, defisit anggaran bisa mencapai 5,07% PDB. Simak artikel ‘Defisit Anggaran Diperkirakan 5,07% PDB, Jokowi Bakal Terbitkan Perpu’.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Diskon Pajak Penghasilan 25%-75% Untuk UMKM

Sebagai mitra pemerintah di bidang ekonomi dan keuangan, sambung Herman, Kadin Indonesia menggandeng DDTC Fiscal Research merilis kanal Kolaborasi di DDTCNews. Kanal tersebut berisi konsultasi (tanya-jawab), pemberitaan, dan pandangan terkait kebijakan perpajakan terhadap dampak virus Corona.

“Kalo pemerintah sangat responsif, tentunya layak juga Kadin berbuat yang sama, yaitu akan membantu memberikan jawaban atas pertanyaan dari para pebisnis, terutama di lingkungan pengurus Kadin sendiri, provinsi, dan kabupaten, termasuk asosiasi dan anggotanya,” jelasnya.

Herman mengapresiasi adanya kerja sama antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research ini. Setiap Selasa dan Kamis, kanal Kolaborasi akan menayangkan artikel, terutama jawaban atas pertanyaan yang diajukan ke alamat email [email protected]. Silakan buka kanal Kolaborasi di laman berikut https://news.ddtc.co.id/kolaborasi.

Baca Juga: Pelaporan Insentif Pajak dan Kebijakan WFH Fiskus Jadi Terpopuler

Adapun Tim Pengarah dari Kadin Indonesia adalah Ketua Umum Rosan P Roeslani serta Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik Raden Pardede. Tim Pengasuh dari Kadin Indonesia adalah Herman Juwono, Sri Wahyuni, Serirama, Tan Alim, dan Huakanala Hubudi.

Selanjutnya, Tim Pengarah dari DDTC Fiscal Research adalah Managing Partner DDTC Darussalam, Senior Partner DDTC Danny Septriadi, dan Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji. Adapun Tim Pengasuh dari DDTC Fiscal Research adalah Denny Vissaro, Dea Yustisia, dan Awwaliatul Mukarromah. (kaw)

Baca Juga: Bukan Juli, Pemungutan PPN Produk Netflix Cs Paling Cepat Agustus 2020
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, PMK 23/2020, Perpu 1/2020
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 28 Mei 2020 | 07:58 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 27 Mei 2020 | 18:41 WIB
KABUPATEN BANTUL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:51 WIB
JAWA BARAT
berita pilihan
Minggu, 31 Mei 2020 | 08:00 WIB
AUDIT BPK
Minggu, 31 Mei 2020 | 07:00 WIB
RESTITUSI PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 30 Mei 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 09:00 WIB
PMK 56/2020
Sabtu, 30 Mei 2020 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sabtu, 30 Mei 2020 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 22:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL