Review
Jum'at, 03 April 2020 | 20:18 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 April 2020 | 17:38 WIB
ANALISIS PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 18:59 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Rabu, 01 April 2020 | 18:28 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Sabtu, 04 April 2020 | 15:11 WIB
Frederick the Great:
Jum'at, 03 April 2020 | 20:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN TRENGGALEK
Jum'at, 03 April 2020 | 19:11 WIB
TIPS MENGISI E-BILLING
Data & alat
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Rabu, 01 April 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 1 APRIL-7 APRIL 2020
Rabu, 25 Maret 2020 | 07:34 WIB
KURS PAJAK 25 MARET-31 MARET 2020
Komunitas
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Senin, 30 Maret 2020 | 17:29 WIB
UNIVERSITAS PANCASILA
Senin, 30 Maret 2020 | 16:19 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase

72% Peserta Debat Pilih Omnibus Law

A+
A-
1
A+
A-
1
72% Peserta Debat Pilih Omnibus Law

JAKARTA, DDTCNews—Sebanyak 72,22% atau 13 peserta lomba debat #MariBicara DDTCNews sepakat memilih Rancangan Undang-Undang (RUU) omnibus law Kebijakan Perpajakan untuk Memperkuat Perekonomian guna mengenakan pajak layanan digital atau pajak digital ketimbang menerbitkan perpu.

Mereka berpandangan tidak masalah memberikan subsidi pajak lebih lama kepada para raksasa digital seperti Facebook, Netflix, Google, Spotify, dan lainnya, selama undang-undang yang menurut rencana akan terbit pada 2022 itu lebih memberikan kepastian hukum terutama kepada wajib pajak.

Dalam debat tersebut, setelah disaring, terdapat total 18 peserta yang memberikan pendapat. Sementara itu, hanya 27,78% atau 5 orang peserta debat yang menginginkan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk mengatur pajak digital.

Baca Juga: DJP: Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Ini Pakai Tarif 22%

Ke-5 orang itu berpandangan penerbitan perpu adalah pilihan yang tepat sembari menunggu pembentukan undang-undang. Dengan demikian, Indonesia bisa segera memungut pajak digital seperti negara lain, dan tidak perlu memberikan subsidi pajak lebih lama kepada para raksasa digital.

Dari seluruh pendapat yang masuk, DDTCNews menetapkan pendapat Dwiki Agung Pebrianda, mahasiswa Politeknik Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dari Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebagai pemenang lomba debat periode 16-30 November 2019.

“Jika harus menunggu antara menerbitkan Perpu dengan risiko tolakan legislatif serta peraturan kosong yang sulit implementasinya, saya lebih memilih omnibus law pada 2022 nanti. Mungkin kita memang memberi subsidi sampai 2022, tapi bukan berarti tidak bisa berbuat apa-apa,” kata Dwiki.

Baca Juga: Pemangkasan Tarif PPh Badan dan Perpanjangan WFH DJP Terpopuler

Menurut dia, ada sekitar 2 tahun yang dapat dipergunakan pemerintah untuk memperkuat sistem perpajakannya, mulai dari pengembangan kompetensi instansi beserta sumber daya manusianya, perbaikan sistem informasi, sampai pendekatan ke entitas digital dan negara mitra.

Ridwan S., peserta debat lainnya, juga mendukung omnibus law sebagai kebijakan untuk mengatur pajak digital. Menurutnya, kesenjangan kebijakan saat ini tidak mampu membendung bisnis yang terus berkembang. “Perlu omnibus law yang adaptif dan responsif dengan orientasi jangka panjang.”

Namun, tidak semua peserta debat setuju dengan Dwiki dan Ridwan. Peserta lainnya, Fanni Fauziah mengatakan permasalahan transaksi digital sudah masuk dalam kriteria ‘hal-ikhwal kegentingan yang memaksa’ yang menjadi syarat penerbitan perpu.

Baca Juga: Ditjen Pajak: Tidak Ada Perubahan Deadline Lapor SPT Tahunan WP Badan

“Pemerintah tidak perlu menunggu konsensus global dan sebaiknya segera membuat perpu, mengingat situasi penerimaan negara yang tak pernah tercapai dan belum tampak adanya aspek keadilan bagi pelaku usaha digital,” katanya.

Selain Fanni, Muhammad Yusaka juga berpendapat asas keadilan mengharuskan negara untuk tidak melakukan diskriminasi pajak. Karena itu, pelaku usaha digital harus mendapatkan perlakuan pajak yang sama dengan mereka yang berusaha di sektor konvensional.

“Ketidakadilan ini tentu akan menyebabkan kecemburuan yang akan berimbas pada menurunnya kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak, khususnya bagi para pelaku ekonomi konvensional. Ini sudah cukup menjadi alasan bagi pemerintah untuk menerbitkan perpu,” katanya. (Bsi)

Baca Juga: Beleid Kebijakan Pajak untuk Mitigasi Efek Corona, Download di Sini

Dalam debat tersebut, setelah disaring, terdapat total 18 peserta yang memberikan pendapat. Sementara itu, hanya 27,78% atau 5 orang peserta debat yang menginginkan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk mengatur pajak digital.

Baca Juga: DJP: Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Ini Pakai Tarif 22%

Ke-5 orang itu berpandangan penerbitan perpu adalah pilihan yang tepat sembari menunggu pembentukan undang-undang. Dengan demikian, Indonesia bisa segera memungut pajak digital seperti negara lain, dan tidak perlu memberikan subsidi pajak lebih lama kepada para raksasa digital.

Dari seluruh pendapat yang masuk, DDTCNews menetapkan pendapat Dwiki Agung Pebrianda, mahasiswa Politeknik Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dari Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebagai pemenang lomba debat periode 16-30 November 2019.

“Jika harus menunggu antara menerbitkan Perpu dengan risiko tolakan legislatif serta peraturan kosong yang sulit implementasinya, saya lebih memilih omnibus law pada 2022 nanti. Mungkin kita memang memberi subsidi sampai 2022, tapi bukan berarti tidak bisa berbuat apa-apa,” kata Dwiki.

Baca Juga: Pemangkasan Tarif PPh Badan dan Perpanjangan WFH DJP Terpopuler

Menurut dia, ada sekitar 2 tahun yang dapat dipergunakan pemerintah untuk memperkuat sistem perpajakannya, mulai dari pengembangan kompetensi instansi beserta sumber daya manusianya, perbaikan sistem informasi, sampai pendekatan ke entitas digital dan negara mitra.

Ridwan S., peserta debat lainnya, juga mendukung omnibus law sebagai kebijakan untuk mengatur pajak digital. Menurutnya, kesenjangan kebijakan saat ini tidak mampu membendung bisnis yang terus berkembang. “Perlu omnibus law yang adaptif dan responsif dengan orientasi jangka panjang.”

Namun, tidak semua peserta debat setuju dengan Dwiki dan Ridwan. Peserta lainnya, Fanni Fauziah mengatakan permasalahan transaksi digital sudah masuk dalam kriteria ‘hal-ikhwal kegentingan yang memaksa’ yang menjadi syarat penerbitan perpu.

Baca Juga: Ditjen Pajak: Tidak Ada Perubahan Deadline Lapor SPT Tahunan WP Badan

“Pemerintah tidak perlu menunggu konsensus global dan sebaiknya segera membuat perpu, mengingat situasi penerimaan negara yang tak pernah tercapai dan belum tampak adanya aspek keadilan bagi pelaku usaha digital,” katanya.

Selain Fanni, Muhammad Yusaka juga berpendapat asas keadilan mengharuskan negara untuk tidak melakukan diskriminasi pajak. Karena itu, pelaku usaha digital harus mendapatkan perlakuan pajak yang sama dengan mereka yang berusaha di sektor konvensional.

“Ketidakadilan ini tentu akan menyebabkan kecemburuan yang akan berimbas pada menurunnya kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak, khususnya bagi para pelaku ekonomi konvensional. Ini sudah cukup menjadi alasan bagi pemerintah untuk menerbitkan perpu,” katanya. (Bsi)

Baca Juga: Beleid Kebijakan Pajak untuk Mitigasi Efek Corona, Download di Sini
Topik : debat, pajak digital, perpu, Omnibus Law, Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Rabu, 01 April 2020 | 18:48 WIB
REUVEN S. AVI-YONAH
Rabu, 01 April 2020 | 18:28 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 01 April 2020 | 18:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 01 April 2020 | 17:03 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Minggu, 05 April 2020 | 06:00 WIB
KOTA PALOPO
Sabtu, 04 April 2020 | 15:11 WIB
Frederick the Great:
Sabtu, 04 April 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 04 April 2020 | 10:00 WIB
KAMBOJA
Sabtu, 04 April 2020 | 09:00 WIB
OPERASI ROKOK ILEGAL
Sabtu, 04 April 2020 | 08:52 WIB
PERPU 1/2020
Sabtu, 04 April 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 04 April 2020 | 07:00 WIB
PROVINSI GORONTALO