Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

116 Rekening WP Diblokir

0
0

MALANG, DDTCNews — Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Timur III (Kanwil DJP Jatim III) telah memblokir sedikitnya 116 rekening bank milik wajib pajak di wilayah kerjanya yang memiliki tunggakan pajak senilai total lebih dari Rp38 miliar.

Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jatim III Nur Falaq Rachmaningtiyas menyatakan pemblokiran yang merupakan bagian dari proses penagihan aktif itu ditujukan terutama pada wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomis untuk membayar pajak.

“Pemblokiran ini dilakukan oleh 37 orang juru sita dari seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Jatim III. Beberapa bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta juga diminta kooperatif membantu proses pemblokiran ini,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga Diluncurkan, Apa yang Baru?

Perempuan yang akrab disapa Tiyas ini menambahkan setelah pemblokiran dilakukan pada 2-4 Mei 2016, wajib pajak masih diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan melunasi utang pajaknya melalui rekening yang diblokir tersebut.

“Apabila wajib pajak masih belum mau melunasi, kami akan lakukan penyitaan. Tapi selama 14 hari setelah penyitaan, wajib pajak masih bisa mengajukan permohonan pelunasan melalui rekening yang disita tersebut. Setelah itu rekening akan dipindahbukukan ke kas negara,” ujarnya.

Terkait dengan upaya pengamanan target penerimaan, seperti dikutip radarmalang.co.id, Kanwil DJP Jatim III telah melakukan kerja sama dengan Badan Intelejen Negara Daerah (Binda) Provinsi Jatim guna mendeteksi permasalahan penerimaan pajak secara dini. (Bsi)

Baca Juga: DJP Siap Tindak Lanjuti Data Rekening Nasabah

“Pemblokiran ini dilakukan oleh 37 orang juru sita dari seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Jatim III. Beberapa bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta juga diminta kooperatif membantu proses pemblokiran ini,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga Diluncurkan, Apa yang Baru?

Perempuan yang akrab disapa Tiyas ini menambahkan setelah pemblokiran dilakukan pada 2-4 Mei 2016, wajib pajak masih diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan melunasi utang pajaknya melalui rekening yang diblokir tersebut.

“Apabila wajib pajak masih belum mau melunasi, kami akan lakukan penyitaan. Tapi selama 14 hari setelah penyitaan, wajib pajak masih bisa mengajukan permohonan pelunasan melalui rekening yang disita tersebut. Setelah itu rekening akan dipindahbukukan ke kas negara,” ujarnya.

Terkait dengan upaya pengamanan target penerimaan, seperti dikutip radarmalang.co.id, Kanwil DJP Jatim III telah melakukan kerja sama dengan Badan Intelejen Negara Daerah (Binda) Provinsi Jatim guna mendeteksi permasalahan penerimaan pajak secara dini. (Bsi)

Baca Juga: DJP Siap Tindak Lanjuti Data Rekening Nasabah
Topik : penagihan pajak, penerimaan, jatim
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Minggu, 25 Agustus 2019 | 15:55 WIB
PP No. 55/2019
Minggu, 25 Agustus 2019 | 15:23 WIB
PP No. 55/2019
Minggu, 25 Agustus 2019 | 15:15 WIB
PMK No.117/2019
Jum'at, 23 Agustus 2019 | 19:17 WIB
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
Jum'at, 23 Agustus 2019 | 18:57 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Jum'at, 23 Agustus 2019 | 17:06 WIB
HARI JADI KE-12 DDTC
Jum'at, 23 Agustus 2019 | 14:15 WIB
UNI EMIRAT ARAB
Jum'at, 23 Agustus 2019 | 08:33 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 23 Agustus 2019 | 07:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 Agustus 2019 | 16:17 WIB
RAPBN 2020