Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

116 Rekening WP Diblokir

0
0

MALANG, DDTCNews — Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Timur III (Kanwil DJP Jatim III) telah memblokir sedikitnya 116 rekening bank milik wajib pajak di wilayah kerjanya yang memiliki tunggakan pajak senilai total lebih dari Rp38 miliar.

Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jatim III Nur Falaq Rachmaningtiyas menyatakan pemblokiran yang merupakan bagian dari proses penagihan aktif itu ditujukan terutama pada wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomis untuk membayar pajak.

“Pemblokiran ini dilakukan oleh 37 orang juru sita dari seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Jatim III. Beberapa bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta juga diminta kooperatif membantu proses pemblokiran ini,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Ditanya Soal Tax Ratio, Sri Mulyani Beberkan 3 Metode Perhitungannya

Perempuan yang akrab disapa Tiyas ini menambahkan setelah pemblokiran dilakukan pada 2-4 Mei 2016, wajib pajak masih diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan melunasi utang pajaknya melalui rekening yang diblokir tersebut.

“Apabila wajib pajak masih belum mau melunasi, kami akan lakukan penyitaan. Tapi selama 14 hari setelah penyitaan, wajib pajak masih bisa mengajukan permohonan pelunasan melalui rekening yang disita tersebut. Setelah itu rekening akan dipindahbukukan ke kas negara,” ujarnya.

Terkait dengan upaya pengamanan target penerimaan, seperti dikutip radarmalang.co.id, Kanwil DJP Jatim III telah melakukan kerja sama dengan Badan Intelejen Negara Daerah (Binda) Provinsi Jatim guna mendeteksi permasalahan penerimaan pajak secara dini. (Bsi)

Baca Juga: DPR Minta Kajian Komprehensif Pembentukan Badan Penerimaan Negara

“Pemblokiran ini dilakukan oleh 37 orang juru sita dari seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Jatim III. Beberapa bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta juga diminta kooperatif membantu proses pemblokiran ini,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Ditanya Soal Tax Ratio, Sri Mulyani Beberkan 3 Metode Perhitungannya

Perempuan yang akrab disapa Tiyas ini menambahkan setelah pemblokiran dilakukan pada 2-4 Mei 2016, wajib pajak masih diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan melunasi utang pajaknya melalui rekening yang diblokir tersebut.

“Apabila wajib pajak masih belum mau melunasi, kami akan lakukan penyitaan. Tapi selama 14 hari setelah penyitaan, wajib pajak masih bisa mengajukan permohonan pelunasan melalui rekening yang disita tersebut. Setelah itu rekening akan dipindahbukukan ke kas negara,” ujarnya.

Terkait dengan upaya pengamanan target penerimaan, seperti dikutip radarmalang.co.id, Kanwil DJP Jatim III telah melakukan kerja sama dengan Badan Intelejen Negara Daerah (Binda) Provinsi Jatim guna mendeteksi permasalahan penerimaan pajak secara dini. (Bsi)

Baca Juga: DPR Minta Kajian Komprehensif Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Topik : penagihan pajak, penerimaan, jatim
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Selasa, 18 Juni 2019 | 16:05 WIB
TATA KELOLA ANGGARAN
Selasa, 18 Juni 2019 | 15:39 WIB
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 2020
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:36 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:58 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:46 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:05 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Selasa, 18 Juni 2019 | 08:39 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 17 Juni 2019 | 18:56 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Senin, 17 Juni 2019 | 18:41 WIB
INSENTIF FISKAL
Senin, 17 Juni 2019 | 17:42 WIB
KEBIJAKAN CUKAI