Fokus
Literasi
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:00 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SUMATRA BARAT
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 Juli 2020 | 11:15 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Minggu, 28 Juni 2020 | 15:12 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

WP Sulit Patuh, Pemkab Pasang Stiker 'Belum Bayar Pajak'

A+
A-
3
A+
A-
3
WP Sulit Patuh, Pemkab Pasang Stiker 'Belum Bayar Pajak'

CILACAP, DDTCNews – Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap memberi sanksi berupa pemasangan stiker bagi pengusaha restoran yang tidak jujur dalam melaporkan pendapatannya.

Kabid Penagihan Penggalian dan Pengendalian BPPKAD Kabupaten Cilacap Sugeng Sutrisno mengatakan beberapa restoran tampak ramai pengunjung, tapi laporan omzetnya sangat minim. Hal ini mengganjal upaya Pemkab Cilacap dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Semisal di restoran A, kami menilai restoran itu cukup ramai pengunjung, tapi omzet yang dilaporkan hanya Rp10 juta saja. Menurut kami pelaporan omzet itu tidaklah realistis, maka kami memasang stiker ‘Belum Bayar Pajak’ pada wajib pajak terkait.” katanya di Cilacap, Kamis (25/7).

Baca Juga: Anies Kucurkan Insentif Keringanan dan Penghapusan Sanksi Retribusi

Sepanjang 2018, BPPKAD telah memberikan sanksi moral kepada 30 wajib pajak yang sulit mematuhi aturan pajak daerah. Seluruh restoran tersebut akhirnya dipasang stiker ‘Belum Bayar Pajak’ di papan reklame milik wajib pajak.

Pemasangan stiker sebagai sanksi moral tersebut bertujuan untuk memberi efek jera kepada wajib pajak yang belum patuh. Sekaligus bisa menjadi cerminan bagi wajib pajak lain untuk segera mematuhi aturan pajak daerah yang berlaku.

Pemkab Cilacap berharap sanksi ini bisa memberikan perubahan positif pada masa mendatang baik kepada wajib pajak restoran maupun sektor lainnya, sehingga tingkat kepatuhan dan pendapatan pajak daerah akan semakin meningkat pula.

Baca Juga: Target Pendapatan Tidak Tercapai, DPRD Pertanyakan Kinerja Pemda

Di samping itu, banyak restoran yang tidak memiliki pembukuan atas berbagai transaksi, namun petugas BPPKAD tetap bisa menghitung omzet suatu usaha jika hal itu terjadi. Penghitungan omzet tersebut bisa dilakukan dengan proses wawancara.

Untuk menghitung omzet tanpa adanya pembukuan, tim BPPKAD bisa menghitung dari jumlah karyawan, kebutuhan pengeluaran dan omzet rata-rata dalam sehari. “Itu ada ilmu penghitungannya, sehingga omzet suatu usaha bisa ditemukan,” katanya seperti dilansir radarbanyumas.co.id. (Gfa/Amu)

Baca Juga: Otoritas Pajak Bakal Sisir Penerima Insentif Covid-19 yang Curang
Topik : pajak restoran, cilacap, sanksi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 17 April 2020 | 19:25 WIB
ANALISIS ASAS ULTIMUM REMEDIUM
Selasa, 14 April 2020 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 13 April 2020 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 17:53 WIB
KABUPATEN LANDAK
berita pilihan
Jum'at, 03 Juli 2020 | 19:03 WIB
SE-014/PP/2020
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:33 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:32 WIB
KENORMALAN BARU
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:48 WIB
PER-12/PJ/2020
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:47 WIB
INSENTIF PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:15 WIB
LAYANAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:00 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SUMATRA BARAT
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:59 WIB
KABUPATEN TABALONG
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:40 WIB
KAMUS PAJAK