Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Warung Kecil Tetap Kena Pajak

0
0

TANJUNG SELOR, DDTCNews — Kendati ramai menuai protes, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara tetap pada sikapnya untuk memungut pajak restoran kepada seluruh kategori warung, termasuk warung-warung kecil, di wilayahnya.

Kepala Dispenda Bulungan P. Tumanggor menyatakan para pemilik warung memang keberatan atas beban pajak yang harus mereka bayar setiap bulan. Mereka juga merasa warungnya hanya warung berskala kecil, dan tidak seharusnya disamakan dengan restoran.

“Kadang pemilik warung itu salah mengerti. Anggapan mereka, mereka-lah yang disuruh membayar pajak. Padahal bukan. Yang bayar pajak ini pengunjung yang makan di warung itu. Jadi mereka dikenakan 10% dari harga makanan yang dibayar,” tuturnya, pekan lalu.

Baca Juga: Target Pajak Restoran Tercapai 143%, Begini Caranya

Tumanggor menegaskan pemungutan pajak restoran itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah.

Dia mengklaim, setelah dilakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap para pemilik warung, pembayaran pajak dari sektor ini berjalan lancar. Hal ini dapat tercapai berkat kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Bulungan.

“Sebenarnya kalau pembayaran pajak itu, wajib pajaknya yang membayar sendiri ke Dispenda. Tapi untuk memudahkan, kami ‘jemput bola’. Ada empat petugas khusus yang kami siapkan untuk menarik pajak restoran tiap bulan,” katanya.

Baca Juga: Konsumen Dipajaki, Restoran Minim Setor Pajak

Menurut Tumanggor, sejak 2 tahun terakhir pajak hotel dan restoran menjadi sektor andalan penerimaan daerah Pemkab Bulungan. Setoran pajak hotel dan restoran tahun 2015 misalnya, mencapai Rp1 miliar. Jumlah ini melesat jauh lebih dari 1.000% dari target yang ditetapkan, Rp89 juta.

“Mulai 2015, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang biasanya memesan makanan untuk kegiatan-kegiatannya dikenakan pajak. Itu salah satu faktor kenapa pendapatan pajak di sektor hotel dan restoran ini melonjak tinggi,” jelasnya.

Berbekal pengalaman tahun 2015, target penerimaan pajak hotel dan restoran yang ditetapkan Dispenda tahun ini lebih dari Rp690 juta. Sampai kuartal I/ 2016, seperti dilansir bulungan.prokal.co, realisasi pajak hotel dan restoran telah mencapai Rp216 juta setara dengan 31% dari target. (Bsi)

Baca Juga: Setoran Pajak Restoran Tidak Sesuai Omzet

“Kadang pemilik warung itu salah mengerti. Anggapan mereka, mereka-lah yang disuruh membayar pajak. Padahal bukan. Yang bayar pajak ini pengunjung yang makan di warung itu. Jadi mereka dikenakan 10% dari harga makanan yang dibayar,” tuturnya, pekan lalu.

Baca Juga: Target Pajak Restoran Tercapai 143%, Begini Caranya

Tumanggor menegaskan pemungutan pajak restoran itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah.

Dia mengklaim, setelah dilakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap para pemilik warung, pembayaran pajak dari sektor ini berjalan lancar. Hal ini dapat tercapai berkat kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Bulungan.

“Sebenarnya kalau pembayaran pajak itu, wajib pajaknya yang membayar sendiri ke Dispenda. Tapi untuk memudahkan, kami ‘jemput bola’. Ada empat petugas khusus yang kami siapkan untuk menarik pajak restoran tiap bulan,” katanya.

Baca Juga: Konsumen Dipajaki, Restoran Minim Setor Pajak

Menurut Tumanggor, sejak 2 tahun terakhir pajak hotel dan restoran menjadi sektor andalan penerimaan daerah Pemkab Bulungan. Setoran pajak hotel dan restoran tahun 2015 misalnya, mencapai Rp1 miliar. Jumlah ini melesat jauh lebih dari 1.000% dari target yang ditetapkan, Rp89 juta.

“Mulai 2015, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang biasanya memesan makanan untuk kegiatan-kegiatannya dikenakan pajak. Itu salah satu faktor kenapa pendapatan pajak di sektor hotel dan restoran ini melonjak tinggi,” jelasnya.

Berbekal pengalaman tahun 2015, target penerimaan pajak hotel dan restoran yang ditetapkan Dispenda tahun ini lebih dari Rp690 juta. Sampai kuartal I/ 2016, seperti dilansir bulungan.prokal.co, realisasi pajak hotel dan restoran telah mencapai Rp216 juta setara dengan 31% dari target. (Bsi)

Baca Juga: Setoran Pajak Restoran Tidak Sesuai Omzet
Topik : pajak restoran, bulungan
artikel terkait
Selasa, 02 Agustus 2016 | 09:43 WIB
KABUPATEN JAYAPURA
Kamis, 18 Agustus 2016 | 15:41 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Rabu, 07 September 2016 | 08:30 WIB
KOTA BEKASI
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU
berita pilihan
Kamis, 30 November 2017 | 09:55 WIB
KOTA MEDAN
Senin, 11 Desember 2017 | 15:30 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU
Sabtu, 12 November 2016 | 12:40 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:55 WIB
KABUPATEN KOTABARU
Minggu, 13 November 2016 | 11:33 WIB
KABUPATEN PAMEKASAN
Senin, 14 November 2016 | 09:57 WIB
KOTA MEDAN
Senin, 14 November 2016 | 10:27 WIB
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
Senin, 14 November 2016 | 10:59 WIB
PROVINSI DI YOGYAKARTA
Selasa, 15 November 2016 | 14:31 WIB
KABUPATEN BANYUWANGI