PNBP AWARDS 2016

Wamenkeu: 29% Pendapatan Negara Disumbang PNBP

Awwaliatul Mukarromah | Selasa, 06 Desember 2016 | 16:01 WIB
Wamenkeu: 29% Pendapatan Negara Disumbang PNBP

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberi penghargaan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Awards 2016 kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan stakeholder lainnya. Penganugerahan tersebut sebagai apresiasi atas kontribusi berbagai lembaga dalam mengoptimalkan pendapatan negara.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan PNBP bersama penerimaan pajak merupakan pilar utama penerimaan negara yang selama ini menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dalam satu dekade ini, kontribusi PNBP rata-rata mencapai 29% dari total pendapatan negara," ujarnya dalam pernyataan tertulis kepada DDTCNews, Selasa (6/12).

Baca Juga:
Kinerja PNBP Sektor ESDM pada 2023 Capai 116 Persen dari Target

Mardiasmo mengatakan pemberian PNBP Awards 2016 diharapkan dapat memberi motivasi kepada Kementerian dan Lembaga serta stakeholder yang lain untuk lebih mengoptimalkan pendapatan negara.

"Pengelolaan PNBP diharapkan dapat dikelola dengan lebih profesional, transparan dan akuntabel," jelasnya.

Adapun kategori penghargaan yang diberikan meliputi K/L Pengelola PNBP terbaik, K/L dengan kontribusi PNBP terbesar, BUMN dengan kontribusi PNBP terbesar, Mitra pengelola PNBP terbaik, serta Bank/Pos persepsi yang berperan aktif dalam implementasi sistem informasi PNBP Online (SIMPONI).

Baca Juga:
Keputusan Presiden Terbaru, 2 PP Penerimaan Negara Bukan Pajak Disusun

Penghargaan K/LPengelola PNBP terbaik diterima oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan.

Sementara untuk penghargaan K/L dengan kontribusi PNBP terbesar diberikan kepada 13 Kementerian. Ke-13 Kementerian tersebut adalah Kementerian ESDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan.

Selajutnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenristekdikti, Kementerian Agraria dan Pertanahan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kemenakertrans dan Kementerian Luar Negeri.

Baca Juga:
PNBP 2024 Ditarget Rp492 Triliun, Begini Strategi Kemenkeu Mencapainya

Kemudian kategori BUMN dengan kontribusi PNBP terbesar diberikan kepada PT Pertamina dan PT Kaltim Prima Coal. Lalu kategori Mitra pengelola PNBP terbaik diberikan kepada SKK Migas.

Kategori Bank/Pos persepsi yang berperan aktif dalam implementasi sistem informasi PNBP Online (SIMPONI) diterima oleh Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri dan Pos Indonesia. (Amu)



Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 28 Maret 2024 | 13:17 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Optimalisasi Dua PP Perpajakan Migas Jadi Cara untuk Genjot PNBP Migas

Rabu, 20 Maret 2024 | 11:30 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Harga Komoditas Berfluktuasi, PNBP Terkontraksi 7,7% Hingga Februari

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:45 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi PNBP Terkontraksi 5,3 Persen di Januari 2024, Ini Alasannya

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Kemenkeu Siapkan 2 RPP Soal PNBP, Peraturan Lama akan Diharmonisasi

BERITA PILIHAN
Sabtu, 20 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN BULUNGAN

Sukseskan Program Sertifikat Tanah, Pemkab Beri Diskon BPHTB 50 Persen

Sabtu, 20 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Sabtu, 20 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Konstruksi Bangunan bagi Korban Bencana Bebas PPN, Ini Aturannya

Sabtu, 20 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesinambungan Fiskal 2025, Pemerintah Waspadai Tiga Hal Ini

Sabtu, 20 April 2024 | 09:00 WIB KABUPATEN SUKABUMI

Ada Hadiah Umrah untuk WP Patuh, Jenis Pajaknya akan Diperluas

Sabtu, 20 April 2024 | 08:47 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT yang Berstatus Rugi Bisa Berujung Pemeriksaan oleh Kantor Pajak

Sabtu, 20 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2025, Insentif Ini Disiapkan untuk Investor

Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan