INGGRIS

Waduh, 800 Presenter BBC Berpotensi Diperiksa

Kurniawan Agung Wicaksono | Kamis, 15 November 2018 | 14:44 WIB
Waduh, 800 Presenter BBC Berpotensi Diperiksa

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Sekitar 800 pembawa acara (presenter) televisi dan radio BBC berpotensi menghadapi penyelidikan pajak.

Kantor Audit Nasional (National Audit Office/NAO) mengatakan Otoritas Perpajakan Inggris (Her Majesty Revenue and Customs/HMRC) telah membuka sekitar 100 penyelidikan pada personal service companies (PSCs) yang berhubungan dengan BCC setelah muncul kekhawatiran pelanggaran pajak.

Melansir The Guardian, dari sekitar 800 pembawa acara, hampir 300 diantaranya dipekerjakan melalui entitas PSC, yang berisiko diuji oleh HMRC. Seperti diketahui, PSC selama ini dikhawatirkan menjadi instrumen untuk menghindari pajak.

Baca Juga:
Inggris Beri Insentif PPN untuk Produk Rumah Tangga yang Disumbangkan

Pembawa acara Radio 4 Money Box Paul Lewis dan Front Row Kirsty Lang menjadi bagian dari beberapapresenter yang mengaku telah dipaksa untuk mendirikan perusahaan-perusahaan itu. Hak-hak pekerja seperti liburan, pembayaran sakit, dan iuran pensiun dirampas.

Dalam laporannya NAO mengungkap banyak karyawan BBC yang tengah dikejar HMRC karena belum ada pembayaran tagihan pajak. Peninjauan lebih lanjut diperlukan karena karyawan menghadapi risiko pengujian oleh HMRC.

“Ini bisa melibatkan tunggakan pajak untuk BBC dan PSC,” tulis mereka dalam laporan, seperti dilansir pada Kamis (15/11/2018).

Baca Juga:
Inggris Lanjutkan Pengenaan Windfall Tax Migas Hingga 2029

Meg Hillier, Ketua Public Accounts Committee mengatakan ada banyak hal yang harus dilakukan untuk memberi kepastian bagi para freelancer yang bekerja untuk BBC. BBC dan HMRC, menurutnya, harus bekerja sama.

Pada April 2017, pemerintah memperkenalkan perubahan yang memaksa badan publik untuk bertanggung jawab menentukan status pekerjaan untuk tujuan pajak dari semua orang yang dipekerjakan melalui PSC.

Antara April dan September 2017, dalam laporan NAO, BBC membayar 8,3 pound sterling (sekitar Rp159,4 miliar) pajak kepada HMRC untuk menghindari biaya penalti karena tidak membayar pajak.

Baca Juga:
Jelang Pemilu, IMF Minta Inggris Tidak Pangkas Pajak

BBC telah mengambil langkah-langkah untuk membantu individu yang terkena, tetapi hubungannya denganfreelancer masih belum terpecahkan. Hal ini kemungkinan memiliki implikasi keuangan bagi perusahaan.

Seorang juru bicara HMRC mengatakan presenter kini semakin benar membayar pajak. HMRC, sambungnya, akan menegakkan hukum bagi para pembawa acara yang belum membayar kewajiban pajaknya dengan tepat.

Seorang juru bicara BBC mengatakan sudah ada pendekatan kepada HMRC untuk membahas kemungkinan solusi alternatif untuk penyelesaian kasus-kasus tersebut. Seperti yang diakui NAO, sambungnya, penggunaan perusahaan jasa pribadi (PSC) sah untuk mengontrak jasa yang dilakukan di industri media.

Baca Juga:
Sasar Kelompok Kaya, Skotlandia Tambah Lapisan Tarif Pajak Jadi 45%

Namun, lanjut dia, untuk penentuan seseorang dipekerjakan untuk tujuan pajak sangat kompleks. Untuk mengelola hal ini, BBC selalu berusaha menyeimbangkan kepentingan tenaga kerja dan pembayar biaya lisensi.

“Kami mengakui masih ada masalah untuk ditangani dan tetap berkomitmen untuk menyelesaikannya. Kami saat ini sedang berdiskusi dengan presenter kami dan secara aktif terlibat dengan HMRC untuk mengeksplorasi opsi untuk resolusi,” jelasnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 09:12 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Naikkan Tax Ratio 2025, Kadin Harap Ekstensifikasi Pajak Digencarkan

Kamis, 25 April 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

WP Grup Bakal Digabung dalam 1 KPP, Ini Kata Dirjen Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21