Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

UU HPP Jadi Terobosan Tepat di Tengah Pemulihan Ekonomi

A+
A-
2
A+
A-
2
UU HPP Jadi Terobosan Tepat di Tengah Pemulihan Ekonomi

Partner Tax Research and Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji memaparkan materi dalam webinar bertajuk Kupas Tuntas Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini digelar Program Studi D-3 Administrasi Perpajakan Fisip Universitas Sumatera Utara (USU).

MEDAN, DDTCNews – Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berorientasi untuk memutus persoalan fundamental sektor perpajakan Indonesia. UU HPP juga merupakan bagian dari kesinambungan agenda reformasi pajak.

Partner Tax Research and Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan UU HPP hadir pada momentum yang tepat sebagai langkah antisipatif untuk mengimbangi pemulihan ekonomi. UU HPP juga berupaya untuk menyelaraskan kebijakan pajak dengan konsep dasar dan international best practices.

“Reformasi pajak melalui UU HPP juga tidak terpisahkan dari aspek politik ekonomi. Artinya, ada interaksi antara maksud dari pemerintah tentang agenda reformasi pajak, reaksi masyarakat, serta para pemangku kepentingan di sektor pajak,” jelas Bawono, Kamis (21/10/2021)

Baca Juga: Serapan Insentif Perpajakan Sudah Lampaui Pagu, Ini Kata Airlangga

Kendati telah disahkan DPR, implementasi UU HPP masih menghadapi sejumlah tantangan. Bawono menjelaskan tantangan itu meliputi ketersediaan ketentuan teknis, pemahaman wajib pajak, administrative feasibility, dan proses pemulihan ekonomi

Seperti diketahui, melalui UU HPP, pemerintah secara sekaligus mengubah dan mengatur berbagai ketentuan perpajakan. Mulai dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), program pengungkapan sukarela, pajak karbon, dan cukai.

Dari sisi PPh, pemerintah mengubah tarif dan bracket PPh orang pribadi agar lebih mencerminkan keadilan. Selain itu, ada pengenaan pajak atas natura dan penetapan batas peredaran bruto tidak kena pajak bagi orang pribadi pengusaha.

Baca Juga: Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda

Tarif PPh badan juga diputuskan tetap sebesar 22% pada 2022 dan seterusnya. Ada pula perubahan ketentuan debt to equity ratio (DER), pengaturan bantuan penagihan pajak lintas negara, dan pengaturan kerja sama internasional.

Sementara itu, perubahan dari sisi PPN antara lain pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial, dan beberapa jasa lainnya. Ada pula peningkatan tarif PPN menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan 12% paling lambat 1 Januari 2025 serta tarif PPN final atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu.

Kemudian, perubahan dari sisi KUP di antaranya penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi, perubahan besaran sanksi pada saat pemeriksaan serta sanksi dalam upaya hukum, dan ketentuan kuasa wajib pajak.

Baca Juga: Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Ada pula penunjukkan pihak lain sebagai pemotong/pemungut pajak, kerja sama penagihan pajak antarnegara, dan prosedur persetujuan bersama (mutual agreement procedures/MAP), serta penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara.

Dalam webinar ini, Bawono juga menjelaskan tentang program pengungkapan sukarela, pajak karbon, dan perubahan dalam UU Cukai. Selain itu, dia juga menerangkan mengenai dampak ekonomi dan fiskal dari UU HPP.

“UU HPP merupakan sesuatu yang bagus. Kalau tidak ada terobosan, kita akan punya tax ratio yang stagnan dan sebenarnya tidak sesuai dengan levelnya Indonesia,” pungkasnya

Baca Juga: Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

Webinar bertajuk Kupas Tuntas Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini digelar Program Studi D-3 Administrasi Perpajakan Fisip Universitas Sumatera Utara (USU).

Ketua Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fisip USU Muhammad Husni Thamrin berharap webinar ini dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa. Dengan demikian, kualitas mahasiswa dapat meningkat sehingga mampu turut menjalankan kebijakan serta menyosialisasikannya kembali.

Simak berbagai ulasan mengenai UU HPP pada laman berikut dan kumpulan infografis seri UU HPP di sini. Simak pula Fokus Selamat Datang (Lagi) Rezim Baru Kebijakan Pajak. (kaw)

Baca Juga: KPP Pratama Boyolali Lelang 2 Unit Apartemen Wajib Pajak

Topik : UU HPP, pajak, kampus, Universitas Sumatera Utara, USU

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Cikal Restu Syiffawidiyana

Kamis, 21 Oktober 2021 | 22:16 WIB
UU HPP menjadi salah satu terobosan baru dalam dunia perpajakan. UU ini memberi kemudahan akses dan pencarian terhadap peraturan pajak. Walau belum terlihat dampaknya karena baru disahkan, tapi harapannya UU ini menjadi terobosan yang baik karena telah menyelaraskan pajak dengan konsep dasar dan Int ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 05 Desember 2021 | 13:00 WIB
ITALIA

Mulai Tahun Depan, Lapisan Penghasilan Kena Pajak WP OP Direvisi

Minggu, 05 Desember 2021 | 11:30 WIB
KOTA BENGKULU

Tagih Pajak PBB, Petugas Mulai Turun ke Lapangan

Minggu, 05 Desember 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Jenis-Jenis Audit Kepabeanan dan Cukai

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
PENANGANAN COVID-19

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Daerah Vaksinasi Rendah Naik 1 Level

Senin, 06 Desember 2021 | 15:27 WIB
INSENTIF PAJAK

Serapan Insentif Perpajakan Sudah Lampaui Pagu, Ini Kata Airlangga

Senin, 06 Desember 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda

Senin, 06 Desember 2021 | 14:30 WIB
TAIWAN

Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Senin, 06 Desember 2021 | 14:00 WIB
INGGRIS

Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 13:33 WIB
PENEGAKAN HUKUM

KPP Pratama Boyolali Lelang 2 Unit Apartemen Wajib Pajak

Senin, 06 Desember 2021 | 13:30 WIB
PROVINSI BENGKULU

Berlaku Hingga 31 Januari 2022, Pemprov Beri Diskon BBNKB untuk Mobil

Senin, 06 Desember 2021 | 13:00 WIB
BANGLADESH

Otoritas Pajak Minta Harga di Label Produk Sudah Termasuk PPN

Senin, 06 Desember 2021 | 12:30 WIB
ALBANIA

Berlaku Mulai Juli 2022, Ketentuan Penghasilan Kena Pajak Direvisi

Senin, 06 Desember 2021 | 12:00 WIB
ARAB SAUDI

Mulai Desember 2021, PKP Wajib Terbitkan Faktur Pajak Digital