Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Usaha Online dan Konvensional Punya Kewajiban Pajak yang Sama

0
0

SURABAYA, DDTCNews – Usaha berbasis virtual tumbuh pesat dalam beberapa tahun ke belakang. Polemik pun terjadi bahwa usaha berbasis virtual alias online mendapat keuntungan, salah satunya dalam urusan perpajakan.

Namun, John Hutagaol selaku Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak menegaskan segala bentuk usaha punya kewajiban yang sama. Hal tersebut berlaku bagi usaha konvensional maupun yang berbasis digital.

“Perlakuan perpajakan atas transaksi e-commerce dengan transaksi konvensional adalah sama, dan hal tersebut sudah ditegaskan melalui penerbitan Surat Edaran Dirjen Pajak No. 62/PJ/2013,” katanya dalam diskusi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unair, Sabtu (16/12).

Baca Juga: 11 Mahasiswa UI & UB Ikuti 'DDTC Internship Batch 2'

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa Surat Edaran Dirjen Pajak ini diperlukan untuk menegaskan bahwa tidak ada jenis objek pajak baru yang timbul dari transaksi e-commerce. Dengan demikian, perlakuan PPh dan PPN atas transaksi di ranah virtual, iklan digital dan penjualan online ritel tunduk pada pengaturan umum dibidang PPh maupun PPN.

Selain itu, dibahas juga terkait usaha rintisan atau populer disapa dengan startup yang tengah tumbuh berkembang saat ini. John menjelaskan bahwa pelaku usaha rintisan dibidang e-commerce dapat memanfaatkan fasilitas pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, sepanjang peredaran usaha setahun tidak lebih dari Rp4,8 miliar.

Diskusi interaktif ini mengupas tuntas perkembangan e-commerce dan permasalahan perpajakan. Hal-hal yang ditanyakan pun beragam. Antara lain mencakup permasalahan NPWP, insentif pajak, administrasi kepatuhan PPh dan PPN, tarif PPh serta kesadaran atas kewajiban pajak khususnya bagi pelaku usaha start up.

Baca Juga: FEB Unair Adakan Konferensi Internasional Perekonomian Berkelanjutan

Acara yang mengangkat tema “Aspek Perpajakan atas eCommerce dan Potensinya” ini diwarnai dengan banyaknya pertanyaan dan klarifikasi dari peserta. Hal yang membuat suasana sesi tanya jawab semakin menarik dan hidup.

Acara I-Talk yang merupakan kolaborasi antara Ikatan Akuntan Pajak (IAI) Muda Wilayah Jawa Timur dan FEB Universitas Airlangga ini ditutup dengan pemberian cendera mata oleh panitia kepada para panelis dan moderator. (Amu)

Baca Juga: Persepsi Terhadap Pajak Jadi Penentu Kepatuhan

“Perlakuan perpajakan atas transaksi e-commerce dengan transaksi konvensional adalah sama, dan hal tersebut sudah ditegaskan melalui penerbitan Surat Edaran Dirjen Pajak No. 62/PJ/2013,” katanya dalam diskusi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unair, Sabtu (16/12).

Baca Juga: 11 Mahasiswa UI & UB Ikuti 'DDTC Internship Batch 2'

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa Surat Edaran Dirjen Pajak ini diperlukan untuk menegaskan bahwa tidak ada jenis objek pajak baru yang timbul dari transaksi e-commerce. Dengan demikian, perlakuan PPh dan PPN atas transaksi di ranah virtual, iklan digital dan penjualan online ritel tunduk pada pengaturan umum dibidang PPh maupun PPN.

Selain itu, dibahas juga terkait usaha rintisan atau populer disapa dengan startup yang tengah tumbuh berkembang saat ini. John menjelaskan bahwa pelaku usaha rintisan dibidang e-commerce dapat memanfaatkan fasilitas pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, sepanjang peredaran usaha setahun tidak lebih dari Rp4,8 miliar.

Diskusi interaktif ini mengupas tuntas perkembangan e-commerce dan permasalahan perpajakan. Hal-hal yang ditanyakan pun beragam. Antara lain mencakup permasalahan NPWP, insentif pajak, administrasi kepatuhan PPh dan PPN, tarif PPh serta kesadaran atas kewajiban pajak khususnya bagi pelaku usaha start up.

Baca Juga: FEB Unair Adakan Konferensi Internasional Perekonomian Berkelanjutan

Acara yang mengangkat tema “Aspek Perpajakan atas eCommerce dan Potensinya” ini diwarnai dengan banyaknya pertanyaan dan klarifikasi dari peserta. Hal yang membuat suasana sesi tanya jawab semakin menarik dan hidup.

Acara I-Talk yang merupakan kolaborasi antara Ikatan Akuntan Pajak (IAI) Muda Wilayah Jawa Timur dan FEB Universitas Airlangga ini ditutup dengan pemberian cendera mata oleh panitia kepada para panelis dan moderator. (Amu)

Baca Juga: Persepsi Terhadap Pajak Jadi Penentu Kepatuhan
Topik : kampus, pajak ekonomi gital, feb unair
artikel terkait
Senin, 20 Mei 2019 | 10:21 WIB
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Selasa, 12 September 2017 | 13:52 WIB
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
Selasa, 09 Juli 2019 | 19:44 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Kamis, 02 Maret 2017 | 18:08 WIB
PENDIDIKAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 16 Juli 2019 | 16:38 WIB
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Selasa, 09 Juli 2019 | 19:44 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Senin, 01 Juli 2019 | 11:22 WIB
UNIVERSITAS JEMBER
Rabu, 26 Juni 2019 | 15:45 WIB
SEKOLAH TINGGI PERPAJAKAN INDONESIA
Selasa, 25 Juni 2019 | 11:46 WIB
KULIAH UMUM INTITUT STIAMI
Rabu, 19 Juni 2019 | 15:00 WIB
EKONOMI DIGITAL
Rabu, 19 Juni 2019 | 14:25 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 14 Juni 2019 | 17:56 WIB
EDUKASI PAJAK
Senin, 27 Mei 2019 | 13:40 WIB
KULIAH UMUM PAJAK
Senin, 27 Mei 2019 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS TERBUKA BATAM