Berita
Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Urusan Pajak Bisa Bikin Uni Eropa Bubar, Kok Bisa?

A+
A-
1
A+
A-
1
Urusan Pajak Bisa Bikin Uni Eropa Bubar, Kok Bisa?

Ilustrasi. Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis, Perdana Menteri Kroasia Andrej Plenkovic, Perdana Menteri Slovenia Janez Jansa, Perdana Menteri Slovakia Eduard Heger dan Presiden Lithuania Gitanas Nauseda terlihat di layar saat video pertemuan dengan Presiden Dewan Eropa Charles Michel di gedung Dewan Eropa di Brussels, Belgia, Rabu (29/9/2021). ANTARA FOTO/Stephanie Lecocq/POOL via REUTERS/aww/cfo

BRUSSELS, DDTCNews - Uni Eropa bisa bubar jika tidak mampu menghadapi tantangan perpajakan. Alasannya, setiap negara anggota Uni Eropa punya kepentingannya masing-masing terkait pemungutan pajak.

Pernyataan soal risiko bubarnya Uni Eropa akibat kebijakan perpajakan disampaikan oleh Presiden konfederasi serikat buruh Eropa Laurent Berger. Menurutnya, para pemimpin blok euro perlu menjalin kerja sama yang lebih kuat di bidang perpajakan.

"Mengenai masalah optimalisasi penerimaan pajak, saya pikir Uni Eropa harus melangkah lebih jauh," katanya dikutip pada Selasa (12/10/2021).

Baca Juga: PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Berger menjelaskan dalam urusan perpajakan setiap negara anggota memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu lebih banyak integrasi dalam bidang perpajakan untuk seluruh negara anggota Uni Eropa.

Dia memandang tidak banyak integrasi bidang perpajakan yang dicapai Uni Eropa pada beberapa tahun terakhir. Padahal integrasi kebijakan perpajakan punya penting agar negara anggota tidak hanya fokus pada kepentingan nasional bidang ekonomi dan sosial.

"Jika kita tidak menciptakan lebih banyak integrasi maka kita akan menghadapi disintegrasi Eropa, karena semua orang hanya fokus pada masalah mereka sendiri," ujarnya.

Baca Juga: Aturan Penyusutan Aset Direvisi, Klaim Pajak Bisa Hingga Rp1,73 Miliar

Selain masalah di bidang perpajakan, Uni Eropa juga menghadapi tantangan untuk menyamakan kepentingan dalam upaya transformasi ekonomi rendah karbon. Penggunaan sumber energi nuklir dan gas alam masih menjadi bahan kontroversi apakah masuk skema investasi hijau atau tidak.

"Untuk memenangkan pertempuran iklim, kita membutuhkan tenaga nuklir," imbuhnya seperti dilansir express.co.uk. (sap)

Baca Juga: Konsumsi Makin Tinggi, Makanan Cepat Saji Diusulkan Kena Cukai
Topik : pajak internasional, kebijakan pajak, insentif pajak, Uni Eropa, konsensus pajak global

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK

Di Balik Tingginya Serapan Insentif Pajak

Rabu, 01 Desember 2021 | 11:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perkembangan Insentif Pajak untuk WP Terdampak Pandemi Covid-19

Rabu, 01 Desember 2021 | 11:00 WIB
RESENSI JURNAL

Atur Ulang Pemberian Insentif Pajak Masa Pandemi, Ini Strateginya

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum untuk Transformasi Ekonomi

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT

Tunggakan Rp701 Juta Tak Dilunasi, Rekening Wajib Pajak Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor Pemanfaatan Penurunan Tarif PPh untuk Perusahaan Terbuka

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:30 WIB
KINERJA FISKAL

PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:11 WIB
UU HPP

Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah