Berita
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Urgensi Pengawasan Pajak Aset Digital

A+
A-
5927
A+
A-
5927
Urgensi Pengawasan Pajak Aset Digital

REFORMASI perpajakan terus berjalan untuk meningkatkan tax ratio Indonesia. Dalam publikasi Sekretariat Nasional Asean-Indonesia, tax ratio pada 2018—2020 stagnan sebesar 10-12%. Rendahnya tax ratio menjadi tantangan dalam pemulihan ekonomi nasional.

Perekonomian terkontraksi akibat pandemi Covid-19. Namun, sektor ekonomi terkait dengan digital masih tetap tumbuh. Pada 2020, nilai ekonomi berbasis internet di Asia Tenggara mencapai US$105 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak US$44 miliar disumbang Indonesia (e-Conomy SEA, 2020). Nilai ekonomi itu salah satunya dilihat dari transaksi bruto sektor finansial.

Dunia digital menyediakan ruang gerak yang luas baik dalam relasi sosial maupun pekerjaan, sumber penghasilan, bahkan lahan untuk investasi. Digitalisasi telah melahirkan aset digital, seperti aset kripto dengan nilai transaksi pada 5 bulan pertama 2021 mencapai Rp370 triliun.

Dalam perspektif perpajakan, harta atau aset dapat digunakan untuk mengukur kewajaran penghasilan. Ketika memperoleh penghasilan, setiap individu akan mengalokasikan untuk konsumsi, pelunasan kewajiban, dan investasi.

Adapun investasi dapat diwujudkan dalam bentuk aset. Dengan mengetahui keseluruhan aset individu maka fiskus akan mampu mengestimasi penghasilan yang seharusnya diterima. Dengan kata lain, pendekatan aset digunakan untuk menganalisis ada atau tidaknya penghasilan yang belum dilaporkan.

Pengungkapan kepemilikan harta oleh wajib pajak secara self assessment dilakukan saat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Tidak semua wajib pajak memahami kewajiban pengungkapan harta. Bisa juga, wajib pajak dengan sengaja tidak melaporkan harta secara benar, lengkap, dan jelas.

Untuk menguji pengungkapan harta wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki akses data pembanding seperti data rekening keuangan, Izin Mendirikan Bangunan, serta kepemilikan kendaraan bermotor.

Bagaimanapun, pada era digital, pengawasan pajak atas aset mengalami perluasan ruang lingkup. Keberadaan aset tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga digital. Contohnya, perdagangan secara daring dilakukan melalui toko online.

Toko online mampu menghasilkan pendapatan dan berpotensi untuk dijual kembali, diwariskan, atau dihibahkan. Pasalnya, toko online memiliki nilai ekonomi tertentu ditinjau dari jumlah followers, pengunjung, rating, atau reputasi. Jenis aset digital ini tidak tercatat pada SPT Tahunan.

Inovasi teknologi telah memunculkan ragam aset digital lainnya. Bank Indonesia sendiri berencana untuk menerbitkan mata uang digital rupiah. Pembuatan central bank digital currency (CBDC) tersebut memperluas cakupan pelaporan kas dan setara kas.

Investasi dalam bentuk emas juga telah tersedia secara digital melalui berbagai platform aplikasi. Pembelian emas secara online mampu mengakomodasi pembelian dengan nilai transaksi sesuai dengan daya beli konsumen. Dengan sistem ini, permintaan investasi emas berpotensi meningkat.

Aset digital lain yang telah beredar di beberapa negara adalah karya seni digital. Dengan skema non-fungible token (NFT), karya seni dapat ditokenisasi untuk pembuatan sertifkat kepemilikan digital yang dapat diperjualbelikan. NFT digunakan untuk transaksi karya seni digital seperti GIF, tweet, kartu perdagangan virtual, gambar objek fisik, real estate virtual, dan lain-lain.

Penyusunan Regulasi Pengawasan

Dengan perkembangan aset digital, penyusunan beberapa regulasi untuk pengawasan perpajakan sangat diperlukan. Pertama, pengaturan pengungkapan aset digital di kolom harta pada SPT Tahunan. Diperlukan kriteria khusus atas aset digital yang wajib dilaporkan dan skema konversi nilai perolehannya.

Aset digital memiliki cakupan luas sehingga perlu dipetakan kriteria yang dideklarasikan. Misalnya, memiliki nilai ekonomi tertentu, dapat diperjualbelikan, menghasilan passive income atau active income. Nilai aset digital ini tentu akan sangat fluktuatif sehingga perlu pengaturan mengenai cara pengakuan nilai serta ada atau tidaknya opsi revaluasi.

Kedua, regulasi atas perpindahan kepemilikan aset digital baik melalui mekanisme jual beli, waris, maupun hibah. Penjualan atau pengalihan aset digital dapat dikenakan pajak sesuai dengan karakteristik asetnya.

Misalnya, atas penjualan aset kripto, pengenaan pajaknya dapat dipersamakan dengan PPh final atas transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ketika dijual, aset digital tertentu juga harus dilakukan penilaian untuk mengetahui ada atau tidaknya keuntungan saat pengalihan.

Ketiga, kerja sama penyampaian data dari pihak terkait kepada DJP. Pelaporan tersebut dapat berupa SPT Masa atas transaksi penjualan aset digital atau media pelaporan lainnya. Transaksi atas aset digital setidaknya melibatkan platform penyedia aplikasi, operator pembayaran, pihak penerbit, atau regulator aset digital.

Penelusuran jejak digital dapat digunakan untuk mengungkap beneficial owner atas aset digital. Digital aset tracing diperlukan untuk memitigasi risiko terjadinya potensial loss penerimaan pajak akibat penghasilan yang belum dilaporkan.

Dengan masifnya laju perkembangan dunia digital, aturan perpajakan dituntut mampu memotret seluruh aktivitas ekonomi, termasuk di dunia maya. Pengawasan pajak atas aset digital akan memberikan level playing field dengan aset berwujud atau aset tidak berwujud lainnya yang telah diatur dalam regulasi perpajakan.

Tanpa pengawasan memadai, kehadiran aset digital berpotensi menjadi modus praktik penghindaran pajak yang makin sulit dijangkau otoritas pajak.

*Tulisan ini merupakan salah satu artikel yang dinyatakan layak tayang dalam lomba menulis DDTCNews 2021. Lomba diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan HUT ke-14 DDTC. Anda dapat membaca artikel lain yang berhak memperebutkan total hadiah Rp55 juta di sini.

(Disclaimer)
Topik : Lomba Menulis DDTCNews 2021, pajak, aset kripto, aset digital, pengawasan pajak, penghindaran pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

BramastaS

Senin, 30 Agustus 2021 | 07:55 WIB
Materi yang menarik karena sehubungan dengan perkembangan teknologi yang begitu masif. Semoga tulisan ini berguna untuk memperbaiki kebijakan perpajakan agar dapat mengikuti perubahan teknologi yang begitu cepat. Terima kasih aats materi yang menarik ini

Harlinda Siska

Senin, 30 Agustus 2021 | 19:02 WIB
🙏

Ilva Mardotin

Sabtu, 28 Agustus 2021 | 21:06 WIB
mantap sis 👍👍👍

Harlinda Siska

Minggu, 29 Agustus 2021 | 08:17 WIB
terimakasih mbak ilva

Andy Risdianto

Sabtu, 28 Agustus 2021 | 16:54 WIB
terimaksih banyak untuk tambahan wawasannya, semoga regulasi perpajakan aset digital bisa segera dibuat

Harlinda Siska

Minggu, 29 Agustus 2021 | 08:17 WIB
aamiin...

Mariyanto

Sabtu, 28 Agustus 2021 | 16:29 WIB
Sepakat dengan artikel ini. Disrupsi teknologi digital, merupakan salah satu driving force pada pemilihan metode insvestasi. Pada kondisi ini, fiskus dihadapkan pada tantangan, bagaimana pengawasan tax compliance para penerima penghasilan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Di titi ... Baca lebih lanjut

Harlinda Siska

Sabtu, 28 Agustus 2021 | 16:38 WIB
betul pak, regulasi dan sistem memang harus adaptif dalam merespon perkembangan ekonomi yang semakin go digital. trmksh reviewnya bapak mariyanto

Wangky

Sabtu, 28 Agustus 2021 | 14:07 WIB
terima kasih atas pencerahannya mengenai pengawasan pajak atas aset digital, ini juga sebagai bentuk penegakan hukum melalui teknologi

Harlinda Siska

Sabtu, 28 Agustus 2021 | 16:39 WIB
Terimakasih atad reviewnya

Harlinda Siska

Sabtu, 28 Agustus 2021 | 16:47 WIB
betul pak harus ada law enforcementnya juga

Rachmad Taufichurrahman

Sabtu, 28 Agustus 2021 | 10:37 WIB
Setuju, semoga penerimaan negara makin optimal

Harlinda Siska

Sabtu, 28 Agustus 2021 | 16:40 WIB
aamiin....

Rachmad Taufichurrahman

Sabtu, 28 Agustus 2021 | 10:36 WIB
Setuju, dengan perkembangan teknologi dan perubahan habit, diperlukan inovasi untuk mengoptimalkan penerimaan negara

Harlinda Siska

Sabtu, 28 Agustus 2021 | 16:42 WIB
betul, inovasi memang diperlukan untuk memotret seluruh aktifitas ekonomi baik luring maupun daring

Hawe

Sabtu, 28 Agustus 2021 | 07:49 WIB
Memang penting untuk saat ini aset digital lebih perlu diperhatikan untuk menambah penerimaan negara.

Harlinda Siska

Sabtu, 28 Agustus 2021 | 16:44 WIB
betul pak, tidak hanya penerimaan negara tetapi juga aspek keadilan bagi seluruh pelaku ekonomo baik online maupun offline
1

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN

Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA

UMKM Dapat Porsi 40% Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Pemanfaatan Insentif Sumbang 22,1% Penurunan Penerimaan Pajak 2020

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Nunggak Bayar PPN, 7 Mobil Milik Perusahaan Disita DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 11:20 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Jenis Natura atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak