Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Unggul di Pemilu 2022, Capres Ini Dituntut Lanjutkan Reformasi Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Unggul di Pemilu 2022, Capres Ini Dituntut Lanjutkan Reformasi Pajak

Pendukung calon presiden Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., putra yang senama mendiang diktator Filipina, dan calon wakil presiden Sara Duterte-Carpio, putri Presiden Filipina Rodrigo Duterte, menonton pertunjukan kembang api selama kampanye terakhir sebelum pemilihan nasional 2022, di Kota Paranaque, Metro Manila, Filipina, Sabtu (7/5/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Eloisa Lopez/FOC/djo

MANILA, DDTCNews - Kementerian Keuangan Filipina menyatakan calon presiden yang memenangkan pemilu 2022 harus melanjutkan program reformasi pajak yang telah dimulai Presiden Rodrigo Duterte.

Menteri Keuangan Carlos Dominguez III mengatakan pemerintahan Duterte telah mengawali langkah reformasi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Menurutnya, program tersebut harus dilanjutkan sehingga penerimaan negara lebih berkelanjutan.

"Konsolidasi fiskal akan memerlukan pajak yang lebih tinggi, mengurangi anggaran nonprioritas, dan pendorong pemulihan ekonomi," sebut Dominguez dalam laporan bertajuk Economic Development Cluster (EDC), dikutip pada Minggu (22/5/2022).

Baca Juga: Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Laporan EDC menyebut Duterte akan mewariskan sebanyak 40 proyek infrastruktur unggulan senilai P365,2 miliar atau setara dengan Rp102 triliun pada akhir masa jabatannya. Namun, terdapat proyek-proyek lainnya yang menunggu dikerjakan Marcos Jr. dalam periode pemerintahannya.

Mengingat besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur di Filipina, Kemenkeu berharap Marcos Jr memprioritaskan kelanjutan pembangunan infrastruktur. Proyek tersebut sebagian besar akan dibiayai menggunakan penerimaan yang dihasilkan dari reformasi pajak.

Program reformasi pajak yang dilaksanakan Duterte telah menghasilkan tambahan penerimaan senilai P575,8 miliar atau Rp158,7 triliun sepanjang 2018-2021. Langkah reformasi telah dilakukan secara signifikan melalui mengesahkan sejumlah undang-undang tentang pajak.

Baca Juga: Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

UU Reformasi Pajak untuk Percepatan dan Inklusi (Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) yang ditetapkan pada 2018 menjadi payung hukum penyelenggaraan tax amnesty dan memberlakukan tarif pajak yang lebih tinggi.

Tarif pajak yang dimaksud adalah tarif pajak penghasilan sebesar 35% dari sebelumnya 32% untuk wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan kena pajak melebihi P8 juta atau setara dengan Rp2,25 miliar per tahun.

Implementasi UU TRAIN telah menghasilkan tambahan penerimaan senilai P68,4 miliar pada 2018; P134,7 miliar pada 2019; P144 miliar pada 2020; dan P228,6 miliar 2021.

Baca Juga: Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Mengutip dari laporan EDC, pemerintahan selanjutnya harus memastikan rasio akumulasi utang terhadap PDB makin kecil. Untuk itu, ekonomi perlu tumbuh pada tingkat yang lebih tinggi dari 6%, seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Duterte.

Saat ini, pemerintahan Duterte telah menyelesaikan sejumlah undang-undang yang akan berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di antaranya UU Liberalisasi Perdagangan Ritel, UU Penanaman Modal Asing, dan UU Pelayanan Publik.

"Dengan penurunan utang dan pembayaran utang ke tingkat yang dapat dikelola. Ini akan memberi ruang bagi konsolidasi fiskal," bunyi laporan EDC seperti dilansir business.inquirer.net. (rig)

Baca Juga: Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Topik : filipina, pajak, pajak internasional, pilpres 2022, reformasi pajak, penerimaan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat

Sabtu, 25 Juni 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Pengawasan akan Makin Kencang Pasca-PPS! WP Badan UMKM Perlu Ingat Ini

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD