BERITA TERKINI
Suasana lahan hutan tanaman industri yang akan menjadi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (15/3/2022). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nym.
JAKARTA, DDTCNews - Target pemerintah untuk menekan defisit APBN di bawah 3% pada 2023 dinilai makin sulit dicapai. Alasannya, ada porsi APBN yang dialokasikan untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara.
Rencananya, anggaran sejumlah Rp90 triliun atau sekitar 20% dari total kebutuhan pembangunan IKN, Rp467 triliun, berasal dari APBN.
Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno hal tersebut akan menghambat upaya pemerintah yang harus menurunkan defisit APBN menjadi di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2023.
“UU 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan serta Perppu Nomor 2 tahun 2020 yang mengharuskan kita kembali ke defisit anggaran 3% itu maka menjadi tantangan internal kita sebenarnya,” kata Hendrawan dalam keterangan resminya, Rabu (16/3/2022).
Beban APBN juga tak cuma berasal dari internal saja. Hendrawan mengingatkan, masih ada faktor ketidakpastian ekonomi global yang terjadi karena adanya perang Rusia-Ukraina, serta kenaikan inflasi di beberapa negara.
Ditambah lagi, Hendrawan melanjutkan, perusahaan modal ventura dari Jepang yakni Softbank juga telah memutuskan untuk mundur dari proyek IKN yang disebut-sebut sebelumnya akan memberikan kucuran dana hingga Rp1.428 triliun. Hal ini berpotensi menambah beban APBN yang dialokasikan untuk menutupi kekurangan pembiayaan IKN dengan cara menambah utang dari luar negeri.
“Nah hanya memang, di tengah-tengah kondisi seperti ini penyempitan atau penghematan anggaran atau pemangkasan anggaran ya, ini bisa memiliki efek yang tidak positif lah,” tambah Hendrawan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI tersebut.
Meskipun demikian, Hendrawan meminta masyarakat agar tidak perlu khawatirkan atas mundurnya Softbank dalam proyek IKN ini
“Jadi nanti kalau pengembangan kotanya dan lain-lain, saya kira kalau sudah intinya sudah jadi, pengembang-pengembang swasta di Indonesia terbesar ini saya kira berlomba-lomba untuk masuk ke sana,” tutup Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI itu. (sap)
