Fokus
Literasi
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Uang APBN Ditarik Rp90 T untuk IKN, Defisit di Bawah 3% Makin Sulit

A+
A-
2
A+
A-
2
Uang APBN Ditarik Rp90 T untuk IKN, Defisit di Bawah 3% Makin Sulit

Suasana lahan hutan tanaman industri yang akan menjadi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (15/3/2022). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Target pemerintah untuk menekan defisit APBN di bawah 3% pada 2023 dinilai makin sulit dicapai. Alasannya, ada porsi APBN yang dialokasikan untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Rencananya, anggaran sejumlah Rp90 triliun atau sekitar 20% dari total kebutuhan pembangunan IKN, Rp467 triliun, berasal dari APBN.

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno hal tersebut akan menghambat upaya pemerintah yang harus menurunkan defisit APBN menjadi di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2023.

Baca Juga: Subsidi Bebani APBN, Luhut Sebut Harga Pertalite dan Solar akan Naik

“UU 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan serta Perppu Nomor 2 tahun 2020 yang mengharuskan kita kembali ke defisit anggaran 3% itu maka menjadi tantangan internal kita sebenarnya,” kata Hendrawan dalam keterangan resminya, Rabu (16/3/2022).

Beban APBN juga tak cuma berasal dari internal saja. Hendrawan mengingatkan, masih ada faktor ketidakpastian ekonomi global yang terjadi karena adanya perang Rusia-Ukraina, serta kenaikan inflasi di beberapa negara.

Ditambah lagi, Hendrawan melanjutkan, perusahaan modal ventura dari Jepang yakni Softbank juga telah memutuskan untuk mundur dari proyek IKN yang disebut-sebut sebelumnya akan memberikan kucuran dana hingga Rp1.428 triliun. Hal ini berpotensi menambah beban APBN yang dialokasikan untuk menutupi kekurangan pembiayaan IKN dengan cara menambah utang dari luar negeri.

Baca Juga: Postur Anggaran dan Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2023

“Nah hanya memang, di tengah-tengah kondisi seperti ini penyempitan atau penghematan anggaran atau pemangkasan anggaran ya, ini bisa memiliki efek yang tidak positif lah,” tambah Hendrawan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI tersebut.

Meskipun demikian, Hendrawan meminta masyarakat agar tidak perlu khawatirkan atas mundurnya Softbank dalam proyek IKN ini

“Jadi nanti kalau pengembangan kotanya dan lain-lain, saya kira kalau sudah intinya sudah jadi, pengembang-pengembang swasta di Indonesia terbesar ini saya kira berlomba-lomba untuk masuk ke sana,” tutup Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI itu. (sap)

Baca Juga: Begini Saran Ketua Banggar untuk Optimalisasi Penerimaan Pajak 2023

Topik : ibu kota negara, IKN, ibu kota baru, UU 3/2022, Kalimantan Timur, Jokowi, APBN, Softbank, DPR

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:17 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 di Level 5,3%

Selasa, 16 Agustus 2022 | 14:55 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Sampaikan RAPBN 2023 kepada DPR, Begini Perinciannya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 13:03 WIB
PIDATO KENEGARAAN 2022

Bicara Krisis, Subsidi, Sampai Korupsi, Simak Pidato Lengkap Jokowi

Selasa, 16 Agustus 2022 | 12:33 WIB
PIDATO KENEGARAAN 2022

Jokowi Janji akan Disiplinkan Instansi dan BUMN untuk Beli Produk UMKM

berita pilihan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)

Pajak atas Hadiah Undian

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:34 WIB
HUT KE-15 DDTC

Perpajakan ID, DDTC Integrasikan Berbagai Dokumen dengan Teknologi

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KOTA TANGERANG

HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:00 WIB
MALAYSIA

Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KP2KP MARISA

Kantor Pajak Panggil ASN yang Belum Lapor SPT, Beri Peringatan Ini

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Lelang Eksekusi Pajak?

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:51 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Subsidi Bebani APBN, Luhut Sebut Harga Pertalite dan Solar akan Naik

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KABUPATEN SUKABUMI

Segara Manfaatkan! Pemutihan Pajak Cuma Sampai 31 September 2022

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:15 WIB
PER-11/PJ/2022

Catat! Pajak Masukan dalam Faktur Telat Upload Tak Dapat Dikreditkan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! Analisis PPATK Sumbang Rp7,4 Triliun ke Penerimaan Pajak