PENGADILAN PAJAK

Tunggu Penetapan Presiden, 17 Hakim Pengadilan Pajak Belum Bersidang

Muhamad Wildan | Jumat, 31 Maret 2023 | 15:00 WIB
Tunggu Penetapan Presiden, 17 Hakim Pengadilan Pajak Belum Bersidang

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan 17 hakim yang lolos rekrutmen pada tahun lalu masih belum menjalankan sidang di Pengadilan Pajak.

Kepala Biro SDM Setjen Kemenkeu Rukijo mengungkapkan 17 hakim yang lolos rekrutmen telah mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Agung (MA) untuk diangkat menjadi hakim pengadilan pajak. Namun, para hakim tersebut masih belum diangkat oleh presiden.

"Berdasarkan persetujuan MA tersebut, menteri keuangan telah mengajukan usul pengangkatan ke presiden. Saat ini kami sedang menunggu proses penetapan oleh presiden," ujar Rukijo, Jumat (31/3/2023).

Baca Juga:
Perbaiki Skor TADAT, DJP Tingkatkan Akurasi Pelaporan SPT

Bila 17 hakim tersebut sudah diangkat, Pengadilan Pajak nantinya bakal memiliki 74 hakim. Hanya saja, akan ada 1 orang hakim pengadilan pajak yang pensiun pada Juni 2023.

"Saat ini hakim pajak 57 orang, bulan Juni nanti pensiun 1 orang," ujar Rukijo.

Untuk diketahui, Panitia Pusat Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak telah mengumumkan 17 nama calon hakim yang lolos seleksi pada 30 Desember 2022.

Baca Juga:
Sengketa Penetapan Jasa Angkutan Darat Sebagai Objek PPh Pasal 23

Adapun nama-nama calon hakim Pengadilan Pajak yang dinyatakan lulus, yakni:
1. Agus Suharsono
2. Aji Witono
3. Akhirruddin
4. Ali Mugiono
5. Ari Julianto
6. Arief Sultony
7. Bangkit Cahyono
8. Benny Mangoting
9. Dibjo Margianto
10. Ferdy Alfonsus Sihotang
11. Mardonius Irawan Profianto
12. Mokhamad Khifni
13. Paulus Hatigoran Pangaribuan
14. Rusdi Yanis
15. Sulaiman
16. Sulfan
17. Untung Setyo Margono

Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, rekrutmen hakim Pengadilan Pajak ini digelar guna menggantikan hakim yang pensiun atau akan pensiun.

"Oleh karena sudah ada yang pensiun dan tentunya untuk memberikan layanan kepada mereka yang mengajukan perkara ke Pengadilan Pajak makanya harus dicari penggantinya yang baru," kata Sekjen Kemenkeu Heru Pambudi pada tahun lalu. (sap)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR

0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jumat, 02 Juni 2023 | 14:35 WIB REFORMASI PERPAJAKAN

Perbaiki Skor TADAT, DJP Tingkatkan Akurasi Pelaporan SPT

Jumat, 02 Juni 2023 | 13:52 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Penetapan Jasa Angkutan Darat Sebagai Objek PPh Pasal 23

Kamis, 01 Juni 2023 | 16:40 WIB PENGADILAN PAJAK

Besok Tutup! Persidangan dan Layanan di TPT Pengadilan Pajak

BERITA PILIHAN

Sabtu, 03 Juni 2023 | 15:10 WIB PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Dirjen Pajak Bisa Terbitkan SKP Kurang Bayar WP Peserta PPS Jika Ini

Sabtu, 03 Juni 2023 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Catat! Kendaraan Konversi yang Ajukan Subsidi Tak Boleh Nunggak Pajak

Sabtu, 03 Juni 2023 | 11:00 WIB INFOGRAFIS KEPABEANAN

Mengenal Metode Komputasi dalam Penentuan Nilai Pabean

Sabtu, 03 Juni 2023 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kejar Nol Persen Kemiskinan Ekstrem, Indeks PKH dan Bansos Dinaikkan

Sabtu, 03 Juni 2023 | 09:05 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Wah! DJP Bakal Perketat Akurasi Pelaporan SPT, Perbaiki Skor TADAT

Sabtu, 03 Juni 2023 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Tumbuh di Bawah Rata-Rata, Bappenas Soroti Kinerja Sektor Manufaktur

Sabtu, 03 Juni 2023 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Target Pendapatan 2024, BKF: Trennya Baik Tapi Tetap Waspada

Sabtu, 03 Juni 2023 | 07:00 WIB ANIMASI PAJAK

Pajak Tingkatkan Infrastruktur Transportasi Umum!

Jumat, 02 Juni 2023 | 16:00 WIB LAYANAN KEPABEANAN

DJBC Lakukan Switchover CEISA Sabtu-Minggu, Hindari Pengiriman Dokumen