PENEGAKAN HUKUM

Tunggakan Tak Dilunasi, Kantor Pajak Sita Kijang Innova Milik WP

Redaksi DDTCNews | Kamis, 31 Maret 2022 | 17:00 WIB
Tunggakan Tak Dilunasi, Kantor Pajak Sita Kijang Innova Milik WP

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - KPP Madya Bandung melakukan penyitaan atas aset milik penunggak pajak berupa 1 unit mobil Toyota Kijang Innova tipe G keluaran tahun 2005.

Juru Sita Pajak Negara (JSPN) KPP Madya Bandung Irvan Sofwan menyampaikan penyitaan terhadap aset PT X dilakukan setelah serangkaian proses tindakan penagihan aktif dilakukan. Penagihan yang dimaksud termasuk penerbitan surat teguran, surat paksa, hingga pemblokiran rekening.

"Selain dari tindakan penagihan aktif, upaya yang telah kami lakukan juga berupa tindakan persuasif yaitu konseling kepada penanggung pajak," kata Irvan, dikutip dari siaran pers DJP, Kamis (31/3/2022).

Baca Juga:
Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara

Kegiatan penyitaan ini juga dihadiri langsung oleh penanggung pajak Tuan A. Barang sitaan ini disimpan di area parkir KPP Madya Bandung sebelum nantinya akan dilaksanakan tindakan selanjutnya yaitu penjualan secara lelang.

Melalui tindakan penagihan yang dilaksanakan ini, Irvan berharap agar ada kesadaran dari wajib pajak untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Untuk sampai penyitaan ini kan tidak tiba-tiba, telah ada tindakan yang dilaksanakan sebelumnya. Oleh karena itu, diharapkan untuk seluruh wajib pajak agar selalu tertib dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan,” kata Irvan.

Baca Juga:
Terkait Transfer Pricing, Pemeriksaan Kantor Bisa Diubah ke Lapangan

Sebagai informasi, penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa/PPSP).

Sementara Hadi (1995), mendefinisikan penyitaan sebagai rangkaian tindakan dari juru sita pajak negara yang dibantu oleh 2 orang saksi untuk menguasai barang-barang dari wajib pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak yang berlaku.

Berdasarkan 2 definisi tersebut dapat diketahui jika pelaksanaan penyitaan menjadi tugas juru sita pajak. Pasalnya, juru sita pajak memang menjadi pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara

Jumat, 26 April 2024 | 11:30 WIB KP2KP MUKOMUKO

Petugas Pajak Ingatkan WP soal Kewajiban yang Sering Dilupakan PKP

Jumat, 26 April 2024 | 09:50 WIB PEMERIKSAAN PAJAK

Terkait Transfer Pricing, Pemeriksaan Kantor Bisa Diubah ke Lapangan

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara