Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

A+
A-
0
A+
A-
0
Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Menpan RB Tjahjo Kumolo. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyatakan aparatur sipil negara (ASN) wajib menanamkan nilai integritas dan antikorupsi sejak dini.

Tjahjo mengatakan ASN harus memiliki integritas sehingga terhindar dari upaya menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan yang mengarah pada terjadinya tindak pidana korupsi. Sebab, terdapat 8 area yang rawan korupsi bagi ASN.

"Menyiapkan aparatur pemerintahan yang berintegritas dan anti terhadap berbagai praktik korupsi perlu dilakukan sejak dini, tidak hanya ketika ia sudah menjadi aparatur sipil negara," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (8/12/2021).

Baca Juga: Dapat Resititusi Pajak Rp1,3 T, Warga Kota Ini Tak Rasakan Manfaatnya

Tjahjo menuturkan ASN perlu mencermati area rawan korupsi agar tidak mudah terjebak di dalam aktivitas yang merugikan, baik negara maupun diri sendiri. Area rawan korupsi tersebut yaitu pada perencanaan anggaran, dana hibah dan bansos, pajak dan retribusi, pengadaan barang dan jasa, sektor perizinan, tata kelola dana desa, manajemen aset, dan jual beli jabatan.

Menurutnya, penanaman nilai integritas dan antikorupsi sejak dini akan membuat generasi muda lebih memahami bahaya tindakan korupsi, termasuk ASN. Nilai integritas juga akan mengarahkan ASN untuk bertindak secara konsisten dalam menjalankan tugas.

Pemerintah juga terus mendorong langkah pencegahan korupsi dan peningkatan integritas dalam kerangka reformasi birokrasi di antaranya seperti pembentukan unit percontohan yang menerapkan zona integritas dalam membangun Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Baca Juga: Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Pemerintah juga mendorong kebijakan penguatan sistem integritas internal instansi, yaitu kebijakan pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, whistle blowing system, serta tata kelola pengaduan pelayanan publik nasional melalui SP4N-LAPOR!.

Selain itu, juga ada upaya peningkatan kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah (APIP), kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN) bagi ASN, serta Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi para penyelenggara negara.

"Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi didorong pula melalui pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik," ujarnya. (rig)

Baca Juga: Sri Mulyani Komitmen Tekan Defisit di Bawah Target APBN, Ini Alasannya

Topik : menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, korupsi, integritas, ASN, PNS, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 26 Januari 2022 | 09:30 WIB
INVESTASI ASING

Bertemu PM Singapura, Jokowi Kantongi Komitmen Investasi Rp132 Triliun

Selasa, 25 Januari 2022 | 17:30 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN

Insentif dari Kawasan Berikat dan KITE Sudah Terserap Rp47 Triliun

Selasa, 25 Januari 2022 | 17:00 WIB
PP 3/2022

Konfirmasi Transaksi Saham Hingga Rp10 Juta Kini Bebas Bea Meterai

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:00 WIB
INDIA

Pengusaha Minta Kredit Pajak Masukan Segera Dipulihkan

berita pilihan

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:49 WIB
KOTA BANJARMASIN

Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Simak! Ini Deret Stimulus untuk Pulihkan Sektor Otomotif dan Properti

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sambut Pajak Minimum Global, Insentif Pengganti Tax Holiday Belum Siap