Ilustrasi.
BANGKOK, DDTCNews – Pemerintah Thailand berencana memangkas pajak yang dipungut atas ekspor beras, terutama ke Uni Eropa dan Inggris sebagai upaya meningkatkan daya saing komoditas beras nasional di pasar global.
Juru bicara Pemerintah Thailand Rachada Dhnadirek mengatakan keputusan pemangkasan pajak ekspor beras tersebut telah disepakati dalam sidang kabinet. Menurutnya, upaya tersebut bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.
"Ekspor beras Thailand menghadapi persaingan yang ketat dari negara-negara seperti Vietnam, yang dapat memproduksi beras dengan kualitas tinggi dan varietas yang lebih baik untuk memenuhi permintaan mitra dagang," katanya, Selasa (27/4/2021).
Rachada menjelaskan saat ini eksportir yang membeli beras dari penggilingan untuk diekspor harus membayar pajak 0,75% dari nilai ekspor. Pemotongan pajak untuk ekspor akan membuat harga beras menjadi lebih murah sehingga daya saingnya di pasar internasional semakin kuat.
Namun, pemerintah telah mengurangi biaya tambahan ekspor menjadi 1.500 baht atau setara dengan Rp691.800 per ton atas komoditas biji-bijian yang dikirim ke Uni Eropa dan 1.200 baht atau setara dengan Rp553.440 per ton untuk pengiriman ke Inggris.
Pada 2021, Uni Eropa memberi kuota impor beras dari Thailand sebanyak 17.728 ton beras putih dan 48.729 ton beras pecah, sedangkan Inggris sebanyak 3.727 ton beras putih dan 3.721 ton beras pecah tanpa tarif.
Ketika mengirimkan berasnya ke Uni Eropa dan Inggris, eksportir berkewajiban membayar biaya tambahan kepada Kementerian Perdagangan.
Rachada menambahkan Kementerian Perdagangan Luar Negeri memperkenalkan pengenaan biaya tambahan kepada eksportir beras di bawah perjanjian kuota dengan Uni Eropa pada 1997, sebagai upaya pengumpulan Dana Promosi Perdagangan Internasional.
"Pengurangan biaya tambahan ekspor tersebut berarti pemerintah akan kehilangan Dana Promosi Perdagangan Internasional sekitar 31 juta baht [setara Rp14,29 miliar] setahun," ujarnya seperti dilansir bangkokpost.com.
Sebelumnya, Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha menyatakan pemerintah akan berupaya memperluas pasar ekspor untuk mendorong pemulihan ekonomi. Pemerintah juga mengupayakan kerja sama baik bilateral maupun multilateral untuk meningkatkan volume perdagangan internasional. (rig)