Berita
Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:45 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Kamis, 05 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KOTA PALEMBANG
Fokus
Literasi
Kamis, 05 Agustus 2021 | 12:09 WIB
PEMERIKSAAN PAJAK (21)
Kamis, 05 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL
Rabu, 04 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 04 Agustus 2021 | 17:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Tiga Penyebab Rendahnya Serapan Insentif PPh Pasal 21 DTP

A+
A-
20394
A+
A-
20394
Tiga Penyebab Rendahnya Serapan Insentif PPh Pasal 21 DTP

IDEALNYA, tidak seorang pun melewatkan kesempatan mendapatkan tambahan penghasilan pada saat krisis. Namun, hal ini tidak terjadi dengan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), yang merupakan program Pemullihan Ekonomi Nasional sejak April 2020.

Data Ditjen Pajak (DJP) per 21 September 2020 menyebutkan sebanyak 127.006 perusahaan telah mengajukan permohonan insentif ini. Namun, realisasinya hanya Rp1,98 triliun atau setara 5% dari total anggaran yang disediakan, yaitu Rp39,66 triliun.

Covid-19 telah memberikan dampak besar terhadap ekonomi, sosial, dan kesehatan di seluruh dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi 5,32% pada kuartal II/2020, pertumbuhan negatif pertama dalam 21 tahun terakhir. Penyebabnya adalah turunnya permintaan secara signifikan.

Untuk meminimalisir dampaknya, salah satu upaya yang dilakukan adalah mendongkrak permintaan dengan memberikan insentif PPh Pasal 21 DTP. Insentif ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pekerja menengah ke bawah agar dapat mempertahankan tingkat konsumsi mereka.

Ketika konsumsi terjaga, produsen akan terus berproduksi, rantai pasok tetap bergerak, dan para karyawan tidak akan kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja (PHK). Penerima insentif ini karyawan dari 1.189 jenis usaha dengan penghasilan di bawah Rp200 juta per tahun.

Skemanya, PPh yang semula dipotong dari gaji pegawai akan ditanggung pemerintah, sehingga karyawan menerima gaji penuh. Dengan demikian, karyawan yang memiliki penghasilan Rp4,5 juta - Rp16,6 juta per bulan akan mendapatkan tambahan penghasilan hingga Rp1,4 juta per bulan.

Mengingat banyaknya sektor bisnis yang memenuhi persyaratan, seharusnya ada lebih banyak perusahaan yang membantu karyawannya untuk menikmati insentif ini. Lantas, kenapa tambahan penghasilan ini tidak banyak dimanfaatkan atau seolah kurang diminati?

Dua Pihak Berbeda
SETIDAKNYA ada tiga faktor penyebab kenapa insentif tersebut tidak banyak dimanfaatkan. Pertama, penerima manfaat dan pihak yang mengajukan insentif adalah dua pihak berbeda. Karyawan tidak dapat menikmati insentif ini, kecuali perusahaan mengajukan permohonan kepada DJP.

Akan tetapi, perusahaan tidak mendapat keuntungan dengan mengajukan permohonan insentif ini. Selain mengajukan permohonan, perusahaan juga harus menyampaikan laporan bulanan ke kantor pajak. Karena itu, ada beban administrasi tambahan bagi perusahaan.

Beban tersebut adalah sesuatu yang sangat dihindari perusahaan terutama saat sedang mengalami kesulitan usaha di masa pandemi seperti ini. Absennya keuntungan dan tambahan beban administrasi tersebut menjadi pengurang motivasi bagi perusahaan untuk mengikuti program ini.

Selain itu, perusahaan yang memanfaatkan insentif tetapi tidak memberi penjelasan pada karyawan, penghasilan tambahan itu bisa disalahartikan sebagai kenaikan gaji. Maka saat insentif berakhir, akan timbul dampak psikologis karena pendapatan karyawan turun dan memengaruhi kinerjanya.

Kedua, penurunan kondisi ekonomi. Tidak dapat disangkal pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian. Pada laporan kuartal II/2020, Kementerian Tenaga Kerja mengumumkan lebih dari 3,5 juta pekerja yang diberhentikan atau di-PHK akibat pandemi.

Selain itu, banyak perusahaan yang bangkrut atau memotong gaji karyawan menjadi di bawah penghasilan tidak kena pajak karena pemberlakuan work from home untuk mengurangi biaya perusahaan. Akibatnya, ditengarai banyak karyawan yang tidak lagi bisa menikmati insentif ini.

Ketiga, bisa dilihat dari pemberi insentif. Jika masyarakat tahu program ini dan mudah prosedurnya, partisipasinya mungkin akan meningkat. Menurut PMK-23/2020 dan perubahannya, pengajuan dan laporan dapat disampaikan secara online tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak (KPP).

Sejauh ini belum ada masalah dengan prosedur itu. Dalam publikasi, DJP sebagai penyedia fasilitas telah melakukan promosi melalui website, media sosial, dan webinar. Namun, iklan berskala nasional yang jangkauannya lebih luas masih minim. Karena itu, banyak karyawan tidak tahu program ini.

Lalu apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi insentif ini? Pertama, pemerintah merancang perusahaan yang mengajukan insentif ini mendapat keuntungan. Misalnya, perusahaan bisa mengajukan insentif PPh perusahaan dengan syarat mengikuti insentif PPh Pasal 21 DTP.

Kedua, DJP bekerja sama dengan media untuk mempromosikan insentif, menambah iklan nasional, dan mengadakan webinar karyawan. Program ini harus dipromosikan tidak hanya ke pengusaha tetapi juga pada karyawan, sehingga mereka bisa meminta perusahaan mengikuti program ini.

Periode insentif ini akan berakhir Desember 2020. Karena itu, masih ada peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi program ini. Sebab, semakin banyak orang yang mendapatkan penghasilan tambahan, semakin cepat pula perekonomian akan pulih.

(Disclaimer)
Topik : lomba menulis DDTC 2020, lomba menulis pajak, artikel pajak, insentif PPh 21 DTP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 15 November 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Menggagas Insentif PPh Kesehatan bagi Usaha Menengah

Sabtu, 14 November 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Wacana Penegakan Hukum Pajak di Tengah Pandemi

Sabtu, 14 November 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Menyoal Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Jum'at, 13 November 2020 | 14:30 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Urgensi Reformasi Pengadilan Pajak

berita pilihan

Kamis, 05 Agustus 2021 | 12:09 WIB
PEMERIKSAAN PAJAK (21)

Ruang Lingkup dan Standar Pemeriksaan Pajak untuk Tujuan Lain

Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:45 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Keluar dari Resesi, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II/2021 Capai 7,07%

Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Transaksi Elektronik Tidak Akan Diterapkan? Ini Kata BKF

Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Musisi

Kamis, 05 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KOTA PALEMBANG

Genjot Penerimaan Pajak, e-Tax Bakal Dipasang di 4.000 Tempat Usaha

Kamis, 05 Agustus 2021 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Terlibat Pengelakan Pajak, Bank Ini Akhirnya Bayar Denda Rp80 Miliar

Kamis, 05 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Menyikapi Kasus Pinjaman Intragrup Saat Krisis Ekonomi

Kamis, 05 Agustus 2021 | 08:30 WIB
UNI EROPA

Tahun Depan, Warga Negara Asing yang Berkunjung Harus Bayar Pajak

Kamis, 05 Agustus 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Pakai ATP dalam Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak