Berita
Selasa, 28 September 2021 | 11:45 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 10:17 WIB
BELANDA
Selasa, 28 September 2021 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK UMKM
Review
Selasa, 28 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:15 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 28 September 2021 | 11:30 WIB
KAMUS AKUNTANSI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 28 September 2021 | 11:24 WIB
AGENDA PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Reportase
Perpajakan.id

'Tidak Ada Uang Negara, yang Ada Uang Pembayar Pajak'

A+
A-
8
A+
A-
8
'Tidak Ada Uang Negara, yang Ada Uang Pembayar Pajak'

Margaret Thatcher (1925-2013). (Foto: businessinsider.sg)

SEPERTI ibu-ibu lain, setiap pagi, dengan celemek menempel di badan, ia menyiapkan sarapan untuk suaminya. Ia merebus dua telur, menyeduh susu, menyiapkan kue kering, dan mengeluhkan satu-dua hal. “Jangan pakai mentega terlalu banyak,” katanya.

Setelah itu, ia mengganti baju, dan ke kantor: Turun dari lantai 2 ke lantai 1 Downing Street, 10, London. Begitulah keseharian Perdana Menteri (PM) Inggris Margaret Thatcher (1925-2013), PM perempuan pertama Inggris, PM 3 periode, terlama pada abad ke-20, 1979-1990.

Margaret Hilda Roberts, nama lengkapnya, lahir pada 13 Oktober 1925 di Grantham, Lincolnshire, East Midlands, Inggris. Ia datang dari keluarga kelas menengah. Ayahnya anggota Dewan Kota Grantham yang mempunyai dua toko kelontong, dan pernah menjadi wali kota.

Baca Juga: 'Belanda Tidak Punya Hak Lagi atas Indonesia'

Sewaktu SMA, ia memiliki ketertarikan pada kimia. Ia kemudian mendapat beasiswa untuk belajar kimia di Universitas Somerville, Oxford. Setelah lulus, selama 4 tahun ia bekerja sebagai ahli kimia di 2 perusahaan. Namun, minat politiknya tidak terbendung.

Setahun sebelum dinikahi Denis Thatcher, yang mengubah namanya menjadi Margaret Thatcher, ia mencalonkan diri sebagai anggota parlemen. Sayang, di pemilu itu ia kalah. Baru 9 tahun berikutnya, setelah menjadi pengacara pajak, ia mencalonkan diri kembali, dan menang.

Sejak itulah karir politiknya mulai melejit. Pada 1975, ia memimpin Partai Konservatif Inggris, dan akhirnya menang besar pada Pemilu 1979. Kemenangan itu mengakhiri peran Partai Konservatif sebagai oposisi sekaligus mengantarkannya ke kursi PM.

Baca Juga: Apa yang Membuat Orang Jawa Begitu Miskin?

Maggie, panggilan akrabnya, adalah satu-satunya PM Inggris dengan latar belakang pengacara pajak. Saat kali pertama terpilih, ia langsung merilis rencana penurunan tarif pajak. Namun, ia juga terjungkal karena pajak, hingga ia mundur pada 1990.

Ia memang terpilih saat Inggris dalam masa sulit. Inflasi melambung, tetapi pertumbuhan ekonomi melaju rendah. Akibatnya, bunga bank tinggi, likuiditas mengering, dan tingkat pengangguran melejit. Singkatnya, seperti negara maju lain pada 80-an, Inggris mengalami stagflasi.

Maggie lantas melakukan berbagai terobosan dengan memerangi stagflasi. Ia memangkas peran pemerintah di berbagai bidang bisnis. Ia memotong belanja subsidi, dan menurunkan tarif pajak. Ia menghela gelombang pasang swastanisasi sekaligus liberalisasi.

Baca Juga: 'Dana Pajak Ini untuk Meredam Dampak Ekonomi Pasar'

Hasilnya, dalam 4 tahun pertumbuhan ekonomi yang pada 1980 minus 2% dengan inflasi 21,9% berubah menjadi 5% dan 4,6%. Pengangguran juga turun, meski tipis. Bersama sekondannya, Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan, ia menciptakan harapan baru bagi perekonomian global.

Saat berpidato di depan Konferensi Partai Konservatif seusai Pemilu 1983 yang mengantarkannya menjadi Perdana Menteri Inggris untuk periode kedua, ia menyatakan pemerintahannya akan tetap bersikap konservatif karena itu merupakan kebenaran fundamental yang tidak boleh dilupakan.

“Negara tidak memiliki sumber uang selain uang yang diperoleh dari warganya. Jika negara ingin belanja lebih banyak, negara hanya bisa meminjam tabungan Anda atau mengenakan pajak lebih banyak. Tidak ada yang namanya uang negara, yang ada hanya uang pembayar pajak,” katanya.

Baca Juga: 'Saya Harus Memberi Contoh Demokrasi'

Karena prestasinya mengangkat ekonomi Inggris itulah ia terpilih kembali sebagai PM pada Pemilu 1987. Namun, bulan madu tentu ada batasnya. Pada 1989, ia memberlakukan sistem poll tax atau community charge di Skotlandia, menggantikan sistem domestic rates.

Setahun berikutnya, awal Maret 1990, kabinetnya mengumumkan rencana penerapan poll tax di Inggris dan Wales. Media Inggris yang galak menulis, dengan sistem pajak tersebut, setiap orang dewasa di Inggris akan terkena pajak £499.

Tidak menunggu lama, pada 31 Maret 1990, 200 ribuan orang menggelar demonstrasi di Trafalgar Square yang melebar ke jalanan London. Akhirnya, demonstrasi itu berubah jadi kerusuhan, Puluhan orang terluka, dan ratusan orang ditahan.

Baca Juga: 'Pajak dalam Bentuk Barang Hanyalah Transisi'

Maggie, yang semakin tidak populer, akhirnya memilih mundur. Saat ia beranjak dari Downing Street 10, sama seperti PM Theresa May yang mundur tahun lalu, ‘perempuan besi’ itu juga menangis. Penerusnya kemudian menganulir sistem poll tax tersebut. (Bsi)

Topik : margaret thatcher, kutipan pajak, kutipan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

moses

Jum'at, 25 September 2020 | 21:52 WIB
mantap
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 31 Januari 2020 | 18:21 WIB
DENG XIAOPING:

'Tak Masalah Mau Kucing Kuning atau Hitam'

Kamis, 19 Desember 2019 | 16:02 WIB
SUTAN SJAHRIR:

'Negara Harus Membuat Aturan Pajak Progresif'

Jum'at, 08 November 2019 | 17:00 WIB
HO CHI MINH:

'Mereka Menerapkan Pajak yang Ngawur'

Jum'at, 25 Oktober 2019 | 15:58 WIB
BOEDIONO:

'Ekonomi Bukan Sekadar Kurva dan Dalil'

berita pilihan

Selasa, 28 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK

Masih Perlunya Perlakuan Khusus Administrasi Pajak UMKM

Selasa, 28 September 2021 | 11:45 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

UMKM Perlu Tahu dan Ingat Ketentuan Pajak Ini

Selasa, 28 September 2021 | 11:30 WIB
KAMUS AKUNTANSI PAJAK

Apa Itu SAK EMKM?

Selasa, 28 September 2021 | 11:24 WIB
AGENDA PAJAK

Kanwil DJP Jakpus Gelar DEJA(P)U Tax Expo 2021, Ada Lomba Menulis

Selasa, 28 September 2021 | 11:15 WIB
KONSULTASI PAJAK

UMKM Beralih ke Rezim PPh Normal, Bagaimana Angsuran PPh Pasal 25-nya?

Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

3 Tahapan untuk Tingkatkan Kepatuhan Pajak UMKM, Apa Saja?

Selasa, 28 September 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UMKM Tidak Lagi Pakai PPh Final, Tantangan Ini Perlu Diatasi Bersama

Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:

'Bukan dari Pajaknya, melainkan Kapasitas UMKM-nya'

Selasa, 28 September 2021 | 10:17 WIB
BELANDA

Kelompok Menengah ke Bawah Bakal Dapat Keringanan Pajak Tahun Depan

Selasa, 28 September 2021 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK UMKM

Ketika UMKM Sudah Harus Meninggalkan Rezim PPh Final