DUA TAHUN MASA KEPEMIMPINAN

Tax Amnesty Jadi Daya Tarik Era Jokowi-JK

Redaksi DDTCNews | Kamis, 20 Oktober 2016 | 12:30 WIB
 Tax Amnesty Jadi Daya Tarik Era Jokowi-JK

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sudah genap berjalan selama 2 tahun pada hari ini, Kamis (20/10). Berbagai kebijakan ekonomi terus digeber guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu, pemerintah sudah mengeluarkan 13 paket kebijakan ekonomi sejak tahun 2015 lalu. Namun, nampaknya upaya itu belum cukup signifikan menggairahkan iklim usaha dalam negeri.

Belakangan, pemerintahan Jokowi-JK kembali membuat terobosan dengan meluncurkan program pengampunan pajak atau tax amnesty, Juli 2016 lalu. Di luar dugaan, kebijakan ini ternyata mampu menarik animo masyarakat yang begitu besar baik dari kalangan atas maupun menengah.

Baca Juga:
Lapor ke Jokowi, Sri Mulyani Janjikan Perbaikan Layanan Bea Cukai

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan partisipasi masyarakat dalam tax amnesty periode I lalu menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK cukup tinggi.

Menurutnya, sampai dengan periode I dana repatriasi yang berhasil dihimpun mencapai Rp97 triliun. Sementara dana keseluruhan, baik deklarasi, repatriasi dan lainnya hampir Rp3.600 triliun.

“Prestasi itu bisa dicapai karena Presiden memimpin secara langsung sosialisasi terhadap program tax amnesty,” tuturnya, Rabu (19/10).

Baca Juga:
Jokowi Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dengan Negara Lain

Di samping itu seperti dikutip laman Setkab, Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Sri Mulyani telah bekerja keras mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk menyukseskan program tax amnesty.

Pramono berharap pada periode II tax amnesty ini, hasil tax amnesty bisa meningkat dari periode I karena kali ini pemerintah akan menyasar lebih banyak segmen wajib pajak. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 16 Mei 2024 | 09:05 WIB LAYANAN BEA DAN CUKAI

Lapor ke Jokowi, Sri Mulyani Janjikan Perbaikan Layanan Bea Cukai

Selasa, 07 Mei 2024 | 17:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dengan Negara Lain

Senin, 06 Mei 2024 | 17:19 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Moeldoko: Insentif Mobil Hybrid Bisa Hambat Industri Mobil Listrik

Senin, 06 Mei 2024 | 12:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jokowi Ingatkan Pemda dan Kementerian Hati-Hati Kelola Anggaran

BERITA PILIHAN
Senin, 20 Mei 2024 | 08:53 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Karpet Merah Investor di IKN, Aturan Insentif Pajak Resmi Terbit

Minggu, 19 Mei 2024 | 20:20 WIB UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)

Silaturahmi Alumni FEB (KAFEB) UNS, Darussalam Berbagi Pengalaman

Minggu, 19 Mei 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Baru Daftar NPWP Orang Pribadi, WP Tak Perlu Lakukan Pemadanan NIK

Minggu, 19 Mei 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ajukan Pemanfaatan PPh Final 0 Persen di IKN, Begini Ketentuannya

Minggu, 19 Mei 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

BP2MI Minta Barang Kiriman PMI yang Tertahan Segera Diproses

Minggu, 19 Mei 2024 | 12:00 WIB PERATURAN PAJAK

Jika Ini Terjadi, DJP Bisa Minta WP Naikkan Angsuran PPh Pasal 25

Minggu, 19 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Penarikan Uang Manfaat Pensiun bagi Pegawai