Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Tax Amnesty Dulu, Baru APBNP

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menargetkan Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty) dapat disahkan minggu depan, sebelum RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 (APBNP) disahkan.

“Mudah-mudahan minggu depan bisa menjadi titik akhir dari perjalanan panjang RUU Tax Amnesty,” tutur Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dalam acara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Jumat (17/6). "Jadi harapan kami pengesahan UU Tax Amnesty ya sebelum 28 Juni.”

Dia menjelaskan berdasarkan laporan terakhir, Panitia Kerja yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan DPR telah menyepakati sejumlah pasal dari RUU Tax Amnesty. Namun, masih belum ada kesepakatan bulat mengenai tarif tebusan.

Baca Juga: Wah, Kepatuhan Formal WP Peserta Tax Amnesty Sudah 90%

Tarif tebusan itu berlaku untuk dua program, yaitu repatriasi dan deklarasi. Repatriasi akan diberi tarif yang rendah agar para pengusaha swasta mau mengikuti tax amnesty. Adapun, deklarasi akan diberi tarif yang tidak terlalu berjarak dengan tarif repatriasi.

Mengenai kekhawatiran mengenai bocornya data harta yang dilaporkan, Bambang menegaskan data itu hanya akan digunakan untuk tax amnesty saja. Jika ada tindak pidana yang sama sekali tidak terkait dengan perpajakan, maka penyidik pun tidak bisa mendapatkan data tersebut.

Pasal 13 RUU Pengampunan Pajak menyebutkan data tidak bisa diakses siapapun kecuali oleh petugas berwenang dari otoritas pajak dan hanya untuk keperluan pajak. “Jadi kalau terjadi kebocoran data, maka pelakunya akan ditindak, sehingga masalah data ini tidak perlu dikhawatirkan,” katanya.

Baca Juga: Wah, DJP Sudah Dapatkan Data WP yang Belum Laporkan Asetnya

Dalam kesempatan itu, Menkeu mengatakan dengan situasi ekspor yang masih belum menguntungkan perekonomian Indonesia, maka diharapkan kebijakan tax amnesty ini dapat mendorong masuknya dana ke Indonesia dan sekaligus menaikkan investasi swasta. (Bsi)

Dia menjelaskan berdasarkan laporan terakhir, Panitia Kerja yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan DPR telah menyepakati sejumlah pasal dari RUU Tax Amnesty. Namun, masih belum ada kesepakatan bulat mengenai tarif tebusan.

Baca Juga: Wah, Kepatuhan Formal WP Peserta Tax Amnesty Sudah 90%

Tarif tebusan itu berlaku untuk dua program, yaitu repatriasi dan deklarasi. Repatriasi akan diberi tarif yang rendah agar para pengusaha swasta mau mengikuti tax amnesty. Adapun, deklarasi akan diberi tarif yang tidak terlalu berjarak dengan tarif repatriasi.

Mengenai kekhawatiran mengenai bocornya data harta yang dilaporkan, Bambang menegaskan data itu hanya akan digunakan untuk tax amnesty saja. Jika ada tindak pidana yang sama sekali tidak terkait dengan perpajakan, maka penyidik pun tidak bisa mendapatkan data tersebut.

Pasal 13 RUU Pengampunan Pajak menyebutkan data tidak bisa diakses siapapun kecuali oleh petugas berwenang dari otoritas pajak dan hanya untuk keperluan pajak. “Jadi kalau terjadi kebocoran data, maka pelakunya akan ditindak, sehingga masalah data ini tidak perlu dikhawatirkan,” katanya.

Baca Juga: Wah, DJP Sudah Dapatkan Data WP yang Belum Laporkan Asetnya

Dalam kesempatan itu, Menkeu mengatakan dengan situasi ekspor yang masih belum menguntungkan perekonomian Indonesia, maka diharapkan kebijakan tax amnesty ini dapat mendorong masuknya dana ke Indonesia dan sekaligus menaikkan investasi swasta. (Bsi)

Topik : tax amnesty, repatriasi, tarif tebusan
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Jum'at, 23 September 2016 | 17:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK
Selasa, 29 Januari 2019 | 11:54 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Kamis, 31 Januari 2019 | 14:36 WIB
KEPABEANAN