Review
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Selasa, 31 Januari 2023 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Reportase

Tarif Preferensi PTA D-8 Berlaku, DJBC Yakin Ekspor Impor Makin Lancar

A+
A-
0
A+
A-
0
Tarif Preferensi PTA D-8 Berlaku, DJBC Yakin Ekspor Impor Makin Lancar

Sejumlah kendaraan lalu lalang di area bongkar muat peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (20/1/2022). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

JAKARTA, DDTCNews - Pemberlakuan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan persetujuan preferensi perdagangan antarnegara-negara anggota D-8 (Preferential Trade Agreement/PTA) diyakini bakal memperlancar perdagangan internasional di Indonesia.

Nirwala Dwi Heryanto, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu menyampaikan PMK 203/2021 mengatur ketentuan PTA D-8 sudah berlaku sejak 1 Januari 2022. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah atas kelancaran arus barang melalui prosedur ekspor/impor yang harmonis, sederhana, dan modern.

"Bea Cukai berharap implementasi aturan ini dapat memperlancar jalannya pelayanan dan aktivitas perdagangan internasional dan membuka jaringan kerja sama perdagangan Indonesia yang lebih luas, khususnya di pasar negara anggota D-8," katanya, dikutip Senin (11/4/2022).

Baca Juga: Apa Saja Jenis Keberatan Bidang Bea Cukai yang Bisa Diajukan Online?

Nirwala mengatakan Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan perdagangan internasional yang cukup tinggi. Menurutnya, besarnya arus perdagangan internasional juga akan mendatangkan tantangan bagi DJBC untuk memberikan pelayanan ekspor/impor yang semakin sederhana.

Dia menjelaskan pemberlakuan PMK 203/2021 merupakan upaya implementasi kerja sama perdagangan internasional yang sebelumnya disepakati melalui PTA D-8 dan diatur dalam Perpres 54/2011. D-8 merupakan organisasi kerja sama multilateral negara-negara muslim berkembang, dengan anggota Indonesia, Bangladesh, Turki, Iran, Malaysia, Mesir, Pakistan, dan Nigeria.

Nirwala menyebut PMK 203/2021 akan memberikan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kegiatan kepabeanan atas impor barang yang berasal dari negara-negara anggota D-8. Dalam kegiatan impor tersebut, akan dikenakan tarif preferensi berdasarkan kriteria asal barang dan kriteria pengiriman.

Baca Juga: Jatim Bakal Punya 4 Kawasan Industri Hasil Tembakau yang Baru

"Besaran tarif preferensi dapat ditelusuri secara mandiri dengan mengakses eservice.insw.go.id," ujarnya.

Nirwala menambahkan barang impor dapat menikmati tarif preferensi dalam kerangka PTA D-8 jika memenuhi ketentuan asal barang, yang terdiri atas kriteria asal barang (origin criteria), kriteria pengiriman (consignment criteria), dan ketentuan prosedural (procedural provisions).

Kemudian, importir juga wajib menyerahkan bukti asal barang berupa lembar asli surat keterangan asal (SKA) Form D-8, mencantumkan angka 68 sebagai kode fasilitasi persetujuan preferensi perdagangan antarnegara-negara anggota D-8 pada pemberitahuan impor barang (PIB) secara benar, serta mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form D-8 pada PIB secara benar.

Baca Juga: Ekonomi Pulih, Permohonan Fasilitas Kepabeanan Diprediksi Makin Ramai

SKA Form D-8 berlaku selama 6 bulan terhitung sejak tanggal penerbitan. Tata cara penyerahannya yakni importir dapat memindai dan mengirimkan SKA dan Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA melalui email atau media elektronik lainnya paling lambat 30 hari kalender sejak pemberitahuan pabean impor mendapat nomor pendaftaran.

Adapun lembar asli SKA beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA tetap wajib diserahkan ke kantor Bea Cukai. Ketentuan waktu penyerahannya paling cepat 90 hari kalender sejak pemberitahuan pabean impor atau PPFTZ-01 pemasukan barang ke kawasan bebas dari luar daerah pabean mendapatkan nomor pendaftaran dan paling lambat 6 bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SKA dengan menunjuk pada pemberitahuan pabean impor atau PPFTZ-01 pemasukan barang ke kawasan bebas dari luar daerah pabean. (sap)

Baca Juga: Apa yang Dilakukan Bea Cukai Terhadap Barang-Barang Ilegal?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : perdagangan internasional, bea cukai, PTA, D-8, ekspor, impor

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 26 Januari 2023 | 17:30 WIB
HARI PABEAN INTERNASIONAL

Hari Pabean Internasional 2023, DJBC Jamin Aspek Pengawasan Makin Kuat

Kamis, 26 Januari 2023 | 15:00 WIB
INFOGRAFIS

Sejarah dan Manfaat Authorized Economic Operator

Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN

Syarat dan Ketentuan Memperoleh NPPBKC, Apa Saja?

Kamis, 26 Januari 2023 | 14:30 WIB
PERPU CIPTA KERJA

Menyusul Perpu Cipta Kerja, Pemerintah akan Revisi Aturan Teknisnya

berita pilihan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:30 WIB
PER-02/PJ/2019

Pakai Jasa Konsultan Pajak, Lapor SPT Tahunan Hanya Bisa Elektronik

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri yang Dibebaskan dari PPN

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:30 WIB
SELEBRITAS

Petinju Daud 'Cino' Yordan Titip Pesan ke Wajib Pajak, Apa Isinya?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:00 WIB
KP2KP KASONGAN

Giliran Kepala Sekolah Jadi Sasaran Sosialisasi Validasi NIK-NPWP

Sabtu, 04 Februari 2023 | 09:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Pensiunan Tetap Wajib Lapor SPT Tahunan, Jangan Lupa Bukti Potong

Sabtu, 04 Februari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN MUKOMUKO

DJP Surati Pemda, ASN Perlu Validasi NIK Paling Telat 28 Februari 2023

Sabtu, 04 Februari 2023 | 08:30 WIB
ADMINISTRASI KEPABEANAN

Apa Saja Jenis Keberatan Bidang Bea Cukai yang Bisa Diajukan Online?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 08:25 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Waspadai Penipu Mengaku Pegawai DJP, Simak Update Seleksi CHA Pajak

Sabtu, 04 Februari 2023 | 07:30 WIB
PROVINSI RIAU

Masih Ada Sampai Mei! Manfaatkan Keringanan PKB dan BBNKB

Sabtu, 04 Februari 2023 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Pajak untuk Indonesia Merdeka Internet!