Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Tarif PPN Masker dan Pelindung Muka Dipangkas Jadi 5%

A+
A-
1
A+
A-
1
Tarif PPN Masker dan Pelindung Muka Dipangkas Jadi 5%

Suasana sore di salah satu jalan di Valetta, Malta.(trekearth.com/George Rumpler)

VALLETTA, DDTCNews - Pemerintah Malta resmi memangkas tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk penjualan barang seperti masker dan pelindung muka/face shield untuk mencegah penyebaran virus Corona.

Beleid pemangkasan tarif PPN untuk masker dan pelindung wajah ini diteken pada 8 Mei 2020. Tarif PPN untuk masker dan pelindung wajah dipangkas menjadi 5% dari yang semula berlaku tarif umum PPN sebesar 18%.

"Ketetapan Hukum No.186 yang mengurangi tarif PPN untuk masker dan pelindung wajah telah dibuat dengan menambahkan kedua komoditas barang tersebut dalam daftar barang kena PPN 5% dalam UU PPN," tulis keterangan resmi Pemerintah Malta, Senin (15/6/2020).

Baca Juga: Inflasi Melonjak, DPR Ini Usulkan PPN Tak Dipungut untuk Sementara

Selain memangkas tarif PPN untuk masker dan pelindung wajah, pemerintah juga menetapkan kebijakan baru terkait dengan penjualannya. Otoritas menetapkan harga eceran tertinggi masker bedah/medis €0,95 per masker atau setara Rp15.000 dan pelindung muka €5 atau Rp79.000.

Pemerintah juga memperkenalkan subsidi masker Covid-19 bagi ritel atau apotek yang terdampak kebijakan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Pelaku usaha yang mengalami kerugian atas kebijakan tersebut diperkenankan mengklaim kerugian tersebut kepada pemerintah.

"Skema subsidi masker diluncurkan untuk membantu apotek dalam mengurangi kerugian yang disebabkan kebijakan batas harga penjualan," terang keterangan tertulis itu.

Baca Juga: Jokowi: Aktivitas Outdoor Tidak Padat Orang Boleh Tak Pakai Masker

Pemerintah negara di tengah Laut Mediterania ini menyebutkan kebijakan ambang batas penjualan masker dan pemotongan PPN dalam rangka mengamankan pasokan masker dan pelindung wajah tetap tersedia di pasaran dengan harga terjangkau.

Pelaku usaha yang dirugikan dapat mengajukan klaim kerugian dari selisih batas maksimal €0,95 untuk stok barang yang dibeli pada periode 14 April 2020 hingga 4 Mei 2020.

Seperti dilansir mondaq.com, skema pengembalian uang kepada pelaku usaha ini dikelola kantor badan investasi atau Malta Investment Management Company Limited (MIMCOL).

Baca Juga: Covid-19 Terkendali, PM Sebut Realisasi Penerimaan Pajak Sudah 53%

Pelaku usaha yang memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan pengembalian dana secara langsung melalui portal MIMCOL beserta dokumen pendukung yang harus diisi. (Bsi)

Topik : PPN masker, Malta, covid-19

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 08 April 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

85,5 Juta Orang Diprediksi Mudik Lebaran 2022, KSP Beri Catatan Ini

Senin, 04 April 2022 | 13:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Berlaku Mulai 2 April, Begini Aturan Perjalanan Orang Dalam Negeri

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:30 WIB
INSENTIF FISKAL

Per Februari, Insentif Fiskal Impor Vaksin dan Alkes Capai Rp1 Triliun

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:00 WIB
KOREA SELATAN

Lindungi Konsumen Korea Selatan, Pengenaan Pajak Aset Kripto Ditunda

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

Minggu, 22 Mei 2022 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran