Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Rabu, 21 November 2018 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 20 November 2018 | 18:16 WIB
IRLANDIA
Selasa, 20 November 2018 | 18:00 WIB
BELANDA
 
Review
Rabu, 21 November 2018 | 08:12 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 November 2018 | 11:27 WIB
ANALISIS PAJAK INTERNASIONAL
Senin, 19 November 2018 | 07:12 WIB
ANALISIS PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 14 November 2018 | 19:13 WIB
PRESIDEN SOEKARNO:
Senin, 12 November 2018 | 16:42 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (13)
Kamis, 08 November 2018 | 15:49 WIB
KAMUS PAJAK
 
Data & alat
Rabu, 14 November 2018 | 09:28 WIB
KURS PAJAK 14-20 NOVEMBER 2018
Rabu, 07 November 2018 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 7-13 NOVEMBER 2018
Rabu, 31 Oktober 2018 | 09:23 WIB
KURS PAJAK 31 OKTOBER 2018-6 NOVEMBER 2018
 
Komunitas
Kamis, 15 November 2018 | 14:45 WIB
KUNJUNGAN PENDIDIKAN
Rabu, 14 November 2018 | 18:51 WIB
SEMINAR UNIVERSITAS MARANATHA
Senin, 12 November 2018 | 18:10 WIB
BEASISWA
 
Reportase

Tarif PPh Final Turun, WP Baru Bertambah 134 Ribu

2

JAKARTA, DDTCNews – Pagi ini, Kamis (11/10), kabar datang dari Ditjen Pajak yang mengklaim penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi usaha kecil dan menengah (UKM)  mampu menambah jumlah wajib pajak cukup banyak.

Penambahan jumlah wajib pajak (WP) UKM itu mendapat respons dari himpunan pengusaha muda Indonesia (Hipmi) yang menilai pemerintah harus menggandeng asosiasi pengusaha atau pelaku UKM untuk menerapkan sosialisasi dan pendampingan terhadap wajib pajak terkait.

Kabar lainnya datang dari International Monetary Fund (IMF) yang menilai rasio pajak terhadap PDB Indonesia yang hanya 10,78% masih rendah, walaupun pemerintah telah menggencarkan pembangunan belakangan ini.

Baca Juga: Rampungkan Kasus TP, Perusahaan Tambang Ini Bayar Rp5,6 Triliun

Berikut ringkasannya:

  • WP UKM Bertambah 134 Ribu:

Bos Pajak Robert Pakpahan mengatakan ada 134.302 wajib pajak UKM yang telah mendaftar per 1 Juli 2018. Secara keseluruhan, hingga September 2018 terdapat 1.389.496 wajib pajak yang telah membayar PPh final UKM dengan jumlah mencapai Rp4,55 triliun. Menurutnya tarif 0,5% itu bertujuan untuk mendorong masyarakat masuk ke ekonomi formal dan terlibat dalam membayar pajak.

  • Pengusaha Minta Diikutsertakan dalam Implementasi PPh Final:

Ketua Hipmi Tax Center Ajib Hamdani menjelaskan ada 4 proses yang perlu dilakukan oleh wajib pajak, mulai dari pendaftaran, penghitungan, penyerahan hingga pelaporan pajak. Untuk itu, asosiasi ingin membantu pemerintah menjembatani antara pemerintah dengan wajib pajak dalam implementasi kebijakan ini. Pemerintah harus bekerja sama dengan asosiasi peternak, nelayan, petani, dan lainnya.

Baca Juga: Perbaiki Ekonomi, Tarif PPh Diusulkan Turun
  • Rasio Pajak RI Rendah:

Direktur Departemen Urusan Fiskal IMF Vitor Gaspar mengapresiasi upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, hanya saja dia menyayangkan rasio pajak yang dianggap rendah karena masih jauh tertinggal dari negara tetangga. IMF telah meneliti rasio pajak 15% dari PDB adalah rasio minimum. Pemerintah Indonesia membutuhkan strategi pembangunan yang berkelanjutan, di mana orientasi pembuatan kebijakan mengarah untuk jangka panjang.

  • Setoran Pajak UKM Masih Minim:

Dirjen Pajak Robert Pakpahan menilai penerimaan pajak dari pelaku UKM masih rendah. Hingga September 2018 wajib pajak UKM yang telah membayar baru mencapai Rp4,55 triliun. Meski kontribusinya rendah, penerimaan pajak UKM memiliki tren yang selalu bertumbuh sejak 2013 hingga 2017, perbaikan ini juga dianggap sebagai perbaikan kepatuhan wajib pajak pelaku UKM. (Amu)

Baca Juga: Tarif Pajak Bahan Bakar Naik, Demonstran Minta Presiden Mundur

Kabar lainnya datang dari International Monetary Fund (IMF) yang menilai rasio pajak terhadap PDB Indonesia yang hanya 10,78% masih rendah, walaupun pemerintah telah menggencarkan pembangunan belakangan ini.

Baca Juga: Rampungkan Kasus TP, Perusahaan Tambang Ini Bayar Rp5,6 Triliun

Berikut ringkasannya:

  • WP UKM Bertambah 134 Ribu:

Bos Pajak Robert Pakpahan mengatakan ada 134.302 wajib pajak UKM yang telah mendaftar per 1 Juli 2018. Secara keseluruhan, hingga September 2018 terdapat 1.389.496 wajib pajak yang telah membayar PPh final UKM dengan jumlah mencapai Rp4,55 triliun. Menurutnya tarif 0,5% itu bertujuan untuk mendorong masyarakat masuk ke ekonomi formal dan terlibat dalam membayar pajak.

  • Pengusaha Minta Diikutsertakan dalam Implementasi PPh Final:

Ketua Hipmi Tax Center Ajib Hamdani menjelaskan ada 4 proses yang perlu dilakukan oleh wajib pajak, mulai dari pendaftaran, penghitungan, penyerahan hingga pelaporan pajak. Untuk itu, asosiasi ingin membantu pemerintah menjembatani antara pemerintah dengan wajib pajak dalam implementasi kebijakan ini. Pemerintah harus bekerja sama dengan asosiasi peternak, nelayan, petani, dan lainnya.

Baca Juga: Perbaiki Ekonomi, Tarif PPh Diusulkan Turun
  • Rasio Pajak RI Rendah:

Direktur Departemen Urusan Fiskal IMF Vitor Gaspar mengapresiasi upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, hanya saja dia menyayangkan rasio pajak yang dianggap rendah karena masih jauh tertinggal dari negara tetangga. IMF telah meneliti rasio pajak 15% dari PDB adalah rasio minimum. Pemerintah Indonesia membutuhkan strategi pembangunan yang berkelanjutan, di mana orientasi pembuatan kebijakan mengarah untuk jangka panjang.

  • Setoran Pajak UKM Masih Minim:

Dirjen Pajak Robert Pakpahan menilai penerimaan pajak dari pelaku UKM masih rendah. Hingga September 2018 wajib pajak UKM yang telah membayar baru mencapai Rp4,55 triliun. Meski kontribusinya rendah, penerimaan pajak UKM memiliki tren yang selalu bertumbuh sejak 2013 hingga 2017, perbaikan ini juga dianggap sebagai perbaikan kepatuhan wajib pajak pelaku UKM. (Amu)

Baca Juga: Tarif Pajak Bahan Bakar Naik, Demonstran Minta Presiden Mundur
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak ukm
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK
2