Review
Rabu, 08 Februari 2023 | 11:44 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (5)
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 08 Februari 2023 | 10:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Februari 2023 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 8 FEBRUARI 2023 - 14 FEBRUARI 2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Reportase

Tantangan Pemajakan Reklame Bergerak Berbasis Aplikasi

A+
A-
68
A+
A-
68
Tantangan Pemajakan Reklame Bergerak Berbasis Aplikasi

PERKEMBANGAN teknologi telah melahirkan berbagai inovasi. Salah satunya adalah reklame berjalan pada kendaraan berbasis aplikasi dalam jaringan (daring). Dengan aplikasi ini, pemasang reklame bisa dengan mudah memasang reklamenya pada kendaraan yang bergerak sesuai rute yang diinginkan.

Caranya, pemasang reklame memilih moda kendaraan yang akan menerima reklame sekaligus rute pergerakan kendaraannya. Sama halnya dengan cara kerja perusahaan transportasi online, order dari pemasang reklame lalu diteruskan aplikasi tersebut ke pemilik kendaraan yang menjadi mitranya.

Bagi pemasang reklame, cara ini tentu lebih mudah, cepat, efisien sekaligus transparan. Pemasang reklame tidak perlu repot keluar biaya untuk memilih perusahaan penyedia jasa reklame berikut moda kendaraan yang dimilikinya, apakah itu mobil atau sepeda motor.

Sebagai gantinya, teknologi GPS (global positioning system) yang terdapat pada aplikasi itu sudah memberikan informasi secara real time sekaligus presisif tentang pergerakan kendaraan penerima reklame. Singkatnya, tinggal klik saja, reklame sudah bisa terpasang.

Di Amerika Serikat, fenomena seperti ini bukan barang baru. Beberapa tahun lalu muncul aplikasi Wrapify yang melayani reklame mobil bergerak. Di Indonesia, sudah ada StickEarn, Ubiklan, Sticar, Promogo, Wrapmobil, dan Klana. Belakangan, Gojek dan Grab juga merambah lini bisnis tersebut.

Masalahnya, bagaimana pemajakan reklame berjalan pada kendaraan yang pergerakannya melintasi batas wilayah kabupaten/ kota/ provinsi seperti DKI Jakarta yang tarif pajaknya berbeda? Bagaimana pula perhitungan pajaknya dengan mengingat kontrak antara pemilik aplikasi dan mitranya?

Nilai Kontrak

PAJAK reklame merupakan salah satu pajak daerah sumber pendapatan asli daerah yang dipungut pemerintah kabupaten/ kota kepada badan atau orang pribadi atas semua penyelenggaraan reklame. Pengenaan pajak reklame diatur peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Untuk reklame berjalan, dasar pengenaan pajaknya secara umum ditetapkan berdasarkan nilai sewa reklame. Namun, untuk pengadaan mandiri atau reklame yang cacat penghitungan nilai sewa, maka nilai kontrak tersebut dihitung dengan tambahan faktor lain.

Di sinilah masalahnya. Ketentuan pajak reklame yang ada di kota-kota besar di Indonesia masih belum memasukkan faktor pergerakan reklame pada kendaraan, pada jalan kelas berapa moda kendaraan tersebut bergerak, termasuk domisili dan status hukum perusahaan pemilik aplikasi.

Faktor-faktor itu absen pada Provinsi DKI Jakarta misalnya. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame tidak memuat ketentuan itu, kecuali hanya untuk nilai tarif sewanya yang dihitung sebesar Rp50 ribu per m2/ hari.

Padahal, memasukkan berbagai faktor tersebut dalam ketentuan pajak reklame bergerak didasarkan pada alasan yang sangat mendasar yang seharusnya tidak bisa ditolak, yaitu keadilan. Konsekuensi dari absennya pengaturan ini tentu akan mencederai perbaikan iklim usaha yang sehat.

Alasan keadilan yang dikemukakan di sini tentu berisiko mendistorsi bisnis dan iklim usaha karena pada kenyataannya, efektivitas reklame bergerak yang menempel pada kendaraan bermotor sangat tergantung pada tingkat kemacetan jalanan dan panjang lintasan pergerakan itu sendiri.

Pemajakan Adaptif

DI SISI LAIN, pergerakan reklame berjalan yang bisa dengan mudah melintasi batas-batas wilayah administratif kabupaten/ kota tentu juga memberikan tantangan tersendiri terhadap konsep lama pajak daerah di mana objek pajaknya bersifat menetap atau tidak berpindah ke daerah lain.

Akan tetapi, pergerakan reklame berjalan seperti itu tentu tidak bisa dicegah untuk tetap bergerak di dalam batas wilayah administratif tertentu, dan akan percuma jika dihambat. Sebaliknya, aturan atau ketentuan yang ada harus beradaptasi dengan inovasi perkembangan teknologi.

Karena itu, pemerintah harus bertindak cepat untuk merumuskan respons dan adaptasi kebijakan yang melahirkan regulasi pemajakan yang sesuai perkembangan. Misalnya, dengan pelimpahan dan sharing pajak reklame ke provinsi apabila reklamenya bergerak melintasi beberapa kabupaten/ kota.

Respons kebijakan lain yang tidak kalah penting adalah dengan memperjelas aturan tentang kontrak komitraan antara pemilik aplikasi dan pemilik kendaraan mitranya. Kontrak tersebut antara lain harus memuat batas maksimum panjang lintasan yang dimonetisasi imbalannya per jarak kilometer

Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan kapasitasnya dalam memungut dan menghitung kewajiban perpajakan reklame berjalan. Pemerintah daerah perlu mengadopsi teknologi yang dapat menghitung nilai sewa reklame di luar tarif/ m2/ hari tadi, baik untuk kelas jalan dan panjang lintasan.

Kesiapan pemerintah dalam hal regulasi perpajakan dan peningkatan kapasitas aparaturnya inilah sebetulnya yang menentukan siap tidaknya iklim usaha kita menerima serangan disruptive innovation. Kalau tidak siap, ya jangan menyalahkan siapapun kalau kemudian timbul kegaduhan sosial.*

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : lomba menulis pajak, lomba menulis, lomba menulis artikel mahasiswa, lomba menulis artikel pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 27 September 2022 | 14:50 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Meracik Kebijakan Pajak yang Tetap Menarik bagi Orang Kaya

Selasa, 27 September 2022 | 11:51 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Mewacanakan Pengenaan Pajak Properti yang Menganggur

Senin, 26 September 2022 | 16:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Menggagas Penerapan Pajak Perayaan sebagai Solusi Masalah Kesenjangan

Senin, 26 September 2022 | 12:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Optimalisasi Pengawasan Pajak Orang Kaya di Tiap Wilayah Indonesia

berita pilihan

Rabu, 08 Februari 2023 | 19:00 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Mudahkan Pegawai Pabrik Bayar PKB, Pemprov Jabar Hadirkan Samsat Kawin

Rabu, 08 Februari 2023 | 18:58 WIB
SENGKETA PAJAK

Ini Data Jumlah Berkas Sengketa yang Masuk Pengadilan Pajak

Rabu, 08 Februari 2023 | 18:00 WIB
PROVINSI LAMPUNG

Siap-Siap! Pemutihan Pajak Kendaraan Bakal Digelar Mulai April 2023

Rabu, 08 Februari 2023 | 17:30 WIB
KP2KP SAMBAS

NPWP 15 Digit Tak Berlaku Mulai 2024, Ini Langkah-Langkah Validasi NIK

Rabu, 08 Februari 2023 | 17:15 WIB
BINCANG ACADEMY

Menyiapkan TP Doc 2023 dari Awal Tahun, Ternyata Ini Keuntungannya

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:54 WIB
PMK 177/2022

Begini Ketentuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukper di PMK 177/2022

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:45 WIB
KPP PRATAMA MAJENE

Gandeng Pemda, DJP Bisa Lacak WP yang Omzetnya Tembus Rp500 Juta

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:30 WIB
SENGKETA PAJAK

Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak, Putusan ‘Menolak’ Naik 41%

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Orang Kaya Cuma Bayar Pajak 8%, Biden Usulkan Pengenaan Pajak Minimum

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Bakal Segera Terbit, DJPK Sebut RPP Pajak Daerah Sudah Diharmonisasi