Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYARIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tangani Covid-19, Pemerintah Pinjam Rp7,2 Triliun ke World Bank

A+
A-
1
A+
A-
1
Tangani Covid-19, Pemerintah Pinjam Rp7,2 Triliun ke World Bank

Gedung World Bank di Washington, AS. (foto: worldbank.org)

JAKARTA, DDTCNews – World Bank menyetujui pemberian dana atau utang senilai US$500 juta atau sekitar Rp7,2 triliun untuk mendukung upaya Indonesia menangani pandemi Covid 19, termasuk mendukung program vaksinasi gratis.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan tambahan utang tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas isolasi pasien, ketersediaan tempat perawatan kritis, kapasitas pengujian, dan memperkuat komunikasi risiko publik.

"Pendanaan ini akan membantu sistem kesehatan kita menjadi lebih berketahanan serta memperkuat sistem pengawasan melalui pengujian dan penelusuran kasus-kasus Covid-19 baru, termasuk varian baru," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/6/2021).

Baca Juga: Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Saat ini, lanjut Budi, pemerintah berupaya memperluas pemberian vaksinasi gratis untuk menjangkau seluruh populasi usia dewasa. Pemerintah menargetkan vaksin gratis diberikan kepada 181,5 juta penduduk untuk mencapai kekebalan komunal.

Meskipun tidak akan digunakan untuk pengadaan vaksin, utang dari World Bank dirancang untuk memperkuat kesiapan sistem distribusi vaksin dan mendukung sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

Utang akan difokuskan pada tiga bidang hasil, meliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang lebih baik, pengawasan dan pengendalian mutu di laboratorium yang lebih kuat, serta komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dalam hal tanggap darurat dan pengiriman vaksin.

Baca Juga: e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Menurutnya, pendanaan tersebut akan membantu peningkatan kesiapan rumah sakit dan sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan, serta menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan dasar yang tidak terkait dengan Covid-19.

Sementara itu, Direktur World Bank untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen menilai sistem pengawasan yang lebih baik dan peningkatan kualitas laboratorium akan meningkatkan kapasitas pengujian Covid-19, sekaligus memperkuat pengawasan genom.

Koordinasi yang lebih baik dalam tanggap darurat dan pengiriman vaksin juga membantu memastikan penerapan prioritas pelayanan kesehatan berjalan adil dan merata. "Pendanaan ini akan membantu Indonesia menyalurkan vaksin secara aman dan efektif," tuturnya. (rig)

Baca Juga: Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : world bank, utang pemerintah, pandemi covid-19, vaksinasi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Cikal Restu Syiffawidiyana

Jum'at, 18 Juni 2021 | 21:15 WIB
Kasus positif Covid yang belakangan ini naik di daerah Jakarta dan Bandung, rasanya membuat masyarakat lelah mendengarnya. Kasus yang naik turun dan tidak pasti akan berakhir ini membawa kerumitan tersendiri. Walaupun disayangkan adanya penambahan utang negara, namun semoga realisasi rencana untuk p ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 22 September 2022 | 17:00 WIB
LAPORAN OECD

Pulihkan Ekonomi, Mayoritas Negara Berikan Insentif Pajak Penghasilan

Kamis, 22 September 2022 | 15:20 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Jaga Inflasi, Bank Indonesia Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 4,25 Persen

Kamis, 22 September 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

The Fed Naikkan Suku Bunga, Menkeu Waspadai Dampaknya ke Arus Modal

Kamis, 22 September 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Tenggat Waktu Repatriasi Harta PPS Sudah Dekat, Ini Pesan Sri Mulyani

berita pilihan

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien

Minggu, 25 September 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI GORONTALO

Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYARIAL ABDI

'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'

Minggu, 25 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pengawasan Kewajiban Investasi Wajib Pajak Peserta PPS

Minggu, 25 September 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tak Ingin Buru-Buru Tunjuk e-Commerce Jadi Pemungut Pajak

Minggu, 25 September 2022 | 10:00 WIB
SINGAPURA

Isi SPT Pajak Penghasilan Tidak Benar, 6 Agen Asuransi Ini Dipenjara