PPN PRODUK DIGITAL

Tambah Lagi, Dirjen Pajak Tunjuk 2 Pemungut PPN Produk Digital PMSE

Muhamad Wildan | Jumat, 08 Desember 2023 | 17:53 WIB
Tambah Lagi, Dirjen Pajak Tunjuk 2 Pemungut PPN Produk Digital PMSE

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Dirjen pajak kembali menunjuk pemungut PPN produk digital dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Pada November, dirjen pajak menunjuk 2 pemungut PPN, yakni Aptoide, S.A. dan NortonLifeLock Singapore Pte. Ltd.

Hingga 30 November 2023, sudah ada 163 pelaku usaha PMSE yang sudah ditunjuk menjadi pemungut PPN produk digital dalam PMSE. Sebanyak 151 pelaku usaha di antaranya telah melaksanakan pemungutan PPN produk digital dalam PMSE senilai Rp16,24 triliun.

“Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran 2020, Rp3,9 triliun setoran 2021, Rp5,51 triliun setoran 2022, dan Rp6,10 triliun setoran 2023," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Dwi Astuti dalam siaran pers, Jumat (8/12/2023).

Baca Juga:
DJP: Koreksi Harga Transfer Tak Serta Merta Berujung Penyesuaian PPN

Selain penunjukan 2 pemungut PPN produk digital dalam PMSE tersebut, otoritas juga melakukan pembetulan elemen data dalam surat keputusan penunjukan atas Tencent Music Entertainment Hong Kong.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 60/2022, pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11% atas produk digital luar negeri yang dijualnya di Indonesia.

Pemungut juga diwajibkan membuat bukti pungut PPN. Adapun bukti pungut itu dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan pembayarannya.

Baca Juga:
Pemerintah Beri Insentif PPnBM DTP atas Mobil Listrik CBU dan CKD

Ke depan, pemerintah akan terus menambah pelaku usaha PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keadilan dan level playing field antara pelaku usaha konvensional dan digital.

Pelaku usaha ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital dalam PMSE bila memiliki nilai transaksi dengan pembeli Indonesia melebihi Rp600 juta setahun atau Rp50 juta sebulan ataupun mempunyai jumlah traffic di Tanah Air melebihi 12.000 setahun atau 1.000 sebulan. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 20 Februari 2024 | 19:00 WIB RESENSI BUKU

Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Selasa, 20 Februari 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dapat Kiriman Hadiah dari Luar Negeri, Tetap Harus Bayar Bea Masuk?

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:30 WIB PENGAWASAN CUKAI

Desak Mobil ke Rest Area Tol, Bea Cukai Amankan 300.000 Rokok Ilegal

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Koreksi Harga Transfer Tak Serta Merta Berujung Penyesuaian PPN

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:45 WIB PMK 9/2024

Pemerintah Beri Insentif PPnBM DTP atas Mobil Listrik CBU dan CKD

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:36 WIB PMK 172/2023

Indikator Harga Transaksi Independen, Data Pembanding Bisa Tahun Jamak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:30 WIB PERPRES 79/2023

Pemerintah Revisi Aturan Kendaraan Listrik, Termasuk Insentif Pajak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:13 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Pebisnis Wait and See, Jokowi Berharap Investasi Meningkat Usai Pemilu