Fokus
Literasi
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 09:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 30 September 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Komunitas
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

Substansi Pajak Ekonomi Digital Telah Masuk Rancangan Omnibus Law

A+
A-
1
A+
A-
1
Substansi Pajak Ekonomi Digital Telah Masuk Rancangan Omnibus Law

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah sudah menuntaskan perumusan rancangan omnibus law perpajakan yang didalamnya menyangkut pajak ekonomi digital. Topik tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Senin (23/12/2019).

Seperti diberitakan Bisnis Indonesia, dalam RUU itu, pemerintah secara tegas menyatakan pajak atas transaksi digital akan dikenakan terhadap transaksi barang atau jasa dari luar negeri kepada pembeli Indonesia yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri secara langsung atau platform luar negeri.

Ada beberapa substansi dalam RUU itu. Pertama, mekanisme pemajakan bagi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Omnibus law ini akan menekankan kewajiban penyetoran PPN dan pengenaan PPh atas penghasilan yang diperoleh dari proses PMSE yang dilakukan subjek pajak dalam negeri.

Baca Juga: Berlaku Mulai Besok, Lapor SPT Masa PPN Pakai e-Faktur Web Based

Kedua, mekanisme pengenaan PPN terhadap transaksi barang kena pajak (BKP) tak berwujud dan jasa kena pajak (JKP) dari luar daerah pabean. Pemerintah dapat menunjuk penyedia platform marketplace dari luar negeri untuk memungut dan menyetor PPN.

Ketiga, pengaturan tentang pengenaan pajak transaksi digital. Hal ini mencakup pengenaan pajak terhadap transaksi atas barang dan jasa dari luar negeri secara langsung atau melalui platform asing.

Selain itu, beberapa media juga masih menyoroti perkembangan realisasi APBN 2019 per akhir November. Dari sisi Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), ada optimisme untuk mengumpulkan penerimaan cukai melebihi target yang telah ditetapkan.

Baca Juga: 2 Hari Lagi Implementasi Nasional, Jangan Lupa Update e-Faktur 3.0

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Perubahan Masih Terbuka

Dirjen Pajak Suryo Utomo tidak menampik substansi pemajakan transaksi digital yang ada dalam RUU tersebut. Namun, dia mengatakan kemungkinan perubahan masih terbuka karena tergantung dengan rapat dengan DPR.

Dalam konteks pemajakan ekonomi digital, sambung Suryo, pemerintah akan tetap menunggu konsensus global yang tengah dirumuskan di bawah koordinasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Namun, pemerintah tetap bersiap-siap dengan adanya omnibus law perpajakan.

Baca Juga: Cetak Biru Pemajakan Ekonomi Digital Terbit 12 Oktober
  • Scope P3B

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan 2 pilar yang masuk dalam proposal OECD memang menguntungkan negara pasar seperti Indonesia. Namun, pemerintah perlu waspada terkait risiko tidak tercapainya konsensus.

Bawono mengatakan dalam konteks aksi unilateral, di mana sistem pajak internasional masih merujuk pada status bentuk usaha tetap (BUT) yang berbasis kehadiran fisik, perluasan definisi melalui omnibus law menjadi salah satu cara untuk menghindari benturan dengan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B).

“Karena pada umumnya scope P3B hanya terkait terkait UU PPh. Artinya, pengaturan melalui PPh rentan untuk 'dibatalkan' oleh P3B,” katanya.

Baca Juga: PMK Baru Perpanjangan Masa Insentif Pajak Bakal Terbit Minggu Ini
  • Kedaulatan Negara

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan pengaturan PPh atas perusahaan digital dalam omnibus law seharusnya tidak hanya dengan memperluas status BUT. Hal ini, sambungnya, perlu diikuti dengan upaya bagaimana menjamin tax base yang merefleksikan alokasi laba yang lebih adil.

Dalam konteks aksi unilateral, kedaulatan negara dalam mendapatkan porsi penerimaan pajak adalah yang paling utama. Dengan demikian, pemerintah bisa memungut apa yang menjadi haknya atas operasi bisnis Netflix, Google, dan perusahaan digital lainnya.

  • Penerimaan Cukai

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan realisasi penerimaan bea dan cukai hingga akhir November 2019 tercatat senilai Rp176,23 triliun atau 84,39% dari target tahun ini Rp208,82 triliun. Adapun realisasi penerimaan cukai senilai Rp139,46 triliun atau 84,26% dari target Rp165,5 triliun.

Baca Juga: Pengawasan WP Orang Pribadi dan Isu PPh Final UMKM Terpopuler

Dengan demikian, penerimaan cukai masih kurang Rp26,04 triliun. Heru mengatakan realisasi penerimaan cukai akan naik pada akhir tahun karena pelunasan pita cukai rokok kredit dan program penertiban cukai berisiko tinggi (PCBT) dalam mengurangi peredaran rokok ilegal.

Hasil hitungan otoritas, penerimaan cukai sepanjang Desember 2019 diestimasi sekitar Rp31,54 triliun. Dengan demikian, penerimaan cukai pada tahun ini diproyeksi akan melampaui target yang sudah ditetapkan.

  • Realisasi PNBP

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Keuangan Wawan Sunaryo mengatakan kinerja PNBP dari kementerian/lembaga (K/L) akan tumbuh cukup tinggi pada akhir tahun.

Baca Juga: Uni Eropa Akan Perketat Aturan Bisnis Digital

Pertumbuhan penerimaan yang cukup signifikan itu terutama berasal dari Kemenkominfo, Polri, Kemenhub, serta Kemenkumham. Realisasi PNBP hingga akhir November 2019 dari K/L tersebut telah melampaui target, yaitu senilai Rp104,96 triliun. (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak digital, ekonomi digital
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 17 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 16 September 2020 | 13:05 WIB
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA TEGAL
Rabu, 16 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 15 September 2020 | 14:31 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
berita pilihan
Rabu, 30 September 2020 | 09:23 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Rabu, 30 September 2020 | 09:13 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 30 September 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2020
Rabu, 30 September 2020 | 08:52 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 08:46 WIB
KABUPATEN PATI
Rabu, 30 September 2020 | 08:30 WIB
APBN 2021
Rabu, 30 September 2020 | 08:05 WIB
ITALIA
Rabu, 30 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 30 September 2020 | 07:30 WIB
APBN 2021
Rabu, 30 September 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK