Review
Selasa, 04 Oktober 2022 | 10:44 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Fokus
Literasi
Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 03 Oktober 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 05 Oktober 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 5 OKTOBER - 11 OKTOBER 2022
Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:15 WIB
KMK 50/2022
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Reportase

Sri Mulyani Terbitkan PMK Baru Soal Pengurusan Piutang Daerah Macet

A+
A-
6
A+
A-
6
Sri Mulyani Terbitkan PMK Baru Soal Pengurusan Piutang Daerah Macet

Tampilan awal salinan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 137/2022.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 137/2022 yang mengatur soal penghapusan piutang daerah yang tidak dapat diserahkan kepengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Piutang daerah merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemda dan/atau hak pemda yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

"Piutang daerah…meliputi piutang daerah pada pemerintah daerah, bendahara umum daerah, badan layanan umum daerah; dan piutang retribusi daerah dengan kategori macet yang tak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN," bunyi Pasal 2 PMK 137/2022, dikutip pada Rabu (21/9/2022).

Baca Juga: Inflasi Capai 5,95 Persen, BKF: Lebih Rendah dari Proyeksi Pemerintah

Pasal 3 PMK 137/2022 menyebut piutang daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN terdiri atas piutang daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8 juta per penanggung utang (debitur) atau setara dan tanpa barang jaminan; atau piutang daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

Piutang daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN pada prinsipnya harus diselesaikan sendiri oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, piutang daerah dengan kategori macet yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN ialah piutang daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum.

Baca Juga: Penyelenggara e-Commerce Jadi Pemungut Pajak? DJP: Masih Didiskusikan

Kemudian, piutang daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum sehingga tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, seperti karena tidak didukung dokumen sumber yang memadai; tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya; masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/atau telah diserahkan ke PUPN tapi dikembalikan atau ditolak.

Lebih lanjut, Pasal 7 PMK 173/2022 menyebutkan bahwa penghapusan piutang daerah yang tak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN meliputi penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak atas piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dapat dilakukan setelah diterbitkan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Baca Juga: Insentif Pajak untuk Pulihkan Ekonomi, Begini Perbandingan Manfaatnya

Penerbitan PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah harus terlebih dahulu dilakukan upaya penagihan. Dalam hal ini, upaya penagihan dilakukan dengan penagihan secara tertulis dengan surat tagihan; dan/atau penagihan dengan kegiatan optimalisasi.

Piutang daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN hanya dapat diusulkan penghapusan setelah diterbitkan surat PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Nanti, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tersebut juga akan bertanggung jawab penuh terhadap penerbitan PPDTO. Adapun, PMK 137/2022 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada 16 September 2022.

Baca Juga: Perketat Seleksi Calon Hakim Agung, KY Dorong Partisipasi Publik

Sebagai informasi, PMK 137/2022 ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A ayat (3)PP 35/2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : PMK 137/2022, PUPN, piutang daerah, panitia urusan piutang negara, kemenkeu, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 03 Oktober 2022 | 14:00 WIB
PER-14/PJ/2022

Exchanger Perlu Cantumkan NPWP Trader Kripto di Formulir 1107 PUT 3

Senin, 03 Oktober 2022 | 13:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Kemenkeu Rilis Buku Soal Pemulihan Ekonomi dari Covid, Ada Peran Pajak

Senin, 03 Oktober 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Data Nomor NIK di DJP Berbeda, Wajib Pajak Perlu Lakukan Ini

Senin, 03 Oktober 2022 | 12:33 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Sebut Pandemi Segera Berakhir, Tetapi Ekonomi Belum Normal

berita pilihan

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:40 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perseroan Perorangan Pakai PPh Final, DJP: Ada Kewajiban Pelaporan

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Anjak Piutang dalam Perpajakan?

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Inflasi Capai 5,95 Persen, BKF: Lebih Rendah dari Proyeksi Pemerintah

Rabu, 05 Oktober 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Masih Proses, Integrasi CRM Bikin Peta Kepatuhan WP Lebih Komprehensif

Rabu, 05 Oktober 2022 | 17:15 WIB
DDTC ACADEMY

Ketahui Aspek Transfer Pricing Pertambangan Batu Bara pada Kelas Ini

Rabu, 05 Oktober 2022 | 16:30 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Adakan KPDL, Petugas Pajak Temukan Perusahaan Belum Punya NPWP

Rabu, 05 Oktober 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Banyak Temuan BPK Soal Insentif Pajak, Begini Update Tindak Lanjut DJP

Rabu, 05 Oktober 2022 | 15:30 WIB
OPERASI JARING SRIWIJAYA 2022

DJBC Gagalkan Penyelundupan Barang Rp244 M di Perairan Indonesia Barat

Rabu, 05 Oktober 2022 | 15:10 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Mengantisipasi Risiko Hilangnya Potensi Pajak dari Sharing Economy