Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Sri Mulyani Sampaikan Orasi Ilmiah Tentang SDM Kompetitif

5
5

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan orasi ilmiah. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan orasi ilmiah dalam Dies Natalis ke-8 Universitas PGRI Semarang Jawa Tengah. Tema yang diusung oleh Menkeu dalam orasinya adalah ‘Sumber Daya Manusia Kompetitif Menuju Era 5.0’.

Sri Mulyani memaparkan unsur dalam tema orasinya terkait dengan sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan dimensi sosial. Dia menyebut ketiga unsur tersebut merupakan faktor yang memacu proses pembangunan.

“Saya ingin memulai dengan menyampaikan era society 5.0. Bagaimana peluang dan tantangan serta bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan untuk mendorong transformasi masyarakat serta merealisasikan potensi ekonomi Indonesia agar menjadi negara maju,” papar Menkeu saat membuka orasinya, Selasa (23/7/2019).

Baca Juga: Penerimaan Tertekan, Sri Mulyani Tetap Lanjutkan Kebijakan Insentif

Menkeu menjelaskan perkembangan teknologi dan era society 5.0 adalah ciri dari revolusi industri 4.0. Dalam era ini, kehadiran internet of thing, teknologi informasi, dan artificial intelligence sangat masif. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan strategi Making Indonesia 4.0 yang berisi 10 pilar dan 5 sektor prioritas.

Beberapa aspek yang menjadi bagian dari 10 pilar tersebut antara lain harmonisasi aturan dan kebijakan, pembangunan infrastruktur digital, serta peningkatan kualitas SDM. Selanjutnya, 5 sektor prioritas terdiri atas makanan dan minuman, otomotif, kimia, elektronik, serta tekstil.

Making Indonesia 4.0 ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan merevitalisasi sektor rill, terutama manufaktur. Manufaktur di Indonesia masih terkosentrasi pada low technology yang mencapai 47% dari output. Adapun porsi medium technology dan high technology masing-masing sebesar 25% dan 27,7% dari output.

Baca Juga: Pemerintah Luncurkan Indonesian AID, Apa Itu?

Pemerintah, sambung Sri Mulyani, terus mendorong melalui investasi, transfer teknologi dan pengetahuan, serta persiapan kualitas SDM melalui vokasi dan kegiatan riset. Terlebih, pada era industri 4.0 banyak negara memanfaatkan teknologi untuk mengatasi permasalahan.

Indonesia yang dianugerahi dengan bonus demografi hingga 2035 mesti bersiap agar mampu memanfaatkan teknologi untuk menjadi solusi transformasi ekonomi. Apalagi, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara maju dalam dekade terakhir.

Bergabungnya Indonesia menjadi anggota G20 menjadi bukt potensi itu. Indonesia juga sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ke-3 setelah China dan India. Stabilitas ekonomi juga tercapai dengan turunnya tingkat kemisikinan sebesar 9,4% dan pengangguran sebesar 5,01%.

Baca Juga: Pajak dan Pergerakan Penduduk Lintas Yurisdiksi

Menkeu berujar apabila Indonesia dapat menjaga progresivitasnya, Indonesia dapat menjadi negara ke 4 dengan ekonomi terbesar di dunia pada 2045. Untuk itu, pemerintah memiliki visi harus mampu menghindari middle income trap dengan langkah extraordinary dan reformasi struktural.

Langkah tersebut berupa investasi jangka menengah panjang. Langkah tersebut seperti melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan produktivitas, meningkatkan external balance dalam bentuk neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan, memperkuat dan memperdalam sektor keuangan, serta melakukan reformasi institusi dan birokrasi.

Dari sisi kualitas SDM, mayoritas tenaga kerja Indonesia merupakan lulusan sekolah dasar dan menengah sebesar 41%. Skor pisa test Indonesia juga berada pada peringkat 62 dari 72 negara yang berarti tingkat literasi dan kualitas SDM Indonesia sangat rendah.

Baca Juga: Sri Mulyani Blokir Importir Tak Patuh Aturan Perpajakan & Tata Niaga

Oleh karena itu, pemerintah menerapkan konsep life long learning dan membutuhkan partisipasi dari seluruh stakeholder. Hal ini pula yang mendorong pemerintah memberikan pengurangan pajak 200% hingga 300%. Fasilitas ini berlaku bagi perusahaan yang memberikan pendidikan serta pelatihan tenaga kerja atau berinvestasi di bidang penelitian dan pengembangan serta inovasi.

Dari sisi pengelolaan APBN, lanjutnya, pemerintah memaksimalkan belanja negara pada sektor pendidikan dan penelitian dengan meningkatkan anggaran.

Anggaran tersebut digunakan untuk program Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah, beasiswa Bidikmisi, dana abadi pendidikan yang di kelola LPDP, dana abadi penelitian, tunjangan profesi guru, serta perbaikan infrastruktur pendidikan.

Baca Juga: Peringat Daya Saing RI Turun, Ini Fokus Perbaikan dari Otoritas Fiskal

Namun, Menkeu menegaskan komitmen pemerintah dan anggaran besar saja tidak cukup. Berdasarkan Laporan Bank Indonesia, tantangan sistem pendidikan Indonesia meliputi akses, kualitas, efektivitas penggunaan anggaran, dan kualitas guru.

Permasalahan tersebut yang harus ditangani bersama agar dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik. Menkeu berharap dengan adanya teknologi di era revolusi Industri 4.0 dapat memacu perbaikan yang lebih cepat dan efektif. (MG-nor/kaw)

Baca Juga: Soal Nasib Cukai Kantong Plastik, Ini Penjelasan Sri Mulyani

“Saya ingin memulai dengan menyampaikan era society 5.0. Bagaimana peluang dan tantangan serta bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan untuk mendorong transformasi masyarakat serta merealisasikan potensi ekonomi Indonesia agar menjadi negara maju,” papar Menkeu saat membuka orasinya, Selasa (23/7/2019).

Baca Juga: Penerimaan Tertekan, Sri Mulyani Tetap Lanjutkan Kebijakan Insentif

Menkeu menjelaskan perkembangan teknologi dan era society 5.0 adalah ciri dari revolusi industri 4.0. Dalam era ini, kehadiran internet of thing, teknologi informasi, dan artificial intelligence sangat masif. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan strategi Making Indonesia 4.0 yang berisi 10 pilar dan 5 sektor prioritas.

Beberapa aspek yang menjadi bagian dari 10 pilar tersebut antara lain harmonisasi aturan dan kebijakan, pembangunan infrastruktur digital, serta peningkatan kualitas SDM. Selanjutnya, 5 sektor prioritas terdiri atas makanan dan minuman, otomotif, kimia, elektronik, serta tekstil.

Making Indonesia 4.0 ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan merevitalisasi sektor rill, terutama manufaktur. Manufaktur di Indonesia masih terkosentrasi pada low technology yang mencapai 47% dari output. Adapun porsi medium technology dan high technology masing-masing sebesar 25% dan 27,7% dari output.

Baca Juga: Pemerintah Luncurkan Indonesian AID, Apa Itu?

Pemerintah, sambung Sri Mulyani, terus mendorong melalui investasi, transfer teknologi dan pengetahuan, serta persiapan kualitas SDM melalui vokasi dan kegiatan riset. Terlebih, pada era industri 4.0 banyak negara memanfaatkan teknologi untuk mengatasi permasalahan.

Indonesia yang dianugerahi dengan bonus demografi hingga 2035 mesti bersiap agar mampu memanfaatkan teknologi untuk menjadi solusi transformasi ekonomi. Apalagi, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara maju dalam dekade terakhir.

Bergabungnya Indonesia menjadi anggota G20 menjadi bukt potensi itu. Indonesia juga sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ke-3 setelah China dan India. Stabilitas ekonomi juga tercapai dengan turunnya tingkat kemisikinan sebesar 9,4% dan pengangguran sebesar 5,01%.

Baca Juga: Pajak dan Pergerakan Penduduk Lintas Yurisdiksi

Menkeu berujar apabila Indonesia dapat menjaga progresivitasnya, Indonesia dapat menjadi negara ke 4 dengan ekonomi terbesar di dunia pada 2045. Untuk itu, pemerintah memiliki visi harus mampu menghindari middle income trap dengan langkah extraordinary dan reformasi struktural.

Langkah tersebut berupa investasi jangka menengah panjang. Langkah tersebut seperti melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan produktivitas, meningkatkan external balance dalam bentuk neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan, memperkuat dan memperdalam sektor keuangan, serta melakukan reformasi institusi dan birokrasi.

Dari sisi kualitas SDM, mayoritas tenaga kerja Indonesia merupakan lulusan sekolah dasar dan menengah sebesar 41%. Skor pisa test Indonesia juga berada pada peringkat 62 dari 72 negara yang berarti tingkat literasi dan kualitas SDM Indonesia sangat rendah.

Baca Juga: Sri Mulyani Blokir Importir Tak Patuh Aturan Perpajakan & Tata Niaga

Oleh karena itu, pemerintah menerapkan konsep life long learning dan membutuhkan partisipasi dari seluruh stakeholder. Hal ini pula yang mendorong pemerintah memberikan pengurangan pajak 200% hingga 300%. Fasilitas ini berlaku bagi perusahaan yang memberikan pendidikan serta pelatihan tenaga kerja atau berinvestasi di bidang penelitian dan pengembangan serta inovasi.

Dari sisi pengelolaan APBN, lanjutnya, pemerintah memaksimalkan belanja negara pada sektor pendidikan dan penelitian dengan meningkatkan anggaran.

Anggaran tersebut digunakan untuk program Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah, beasiswa Bidikmisi, dana abadi pendidikan yang di kelola LPDP, dana abadi penelitian, tunjangan profesi guru, serta perbaikan infrastruktur pendidikan.

Baca Juga: Peringat Daya Saing RI Turun, Ini Fokus Perbaikan dari Otoritas Fiskal

Namun, Menkeu menegaskan komitmen pemerintah dan anggaran besar saja tidak cukup. Berdasarkan Laporan Bank Indonesia, tantangan sistem pendidikan Indonesia meliputi akses, kualitas, efektivitas penggunaan anggaran, dan kualitas guru.

Permasalahan tersebut yang harus ditangani bersama agar dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik. Menkeu berharap dengan adanya teknologi di era revolusi Industri 4.0 dapat memacu perbaikan yang lebih cepat dan efektif. (MG-nor/kaw)

Baca Juga: Soal Nasib Cukai Kantong Plastik, Ini Penjelasan Sri Mulyani
Topik : orasi ilmiah, Sri Mulyani, SDM
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 19 Oktober 2016 | 14:35 WIB
WISUDA PKN STAN
Kamis, 19 September 2019 | 11:05 WIB
WISUDA AKBAR PKN STAN 2019
Kamis, 18 Oktober 2018 | 11:50 WIB
WISUDA AKBAR PKN STAN
Selasa, 06 November 2018 | 17:04 WIB
UPN VETERAN JAKARTA
berita pilihan
Senin, 27 Mei 2019 | 13:40 WIB
KULIAH UMUM PAJAK
Selasa, 10 April 2018 | 10:50 WIB
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Selasa, 07 Mei 2019 | 11:03 WIB
UNIVERSITAS WIRARAJA
Rabu, 10 April 2019 | 15:36 WIB
KULIAH UMUM PAJAK
Minggu, 11 Desember 2016 | 11:17 WIB
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 16:52 WIB
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Minggu, 02 April 2017 | 11:53 WIB
PRPN STAN 2017
Rabu, 26 Oktober 2016 | 17:20 WIB
FEB UNIVERSITAS TRISAKTI
Rabu, 02 Agustus 2017 | 09:50 WIB
UNIVERSITAS UNIVERSAL