KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani Proyeksi Serapan Belanja Negara 2020 Tidak Sampai 100%

Dian Kurniati | Selasa, 01 Desember 2020 | 17:07 WIB
Sri Mulyani Proyeksi Serapan Belanja Negara 2020 Tidak Sampai 100%

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan materi dalam konferensi video, Selasa (1/12/2020).(tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah memproyeksi serapan belanja negara hingga akhir 2020 hanya akan mencapai Rp2.639,8 triliun atau 96,4% dari pagu Rp2.739,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proyeksi tersebut mempertimbangkan realisasi belanja negara hingga Oktober 2020. Menurutnya, pemerintah akan memaksimalkan belanja pada sebulan terakhir yang tersisa pada 2020 ini.

"Asumsi total belanja Rp2.639,8 akan tereksekusi dengan serapan asumsi belanja negara mencapai 96,4%," katanya melalui konferensi video, Selasa (1/12/2020).

Baca Juga:
Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

Sri Mulyani mengatakan realisasi belanja negara secara kuartalan pada kuartal I/2020 hanya Rp452,4 triliun, sedangkan pada kuartal II/2020 senilai Rp616,6 triliun. Pada kuartal III/2020, belanja negara tercatat Rp772,2 triliun.

Pada kuartal IV/2020, Sri Mulyani menargetkan belanja negara kembali naik menjadi Rp798,7 triliun. Belanja itu terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp421,2 triliun, belanja non-K/L Rp243,7 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp133,8 triliun.

Sri Mulyani menyebut realisasi belanja negara hingga akhir Oktober 2020 tercatat senilai Rp2.041,8 triliun atau 74,5% dari pagu Rp2.739,2 triliun. Oleh karena itu, akan ada belanja sekitar Rp596 triliun sepanjang November dan Desember 2020.

Baca Juga:
Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

"Masih ada Rp798,7 triliun anggaran pemerintah pusat pada APBN yang akan dieksekusi [pada kuartal IV/2020)," ujarnya.

Sri Mulyani meyakini belanja negara akan terus meningkat seiring dengan berlanjutnya penyerapan anggaran untuk penanganan kesehatan maupun penyaluran berbagai stimulus kepada masyarakat. Dia berharap realisasi belanja negara tersebut segera memberikan dampak positif terhadap pemulihan ekonomi nasional. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 22 April 2024 | 14:05 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

Senin, 22 April 2024 | 10:25 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

Sabtu, 20 April 2024 | 16:30 WIB KEANGGOTAAN FATF

Di FATF, Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Perangi Kejahatan Keuangan

Sabtu, 20 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesinambungan Fiskal 2025, Pemerintah Waspadai Tiga Hal Ini

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 07:00 WIB LITERATUR PAJAK

Hal Unik Ini Hanya Ada di Perpajakan DDTC, Sudah Coba?

Jumat, 26 April 2024 | 06:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Diskon Pajak Pasal 31E UU PPh Bisa Digunakan Tanpa Ajukan Permohonan

Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Kamis, 25 April 2024 | 18:54 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Level SAK yang Dipakai Koperasi Simpan Pinjam Tidak Boleh Turun

Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Kamis, 25 April 2024 | 17:45 WIB DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Kamis, 25 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Tak Lagi Temukan Menu Sertel di e-Nofa, Perpanjangan Harus di KPP