Review
Selasa, 29 September 2020 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 09:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

Sri Mulyani Angkat Suara Soal Dana Kelurahan

A+
A-
1
A+
A-
1
Sri Mulyani Angkat Suara Soal Dana Kelurahan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

JAKARTA, DDTCNews – Munculnya alokasi dana kelurahan dalam RAPBN 2019 memicu tanda tanya karena bersamaan dengan momentum tahun politik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun angkat suara untuk menjelaskan latar belakang munculnya alokasi dana itu.

Dia menjelaskan permintaan alokasi dana untuk kelurahan ini muncul saat Presiden Joko Widodo bertemu dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Dari pertemuan tersebut, ada keluhan terkait beberapa wilayah yang tidak mendapatkan dana desa.

“Para walikota cerita terkait kelurahan yang tidak mendapatkan dana seperti desa. Hal ini menimbulkan kecemburuan antara kelurahan dan desa,” katanya di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin (22/10/2018).

Baca Juga: Beleid Baru! Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kemenkeu Direvisi

Kecemburuan itu, sambung Sri, muncul karena dalam suatu wilayah kabupaten terdapat dua pembagian/ klasifikasi wilayah, yakni desa dan kelurahan. Dengan demikain, perlu ada harmonisasi agar tidak muncul tendensi mementingkan satu entitas pemerintahan.

Munculnya alokasi dana kelurahan dalam RAPBN 2019, menjadi salah satu upaya untuk menjaga hubungan antara desa dan kelurahan dalam satu wilayah administrasi kabupaten.

"Ada satu kabupaten yang bisa memiliki kelurahan dan desa. Desa mereka dapat, tapi kelurahan tidak dapat. Ini yang perlu kita jaga tensinya, dari sisi harmoni antara pemerintah-pemerintah di daerah,” tutur Sri Mulyani.

Baca Juga: Ini Ajakan Menkeu Sri Mulyani untuk Anggota ADB

Seperti diketahui, alokasi dana kelurahan pada 2019 diusulkan senilai Rp3 triliun dan masuk skema transfer daerah via Dana Alokasi Umum (DAU) Adapun dana tersebut diambil dari alokasi dana desa, sehingga anggaran dana desa sama dengan tahun ini senilai Rp70 triliun.

“Kami tidak melakukan formulasi seperti alokasi dana desa yang ada formulanya berdasarkan jumlah penduduk, kemiskinan, ketertinggalan mereka. Karena SKPD, nanti Mendagri dan kami akan membuat keputusan terkait formula pembagiannya,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Satgas PEN akan Realokasi Pagu BLT dan Subsidi Bunga
Topik : dana desa, dana kelurahan, RAPBN 2019, Sri Mulyani Indrawati
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 22 Juni 2020 | 18:15 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI 2020
Kamis, 04 Juni 2020 | 10:18 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 01 Juni 2020 | 08:37 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:43 WIB
BANTUAN SOSIAL
berita pilihan
Selasa, 29 September 2020 | 18:15 WIB
SUBSIDI UPAH
Selasa, 29 September 2020 | 16:54 WIB
APBN 2021
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Selasa, 29 September 2020 | 16:20 WIB
VIETNAM
Selasa, 29 September 2020 | 16:07 WIB
BEA METERAI
Selasa, 29 September 2020 | 15:50 WIB
PENGADILAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 15:24 WIB
APBN 2021
Selasa, 29 September 2020 | 15:23 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 14:53 WIB
LONDON