Review
Selasa, 04 Oktober 2022 | 10:44 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Fokus
Literasi
Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 03 Oktober 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 05 Oktober 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 5 OKTOBER - 11 OKTOBER 2022
Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:15 WIB
KMK 50/2022
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Reportase

Sri Mulyani Ajukan Tambahan PMN Tunai untuk 3 BUMN, Buat Apa Saja?

A+
A-
1
A+
A-
1
Sri Mulyani Ajukan Tambahan PMN Tunai untuk 3 BUMN, Buat Apa Saja?

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja Pemerintah dengan Banggar DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2022). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/YU

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan pemberian tambahan penyertaan modal negara (PMN) tunai dalam cadangan pembiayaan APBN 2022 untuk 3 BUMN.

Sri Mulyani mengatakan tambahan PMN tunai diusulkan untuk PT Garuda Indonesia senilai Rp7,5 triliun, PT Hutama Karya Rp7,5 triliun, dan Bank Tanah Rp500 miliar. Kepada Garuda Indonesia, suntikan dana tersebut akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan maintenance, restorasi, maintenance reserve, dan modal kerja garuda.

"PMN ini juga diberikan melalui skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan diberikan sesudah terjadi kesepakatan perdamaian dengan kreditur yang sudah disahkan melalui putusan homologasi," katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Kamis (22/9/2022).

Baca Juga: PMI Manufaktur Menguat, Sri Mulyani: Hanya Sedikit Negara yang Mampu

Sri Mulyani mengatakan pemberian tambahan PMN tunai akan dilakukan ketika neraca Garuda Indonesia relatif sudah terkendali serta negosiasi dengan kreditur telah dilakukan dan disahkan dalam putusan pengadilan homologasi.

Selain PMN tunai, ada pula terdapat PMN nontunai atau PMN barang milik negara (BMN), baik berupa tanah maupun dalam bentuk aset lainnya. Menurut undang-undang, pemindahtanganan melalui PMN BMN berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah atau bangunan yang nilainya lebih dari RP100 miliar harus dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR.

PMN BMN nontunai di atas Rp100 miliar diusulkan untuk PT Bio Farma (Persero), PT Hutama Karya (Persero), Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi (AirNav) Indonesia, Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta, PT Varuna Tirta prakasya (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pertamina (Persero), dan PT Sejahtera Eka Graha.

Baca Juga: Sri Mulyani Minta Lulusan STAN Selalu Siap Hadapi Tantangan APBN

Misalnya pada PT Bio Farma (Persero), diusulkan mendapatkan PMN BMN yang nilainya diestimasi Rp68,0 miliar. BMN tersebut berupa peralatan dan bangunan eks fasilitas flu burung dan alat kesehatan berupa kit diagnostik penyakit yang dimanfaatkan oleh PT Biofarma untuk fasilitas produksi vaksin dan alat diagnostik penyakit.

Sementara pada PT Sejahtera Eka Graha, diusulkan mendapatkan PMN BMN senilai Rp558,617 miliar berupa tanah aset properti eks BPPN untuk ditingkatkan value dari aset tersebut.

"Ini untuk menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian Bogor dan pengembangan kawasan Danau Bogor Raya," ujarnya. (sap)

Baca Juga: Pemerintah Bakal Siapkan Skema Pengamanan Penerimaan Pajak

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : PMN, penyertaan modal negara, BUMN, Garuda Indonesia, Hutama Karya, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 26 September 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Berkaca ke Sri Lanka, Sri Mulyani Tegaskan APBN Tidak Boleh 'Sakit'

Sabtu, 24 September 2022 | 13:00 WIB
PERPRES 111/2022

Perpres Baru, Jokowi Minta Pencapaian Sasaran SDGs Dipercepat

Kamis, 22 September 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

The Fed Naikkan Suku Bunga, Menkeu Waspadai Dampaknya ke Arus Modal

Kamis, 22 September 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Tenggat Waktu Repatriasi Harta PPS Sudah Dekat, Ini Pesan Sri Mulyani

berita pilihan

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:40 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perseroan Perorangan Pakai PPh Final, DJP: Ada Kewajiban Pelaporan

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Anjak Piutang dalam Perpajakan?

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Inflasi Capai 5,95 Persen, BKF: Lebih Rendah dari Proyeksi Pemerintah

Rabu, 05 Oktober 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Masih Proses, Integrasi CRM Bikin Peta Kepatuhan WP Lebih Komprehensif

Rabu, 05 Oktober 2022 | 17:15 WIB
DDTC ACADEMY

Ketahui Aspek Transfer Pricing Pertambangan Batu Bara pada Kelas Ini

Rabu, 05 Oktober 2022 | 16:30 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Adakan KPDL, Petugas Pajak Temukan Perusahaan Belum Punya NPWP

Rabu, 05 Oktober 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Banyak Temuan BPK Soal Insentif Pajak, Begini Update Tindak Lanjut DJP

Rabu, 05 Oktober 2022 | 15:30 WIB
OPERASI JARING SRIWIJAYA 2022

DJBC Gagalkan Penyelundupan Barang Rp244 M di Perairan Indonesia Barat

Rabu, 05 Oktober 2022 | 15:10 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Mengantisipasi Risiko Hilangnya Potensi Pajak dari Sharing Economy