Soal Perppu, Ini Kata Mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo

JAKARTA, DDTCNews – Mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2017 bisa menjadi landasan Ditjen Pajak dalam meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak ke depannya, khususnya bagi wajib pajak yang masih bandel meski sudah mengikuti program pengampunan pajak.

Menurutnya, Perppu akan sangat bermanfaat jika segera disetujui oleh DPR dan dijadikan Undang-Undang. Dia meyakinkan wajib pajak tidak perlu takut dengan pemberlakuan kebijakan tersebut jika pelaporan pajaknya sudah benar.

"Jadi ya tidak ada alasan untuk menolak Perppu ini. Tidak perlu takut juga. Karena yang perlu takut itu bagi wajib pajak yang belum jujur mengungkapkan seluruh hartanya, apa lagi sudah ikut program tax amnesty tapi masih belum jujur seperti input data tidak benat benar dan kurang lengkap," ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (18/7).

Dengan tarif yang jauh di bawah tarif normal, wajib pajak seharusnya bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membenahi pelaporan pajaknya secara benar dan jujur. Pelaporan harta secara jujur akan menghindari wajib pajak dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak.

Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu pun menegaskan pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak dimulai dari tahun pajak 2016. Sementara, tahun pajak 2015 bagi peserta program pengampunan pajak sudah dihapus kelalaiannya, jika melaporkan secara jujur.

Di samping itu, Hadi optimis penerimaan negara akan semakin meningkat dengan implementasi Perppu. Pasalnya, keterbatasan akses yang dimiliki otoritas pajak menyebabkan minimnya realisasi penerimaan pajak dalam beberapa tahun belakangan ini.

"Perppu ini akan mengatasi kendala yang dihadapi Ditjen Pajak. Perppu akan membuat Ditjen Pajak lebih efektif dan efisien dalam bekerja. Sudah seharusnya DPR setuju atas Perppu, dan saya yakin kebijakan ini akan mendorong kinerja pajak lebih baik," katanya.

Dia menilai Perppu bisa menjadi alat yang digunakan oleh otoritas pajak dalam mengumpulkan pajak melalui keterbukaan akses berbagai instansi keuangan dan bisa dipertukarkan kepada negara lain untuk memperoleh data kepatuhan pajak atas nasabah WNI yang sengaja menyimpan hartanya di luar negeri.

"Kewenangan yang diberikan melalui UU Perpajakan jelas sekali, kan tidak mungkin otoritas pajak bisa memonitor setiap tambahan kemampuan ekonomis wajib pajak," katanya.

Namun, ia pun memberi pesan kepada jajaran Ditjen Pajak untuk menjaga data yang diperoleh nantinya. "Saya wanti-wanti agar Ditjen Pajak bisa memelihara data, jangan sampai disalahgunakan. Sebab data dan informasi tersebut tetap harus dijaga kerahasiaan agar tidak mengganggu sistem perbankan dan perekonomian secara umum," tutur Hadi. (Amu)