Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Skema Multitarif Pajak Daerah Disarankan Masuk dalam RUU HKPD

A+
A-
1
A+
A-
1
Skema Multitarif Pajak Daerah Disarankan Masuk dalam RUU HKPD

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Mantan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyarankan pemerintah dan DPR agar mengatur skema multitarif pada pajak daerah melalui RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Mardiasmo mengatakan skema multitarif dapat diterapkan pada pajak daerah tertentu untuk menciptakan aspek keadilan. Menurutnya, RUU HKPD dapat mengatur skema multitarif tersebut seperti yang direncanakan pada pajak pertambahan nilai (PPN).

"Barangkali perlu ada penarifan yang lebih bisa [adil] ketika kita menggunakan multitarif sehingga mungkin seperti PBJT (pajak barang dan jasa tertentu) listrik diusulkan di tiga golongan," katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR, dikutip pada Minggu (11/7/2021).

Baca Juga: Asyik! Pemda Bagi-Bagi Hadiah untuk Pembayar Pajak Tepat Waktu

Mardiasmo mengatakan karakteristik PBJT pada pajak daerah mirip dengan PPN yang dibayarkan konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Menurutnya, jenis pajak daerah yang cocok dikenakan multitarif misalnya PBJT tenaga listrik.

Saat ini, draf RUU HKPD mengatur tarif maksimum PBJT tenaga listrik merupakan tarif tunggal sebesar 10%. Padahal, pada pajak penerangan jalan yang berlaku saat ini sudah ada ketentuan multitarif yang terdiri atas tarif umum, tarif untuk industri, dan tarif atas listrik yang diproduksi sendiri.

Dia mendukung tarif PBJT tenaga listrik untuk industri dibuat lebih rendah ketimbang tarif umum sebagai bentuk insentif tambahan. Sementara pada tenaga listrik yang diproduksi sendiri, perlu ada dukungan dengan pengenaan tarif pajak yang lebih rendah ketimbang dua tarif lainnya.

Baca Juga: Beberapa Jenis Pajak Daerah Sudah Capai Target Per Akhir November 2021

"Jangan diberi beban yang besar sehingga lebih adil dan sesuai dengan filosofi di pajak itu sendiri," ujarnya.

Saat ini, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan maksimum sebesar 10% untuk tarif umum, 3% untuk tarif industri, serta 1,5% untuk listrik yang dihasilkan sendiri.

Mantan Dirjen Pajak Machfud Sidik sependapat dengan Mardiasmo. Machfud menilai skema multitarif pada pajak penerangan jalan saat ini sudah tepat. Dia juga mengusulkan penurunan batas maksimum tarif yang berlaku pada industri dan listrik produksi sendiri untuk mendukung daya saing.

Baca Juga: Pemprov DKI Kembali Buka Lowongan untuk Sensus Pajak Daerah, Tertarik?

Dalam usulannya, tarif maksimum PBJT tenaga listrik untuk umum tetap 10%, sedangkan pada industri dan listrik produksi sendiri masing-masing 2% dan 1%. "Saya di sini memahami barangkali cocok juga itu dilakukan," katanya. (kaw)

Topik : RUU HKPD, pajak daerah, pajak daerah multitarif, PPN multitarif

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 25 November 2021 | 12:30 WIB
KABUPATEN GIANYAR

Ayo Manfaatkan! Puluhan Ribu Wajib Pajak Sudah Ikut Pemutihan

Kamis, 25 November 2021 | 09:50 WIB
KABUPATEN BINTAN

Dibantu Kejari, Tunggakan Pajak yang Sudah Ditagih Capai Rp44 Miliar

Rabu, 24 November 2021 | 18:00 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH

Pemprov Jorjoran Berikan Pemutihan Denda Pajak, Ternyata Ini Alasannya

Rabu, 24 November 2021 | 10:37 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD: Pemerintah Bisa Tetapkan Jenis DBH Lainnya

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:30 WIB
ITALIA

Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Satgas Patroli Laut?

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:30 WIB
PAKISTAN

Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:26 WIB
PMK 171/2021

PMK Baru, Sri Mulyani Atur Pelaksanaan Sistem SAKTI

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum untuk Transformasi Ekonomi

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT

Tunggakan Rp701 Juta Tak Dilunasi, Rekening Wajib Pajak Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK