Review
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 13 Oktober 2021 | 14:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 11 Oktober 2021 | 14:19 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:29 WIB
PROFIL PERPAJAKAN LIECHTENSTEIN
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Oktober 2021 | 17:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (7)
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 10 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA GPBSI DJONNY SYAFRUDDIN
Reportase
Perpajakan.id

'Singapura Jangan Jadi Suaka Pajak'

A+
A-
0
A+
A-
0
'Singapura Jangan Jadi Suaka Pajak'

Bapak Bangsa Singapura Lee Kuan Yew

SABTU malam, 24 September, 23 tahun silam. Puluhan bankir, pemilik perusahaan sekuritas, trader, dan para pejabat otoritas pasar modal berkumpul di ballroom Hotel Westin Plaza, Singapura. Mereka tengah menunggu satu sosok yang kelihatannya tak hendak tergantikan.

Situasi kala itu penuh ketidakpastian. Dua jiran utama Singapura, yaitu Indonesia dan Malaysia, sudah bergabung dalam kancah ekonomi global. Sejalan dengan itu, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Malaysia pun booming saling berkompetisi memberikan jasa keuangan.

Di ujung sana, China semakin agresif membuka pasarnya. Antrean pelaksanaan privatisasi BUMN dan lelang komoditas secara terbuka seolah berjalan tanpa henti. Belum lagi Tokyo, Seoul dan Hong Kong. Semua seperti berpacu, bersaing, menyambut tumbuhnya suatu era baru.

Baca Juga: Reformasi Pajak, Pemerintah Perlu Pertimbangkan Persepsi Publik

Lee Kuan Yew, sang Patriarch yang kehadirannya ditunggu malam itu, agaknya tahu apa yang sedang terjadi: Serangkaian kecemasan akan masa depan Singapura, dan itu semua hanya bisa diredam dengan respons kebijakan yang memberikan kepastian dalam jangka panjang.

“Kita tengah menghadapi suatu periode pertumbuhan Asia yang tidak pernah terjadi sebelumnya, dalam suatu pasar yang semakin terintegrasi,” katanya mengawali pidato makan malam ulang tahun ke-10 Bursa Berjangka Singapura, seperti dicatat National Archive of Singapore.

Memang, bagi Singapura, situasi itu jelas rawan. Kompetensi inti Singapura pada lini jasa keuangan yang dibangun dengan susah payah sejak 26 tahun silam bisa buyar dalam sekejap. Kehadiran pusat-pusat keuangan baru di kawasan adalah ancaman yang tidak bisa diremehkan.

Baca Juga: Reformasi Pajak Berlaku 2022, Ada Pajak Karbon dan Diskon PPh Badan

Formula yang diterapkan Singapura selama 26 tahun itu, yakni dengan menghapuskan witholding tax untuk pendapatan bunga deposan non-residen dan mengecualikan semua simpanan dolar Asia dalam perhitungan giro wajib minimum, boleh jadi dirasakan tak memadai lagi.

Beberapa kalangan mulai bisik-bisik membandingkan ketatnya aturan perbankan Singapura, dan terutama tarif pajak penghasilan (PPh) badan Singapura dan Hong Kong yang terpaut jauh, 27% banding 16,5%. Meski, tarif PPh yang 27% itu baru 5 bulan sebelumnya dipangkas dari 30%.

“Saya tahu beberapa di antara kalian membandingkan tarif pajak Singapura dan Hong Kong. Beberapa mungkin berkata, itulah sebabnya kami membangun kantor regional di sana, bukan di sini. Tapi saya akan katakan: Singapura tidak akan mengikuti Hong Kong!” tandas Lee.

Baca Juga: Reformasi Pajak Direstui DPR, Tarif PPh Badan Jadi 8%

Ia lalu mengingatkan reformasi pajak Singapura tahun itu—yang ditandai dengan dimulainya rezim GST (Good and Service Tax)—sudah memberi arah dan kepastian yang jelas kepada pasar. Ada tahapan kapan tarif PPh badan dan orang pribadi turun, dan bagaimana ia akan turun.

Pokok yang lebih penting, kompetensi inti Singapura di bidang jasa keuangan harus terus diperbaiki dengan memperkuat keahlian pengumpulan modal dan manajemen risiko. Penguatan keahlian ini juga sudah memiliki tahapan kebijakan yang jelas sampai beberapa tahun ke depan.

“Dan kita akan terus gunakan strategi memperbanyak insentif pajak. Tarif PPh kita harus terus susut semaksimal mungkin konsisten dengan kebutuhan APBN, tetapi tanpa mengubah Singapura menjadi negara suaka pajak seperti Hong Kong,” tegas Bapak Bangsa Singapura ini.

Baca Juga: Wacana Kenaikan Tarif GST, Pemerintah Masih 'Wait and See'

Jangan salah. Lee memang tidak mau Singapura menjadi suaka pajak, seperti yang kini dituduhkan saat tarif tertinggi PPh badan Singapura hanya 17,5%. “Kita jangan jadi suaka pajak seperti Hong Kong agar kita tidak kehilangan banyak manfaat dari tax treaty kita,” sahutnya.*

Topik : kutipan pajak, Singapura, Lee Kuan Yew, reformasi pajak, surga pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 04 September 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Sri Mulyani Soal Tarif PPh Badan Indonesia vs Singapura

Jum'at, 03 September 2021 | 18:30 WIB
SINGAPURA

Imbas Jorjoran Insentif, Realisasi Penerimaan Pajak Turun 7%

Jum'at, 03 September 2021 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Soal Reformasi Pajak Capital Gains, Demokrat Belum Satu Suara

Jum'at, 03 September 2021 | 14:33 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Gerakan Reformasi dalam Upaya Konsolidasi Fiskal 2023

berita pilihan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 15:00 WIB
IRLANDIA

Siapkan Rp8 Triliun, Program Relaksasi Pajak Berlanjut Tahun Depan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 14:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

AS Mulai Desak Negara Lain Agar Cabut Pajak Digital

Minggu, 17 Oktober 2021 | 13:00 WIB
THAILAND

Pancing Ekspatriat, Tarif Pajak Penghasilan Bakal Dipatok 17%

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BUMN Go Global, Jokowi Minta Adaptasi Teknologi Dipercepat

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KOREA SELATAN

Tidak Bakal Ditunda Lagi, Pajak Cryptocurrency Berlaku Mulai 2022

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:30 WIB
LELANG KENDARAAN

DJP Lelang Mobil Sitaan Pajak, Dilego Mulai Rp45 Juta

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Besaran Sanksi Ultimum Remedium atas Pidana Cukai di UU HPP

Minggu, 17 Oktober 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN BERAU

Banyak Warga Menunggak Pajak, Pemda Siapkan Insentif

Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KOTA BOGOR

Ada Pemutihan Pajak, Pemkot Harap Target Pendapatan Tercapai