Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Simplifikasi dan Transparansi Pajak

A+
A-
5
A+
A-
5
Simplifikasi dan Transparansi Pajak

Ilustrasi. Petugas pajak KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga (kanan) membantu seorang seorang wajib pajak mengisi laporan SPT tahunan pajak di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3/2022). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/tom.

MUSIM pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan kali ini bersamaan dengan penyelenggaraan program pengungkapan sukarela (PPS). Senapas dengan sistem self-assessment, kedua hajatan ini mengedepankan kesediaan dari tiap wajib pajak.

Bila dimasukkan dalam konteks dinamika pajak pada saat ini, yakni era transparansi, keduanya sebaiknya dilihat sebagai kesempatan bagi wajib pajak. Terlebih, dalam era transparansi pajak, ruang bagi wajib pajak untuk bermain dengan ketidakpatuhan disebut-sebut akan makin sempit.

Seperti kita tahu, otoritas pajak juga sudah mendapatkan cukup banyak akses data dan informasi dari pihak ketika. Artinya, data dan informasi jelas tetap memainkan peran penting. Apalagi, Ditjen Pajak (DJP) juga telah memanfaatkan teknologi informasi untuk pengolahannya.

Baca Juga: Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Sampai di sini kita dapat memahami kepatuhan terhadap kewajiban pajak, termasuk aspek formal terkait dengan pelaporan SPT, menjadi makin krusial. Perlu diingat juga kepatuhan pelaporan memiliki hubungan timbal balik dengan kepatuhan pembayaran (materiel).

Tidak dimungkiri, selain bukti pengelolaan penerimaan pajak yang kredibel, kepatuhan secara sukarela juga perlu didukung dengan kemudahan prosedur. Jangan sampai wajib pajak terpaksa patuh hanya karena ada temuan atas ketidakpatuhan.

Sejauh ini, kita tentu mengapresiasi adanya berbagai upaya pemberian kemudahan yang dilakukan DJP untuk wajib pajak. Berada dalam payung besar reformasi perpajakan, otoritas mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk melakukan simplifikasi prosedur.

Baca Juga: Antisipasi M-Pajak Eror, UMKM Perlu Pencatatan Cadangan Tanpa Aplikasi

Simplifikasi sistem pelaporan SPT Tahunan melalui sistem elektronik sudah berlangsung hampir 2 dekade. Pelaporan SPT Tahunan secara elektronik mulai dirintis DJP sejak 18 tahun lalu, tepatnya 2004, melalui layanan e-filing melalui application service provider (ASP).

Pada 2008, otoritas juga meluncurkan aplikasi e-SPT. Pembaruan terus dilakukan hingga akhirnya pada pada 2014, DJP meluncurkan e-filing yang bisa diakses langsung di laman resmi DJP (pajak.go.id). Pada 2017, DJP juga meluncurkan layanan e-form.

Terbaru, saluran pelaporan SPT melalui aplikasi e-SPT (SPT elektronik dalam bentuk .csv) ditutup secara bertahap mulai 28 Februari 2022. Efisiensi dan kualitas data perpajakan jadi tujuan. Sebelum pengumuman disampaikan, sejumlah wajib pajak mengeluh adanya kendala penggunaan e-SPT.

Baca Juga: Warning Bea Cukai Soal Belanja Online dan Harta PPS Tak Diperiksa Lagi

Catatan DJP, pelaporan SPT secara cenderung terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada saat bersamaan, pelaporan secara manual terus berkurang. Porsi penggunaan e-filing tercatat mendominasi dalam pelaporan SPT.

Sayangnya, pekerjaan belum usai. Perbaikan dan simplifikasi harus terus dilanjutkan. Mengapa demikian? Berbagai keluhan dalam pelaporan secara online sering mampir ke akun Twitter contact center DJP atau saluran lain. Artinya, ada persoalan dari sisi sistem atau pengetahuan wajib pajak dalam penggunaan saluran pelaporan.

Kita memang perlu memahami simplifikasi dalam sistem pajak memang bukan aspek yang mudah dijalankan. Tidak mengherankan jika ada pendapat upaya simplifikasi pajak memiliki risiko berbenturan dengan pemenuhan prinsip sistem pajak itu sendiri, seperti efisiensi dan keadilan.

Baca Juga: Gali Data Lapangan, AR Sampaikan SP2DK ke Alamat Wajib Pajak

Namun, bukan berarti tidak harus dijalankan. Perlu dijalankan tetapi dengan kehati-hatian. Fokusnya adalah memberikan kemudahan, bukan semata-mata ingin penerimaan negara naik. Jika mudah, wajib pajak akan patuh secara sukarela. Dampak ikutannya bermuara pada penerimaan negara.

Sekali lagi, kolaborasi antara upaya simplifikasi prosedur dan pengolahan data wajib pajak pada era transparansi akan berpeluang memunculkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Harapannya, akan tercipta pula kepatuhan kooperatif. (kaw)

Baca Juga: Temui Gangguan Saat Gunakan e-Bupot Unifikasi? Ternyata Aksesnya Padat
Topik : tajuk, tajuk pajak, fokus, simplifikasi, kepatuhan pajak, SPT, SPT Tahunan, transparansi pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 13 Mei 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wajib Pajak Strategis Bisa Turun Level Jadi WP Biasa, Begini Caranya

Kamis, 12 Mei 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA TEMANGGUNG

KPP Undang Bendahara Puskesmas, Ingatkan Ketentuan SPT Unifikasi

Kamis, 12 Mei 2022 | 16:47 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan Lagi, Pengaktifan NPWP NE Bisa Dilakukan Secara Online

Kamis, 12 Mei 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA TABANAN

Catat! SP2DK Tak Dibalas, Petugas Pajak Bisa Datang Minta Klarifikasi

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Minggu, 22 Mei 2022 | 17:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus