Review
Rabu, 08 Februari 2023 | 11:44 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (5)
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 08 Februari 2023 | 10:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Februari 2023 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 8 FEBRUARI 2023 - 14 FEBRUARI 2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Reportase

Simplifikasi Administrasi Pajak melalui Teknologi Digital

A+
A-
8504
A+
A-
8504
Simplifikasi Administrasi Pajak melalui Teknologi Digital

"We can fight over what the taxation levels should be, but the tax system should be very, very simple and not distortionary." ? Adam Davidson

TRANSFORMASI di segala bidang kehidupan merupakan sebuah hal yang tidak bisa dihindari seiring dengan berjalannya waktu dan berubahnya zaman. Tak beda halnya dengan sistem perpajakan di Indonesia. Diperlukan modernisasi dan simplifikasi agar kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat terlaksana dengan sukarela, adil dan penuh tanggung jawab.

Era milenial merupakan era dimana digitalisasi, modernisasi, transformasi dan simplifikasi merupakan kunci utamanya. Tak dapat dipungkiri bahwa seluruh elemen masyarakat kini tak dapat dipisahkan dengan gadget yang terkoneksi dengan internet.

Hal tersebut secara tak langsung memberikan peluang di dunia perpajakan untuk terus memperbaiki dan membuat praktis sistem perpajakannya agar masyarakat pada umumnya, dan Wajib Pajak pada khususnya semakin sadar & memahami bahwa pajak yang disetor ke kas negara dapat dipastikan untuk dikelola serta digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat walaupun tidak menimbulkan kontraprestasi secara langsung.

Wajib Pajak yang telah menyetorkan pajak ke negara merupakan hal yang patut diapresiasi. Namun skema kewajiban perpajakan yang ditetapkan di Indonesia tak hanya soal membayar atau menyetorkan pajak, tapi juga melaporkan pajaknya.

Bagi Wajib Pajak yang belum patuh, merupakan tugas pemerintah untuk mengambil tindakan, salah satunya melalui simplifikasi sistem administrasi perpajakan. Konsep administrasi perpajakan yang simpel dan praktis merupakan dambaan seluruh masyarakat, terlebih lagi kemudahan dalam penerapan aturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pengambil kebijakan di kursi parlemen.

SIN & Integrasi Data

PEMERINTAH beberapa waktu yang lalu mewacanakan akan menggabungkan fungsi KTP, NPWP, BPJS, SIM dan sebagainya dalam satu kartu. Konsep ini dapat menyederhanakan administrasi perpajakan yang telah ada sehingga dapat memudahkan Wajib Pajak menjalankan kewajiban perpajakannya.

Dengan adanya identitas tunggal yang terintegrasi ke seluruh lapisan fasilitas yang disediakan pemerintah seperti ini, masyarakat merasa dimudahkan tak hanya dari segi perpajakannya, namun juga dimudahkan untuk mengakses fasilitas-fasilitas atau service yang telah disediakan pemerintah, seperti layanan kesehatan, transportasi, pendidikan, dan sebagainya.

Single Identity Number (SIN) selayaknya tak melulu soal kartu berbentuk fisik yang dapat dilihat bentuknya secara kasat mata, namun lebih ke sebuah data elektronik yang mana pemilik dapat mengaksesnya dimanapun dan kapanpun secara online melalui suatu media yang terhubung ke internet, seperti smartphone atau laptop.

Terhubungnya berbagai institusi pemerintah maupun swasta secara online dan real-time merupakan salah satu optimalisasi pelaksanaan Pasal 35A Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini merupakan konsekwensi dari penerapan sistem self-assesment.

Integrasi secara real-time ini dapat memudahkan petugas pajak dalam rangka monitoring kepatuhan pajak Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar. Data yang terintegrasi ini dapat digunakan sebagai data pembanding petugas pajak atas Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak untuk membuktikan kebenaran pengisian SPT tersebut.

Administrasi Berbasis Online

SAAT ini hadirnya billing system dan e-faktur, e-SPT serta e-filing merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang tepat dalam rangka memudahkan Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

Terlebih dengan adanya e-faktur, keamanan transaksi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak sangat tinggi dengan adanya sertifikat digital dan passphrase. Hal ini dapat meminimalisasi adanya oknum-oknum yang memanfaatkan loopholes dari sistem pemungutan PPN yang mana PPN memiliki objek yang cukup luas dan komprehensif, seperti kasus penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, dan sebagainya.

Simplifikasi sistem perpajakan di era milenial ini merupakan bagian dari reformasi pajak dalam rangka mendorong Wajib Pajak agar tercipta voluntary tax compliance atau kepatuhan pajak secara sukarela.

Walaupun setelah melakukan kewajiban perpajakan Wajib Pajak tidak merasakan manfaatnya secara langsung, namun pada prinsipnya jiwa nasionalis dan patriotik kita sebagai warga negara yang baik dapat tumbuh secara otomatis setelah melakukan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar.

"While some people might find it distasteful to pay taxes, I don't. I find it patriotic." ? Mark Cuban.*

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : lomba menulis pajak, lomba menulis, lomba menulis artikel mahasiswa, lomba menulis artikel pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 27 September 2022 | 14:50 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Meracik Kebijakan Pajak yang Tetap Menarik bagi Orang Kaya

Selasa, 27 September 2022 | 11:51 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Mewacanakan Pengenaan Pajak Properti yang Menganggur

Senin, 26 September 2022 | 16:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Menggagas Penerapan Pajak Perayaan sebagai Solusi Masalah Kesenjangan

Senin, 26 September 2022 | 12:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Optimalisasi Pengawasan Pajak Orang Kaya di Tiap Wilayah Indonesia

berita pilihan

Rabu, 08 Februari 2023 | 19:00 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Mudahkan Pegawai Pabrik Bayar PKB, Pemprov Jabar Hadirkan Samsat Kawin

Rabu, 08 Februari 2023 | 18:58 WIB
SENGKETA PAJAK

Ini Data Jumlah Berkas Sengketa yang Masuk Pengadilan Pajak

Rabu, 08 Februari 2023 | 18:00 WIB
PROVINSI LAMPUNG

Siap-Siap! Pemutihan Pajak Kendaraan Bakal Digelar Mulai April 2023

Rabu, 08 Februari 2023 | 17:30 WIB
KP2KP SAMBAS

NPWP 15 Digit Tak Berlaku Mulai 2024, Ini Langkah-Langkah Validasi NIK

Rabu, 08 Februari 2023 | 17:15 WIB
BINCANG ACADEMY

Menyiapkan TP Doc 2023 dari Awal Tahun, Ternyata Ini Keuntungannya

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:54 WIB
PMK 177/2022

Begini Ketentuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukper di PMK 177/2022

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:45 WIB
KPP PRATAMA MAJENE

Gandeng Pemda, DJP Bisa Lacak WP yang Omzetnya Tembus Rp500 Juta

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:30 WIB
SENGKETA PAJAK

Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak, Putusan ‘Menolak’ Naik 41%

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Orang Kaya Cuma Bayar Pajak 8%, Biden Usulkan Pengenaan Pajak Minimum

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Bakal Segera Terbit, DJPK Sebut RPP Pajak Daerah Sudah Diharmonisasi