Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYARIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Simak Tutorial Lengkap Program Ungkap Sukarela (PPS) dan Isi SPPH

A+
A-
79
A+
A-
79
Simak Tutorial Lengkap Program Ungkap Sukarela (PPS) dan Isi SPPH

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sudah bergulir sejak 1 Januari 2022. Melalui program yang akan berlangsung selama 6 bulan, hingga 30 Juni 2022, wajib pajak punya kesempatan mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta.

Wajib pajak bisa mengikuti PPS melalui aplikasi khusus yang tersedia di laman DJP Online. Aplikasi PPS bisa ditemukan di opsi 'Layanan' di laman DJP Online. Keikutsertaan PPS dilakukan dengan mengisi dan mengirim Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH).

Berdasarkan pada Pasal 10 PMK 196/2021, penyampaian SPPH dilakukan secara elektronik melalui laman DJP mulai 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022 selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu nonsetop.

Baca Juga: e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Setelah SPPH disampaikan secara elektronik dan seluruh persyaratan terpenuhi, sistem yang disediakan DJP akan menerbitkan Surat Keterangan (SKet) yang menunjukkan bukti keikutsertaan wajib pajak dalam PPS.

Lantas bagaimana cara mengisi dan mengirim SPPH? Apa saja langkah yang harus diikuti untuk mengikuti PPS?

Ditjen Pajak (DJP) baru saja merilis video tutorial yang menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi PPS yang tersedia di DJP Online. "Bagi #KawanPajak yang ingin mengikuti PPS dan membutuhkan tutorialnya," tulis akun DJP melalui Twitter, Rabu (5/1/2021).

Baca Juga: Alur Pengawasan Kewajiban Investasi Wajib Pajak Peserta PPS

Secara garis besar, ada 5 tahapan yang perlu dilakukan wajib pajak dalam menggunakan aplikasi PPS ini. Kelimanya adalah login, unduh form SPPH, isi form SPPH, pembayaran, dan kirim form SPPH. Berikut adalah penjelasan dan urutan perinci dari penggunaan aplikasi PPS dan pengisian SPPH:

1. Login
Isikan NPWP, password, dan kode keamanan yang terdapat di halaman login. Kemudian, pilih menu 'Buat Laporan' untuk membuat laporan. Pada menu ini pilih 'Laporan SPPH', pilih jenis kebijakan yang akan dilaporkan. Wajib pajak juga perlu memilih media pengiriman token untuk membuka dan mengisi form SPPH, bisa lewat email atau nomor handphone. Kemudian klik 'kirim permintaan'.

2. Unduh/download form
Pindah ke menu 'Unduh Viewer'. Jika sudah diunduh, buka form SPPH yang sudah diunduh/di-download dengan menggunakan Adobe Acrobat Reader DC.

Baca Juga: DJP Tak Ingin Buru-Buru Tunjuk e-Commerce Jadi Pemungut Pajak

3. Isi form
Isilah form SPPH sesuai judul. Pada halaman pertama, wajib pajak diminta mengisi rincian harta bersih (uang tunai, tabungan, giro, deposito, setara kas lainnya, piutang, piutang aplikasi, persediaan usaha, tanah dan/atau bangunan, dll).

Untuk tahun perolehan harta, jika wajib pajak memilih kebijakan I maka tahun perolehan diisi dari tahun 1985-2015. Untuk kebijakan II, tahun perolehan diisi dari tahun 2016-2020.

Jumlah dari kolom 21, 22, dan 23 harus sama dengan jumlah kolom 20.

Baca Juga: Perubahan UU KUP Sampai PPh & PPN Pasca Terbitnya UU HPP, Cek di Sini

Pada 'Daftar Utang', kolom nomor urut harta terkait diisi pada nomor urut pada tabel daftar perincian data. Selanjutnya, lengkapi seluruh kolom yang perlu diisi.

Setelah selesai mengisi semua, wajib pajak bisa klik 'Selanjutnya'. Kemudian, isi kolom identitas yang berwarna putih pada form SPPH. Halaman induk merupakan ringkasan dari daftar rincian harta dan utang yang terdapat pada halaman sebelumnya.

Setelah selesai mengisi semuanya, tekan 'Kirim' pada sudut kanan atas. Masukkan kode verifikasi yang diterima baik lewat email atau nomor handphone. Kemudian, klik 'Kirim'.

Baca Juga: Soal Tarif dan Potensi Pajak yang Dipungut e-Commerce, Begini Kata DJP

Setelah berhasil mengisi form SPPH, wajib pajak bisa kembali ke landing page aplikasi PPS.

Ringkasan SPPH yang dikirim bisa dilihat kembali di menu 'Draft'. Terdapat beberapa tombol, yakni lihat detail SPPH, pembayaran, kirim data SPPH, dan hapus SPPH.

Apabila terdapat kurang bayar pajak, pilih menu 'Pembayaran' untuk membuat kode billing.

Baca Juga: Wajib Pajak Masih Punya Waktu Hingga Jumat Depan untuk Repatriasi PPS

4. Pembayaran
Pada menu pembayaran, terdapat 3 pilihan yakni:
a. membuat kode billing di aplikasi PPS
b. konfirmasi pembayaran atas kode billing yang dibuat di aplikasi PPS
c. konfirmasi pembayaran atas kode billing yang dibuat secara mandiri dari luar aplikasi PPS

Pembuatan kode billing bisa dilakukan di aplikasi PPS atau secara mandiri lewat aplikasi e-billing.

Apabila wajib pajak memilih membuat kode billing melalui aplikasi PPS, pilih 'Belum' pada menu pembayaran. Kode billing akan muncul pada informasi data billing.

Baca Juga: Wacana e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, Dampak ke UMKM Perlu Ditimbang

Selanjutnya, lakukan pembayaran terhadap kode billing melalui Bank Persepsi.

Setelah selesai melakukan pembayaran lewat Bank Persepsi, pilih lagi menu pembayaran kemudian pilih 'Sudah'.

5. Kirim form
Setelah melakukan pembayaran atas kode billing yang dibuat pada aplikasi PPS, pembayaran wajib pajak akan diverifikasi oleh sistem. Apabila jumlah pembayaran sudah sesuai dengan jumlah kurang bayar yang tertera pada aplikasi maka wajib pajak dapat mengirim SPPH dengan klik 'kirim data SPPH' pada menu Draft.

Baca Juga: Ini Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perpajakan, DJP: Tolong Dihindari

Wajib pajak bisa memilih media pengiriman token, melalui email atau nomor handphone yang terdaftar pada akun pajak.go.id.

Tekan 'kirim token' dan masukkan token yang diterima di email atau nomor handphone.

Kemudian, klik 'Kirim SPPH'. Setelah proses berhasil, wajib pajak akan menerima pemberitahuan lewat email bahwa wajib pajak telah mengikuti PPS. Jika wajib pajak masih memerlukan bantuan, wajib pajak bisa mengakses pajak.go.id atau kring pajak 1500-200. Wajib pajak juga bisa memanfaatkan saluran informasi khusus PPS melalui nomor telepon 1-500-008 atau Whatsapp pada nomor 081156-15008. Baca DJP Sediakan Saluran Informasi Khusus Soal PPS, Cek di Sini! (sap)

Baca Juga: DJP Ingatkan Wajib Pajak, Ada Asas Ultimum Remedium pada Persidangan



Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : UU HPP, program pengungkapan sukarela, tax amnesty, ungkap harta, Sri Mulyani, PPS, SPPH, PMK 196/2021

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 19 September 2022 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pengawasan PPS atas Harta Belum/Kurang Diungkap dalam SPPH

Minggu, 18 September 2022 | 06:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Efek Perubahan Iklim, Menkeu: Indonesia Bisa Rugi Rp112 T pada 2023

Sabtu, 17 September 2022 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Pungut Pajak Atas Ekspor Nikel? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 16 September 2022 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Gagal Validasi NIK-NPWP di DJP Online? Coba Ikuti Cara Ini

berita pilihan

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien

Minggu, 25 September 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI GORONTALO

Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYARIAL ABDI

'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'

Minggu, 25 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pengawasan Kewajiban Investasi Wajib Pajak Peserta PPS

Minggu, 25 September 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tak Ingin Buru-Buru Tunjuk e-Commerce Jadi Pemungut Pajak

Minggu, 25 September 2022 | 10:00 WIB
SINGAPURA

Isi SPT Pajak Penghasilan Tidak Benar, 6 Agen Asuransi Ini Dipenjara