Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Simak Tutorial Lengkap Program Ungkap Sukarela (PPS) dan Isi SPPH

A+
A-
76
A+
A-
76
Simak Tutorial Lengkap Program Ungkap Sukarela (PPS) dan Isi SPPH

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sudah bergulir sejak 1 Januari 2022. Melalui program yang akan berlangsung selama 6 bulan, hingga 30 Juni 2022, wajib pajak punya kesempatan mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta.

Wajib pajak bisa mengikuti PPS melalui aplikasi khusus yang tersedia di laman DJP Online. Aplikasi PPS bisa ditemukan di opsi 'Layanan' di laman DJP Online. Keikutsertaan PPS dilakukan dengan mengisi dan mengirim Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH).

Berdasarkan pada Pasal 10 PMK 196/2021, penyampaian SPPH dilakukan secara elektronik melalui laman DJP mulai 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022 selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu nonsetop.

Baca Juga: Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Setelah SPPH disampaikan secara elektronik dan seluruh persyaratan terpenuhi, sistem yang disediakan DJP akan menerbitkan Surat Keterangan (SKet) yang menunjukkan bukti keikutsertaan wajib pajak dalam PPS.

Lantas bagaimana cara mengisi dan mengirim SPPH? Apa saja langkah yang harus diikuti untuk mengikuti PPS?

Ditjen Pajak (DJP) baru saja merilis video tutorial yang menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi PPS yang tersedia di DJP Online. "Bagi #KawanPajak yang ingin mengikuti PPS dan membutuhkan tutorialnya," tulis akun DJP melalui Twitter, Rabu (5/1/2021).

Baca Juga: Ajak WP Ikut PPS, Chika Jessica: Kesempatan Ini Enggak Datang Dua Kali

Secara garis besar, ada 5 tahapan yang perlu dilakukan wajib pajak dalam menggunakan aplikasi PPS ini. Kelimanya adalah login, unduh form SPPH, isi form SPPH, pembayaran, dan kirim form SPPH. Berikut adalah penjelasan dan urutan perinci dari penggunaan aplikasi PPS dan pengisian SPPH:

1. Login
Isikan NPWP, password, dan kode keamanan yang terdapat di halaman login. Kemudian, pilih menu 'Buat Laporan' untuk membuat laporan. Pada menu ini pilih 'Laporan SPPH', pilih jenis kebijakan yang akan dilaporkan. Wajib pajak juga perlu memilih media pengiriman token untuk membuka dan mengisi form SPPH, bisa lewat email atau nomor handphone. Kemudian klik 'kirim permintaan'.

2. Unduh/download form
Pindah ke menu 'Unduh Viewer'. Jika sudah diunduh, buka form SPPH yang sudah diunduh/di-download dengan menggunakan Adobe Acrobat Reader DC.

Baca Juga: DJP: Harta yang Belum Dibaliknamakan Tetap Perlu Diungkap dalam PPS

3. Isi form
Isilah form SPPH sesuai judul. Pada halaman pertama, wajib pajak diminta mengisi rincian harta bersih (uang tunai, tabungan, giro, deposito, setara kas lainnya, piutang, piutang aplikasi, persediaan usaha, tanah dan/atau bangunan, dll).

Untuk tahun perolehan harta, jika wajib pajak memilih kebijakan I maka tahun perolehan diisi dari tahun 1985-2015. Untuk kebijakan II, tahun perolehan diisi dari tahun 2016-2020.

Jumlah dari kolom 21, 22, dan 23 harus sama dengan jumlah kolom 20.

Baca Juga: Punya Data-Data Temuan Soal PPS, KPP Wajib Laporkan ke DJP

Pada 'Daftar Utang', kolom nomor urut harta terkait diisi pada nomor urut pada tabel daftar perincian data. Selanjutnya, lengkapi seluruh kolom yang perlu diisi.

Setelah selesai mengisi semua, wajib pajak bisa klik 'Selanjutnya'. Kemudian, isi kolom identitas yang berwarna putih pada form SPPH. Halaman induk merupakan ringkasan dari daftar rincian harta dan utang yang terdapat pada halaman sebelumnya.

Setelah selesai mengisi semuanya, tekan 'Kirim' pada sudut kanan atas. Masukkan kode verifikasi yang diterima baik lewat email atau nomor handphone. Kemudian, klik 'Kirim'.

Baca Juga: Bagaimana Cara Lapor PPh Final 0,5% UMKM untuk PT? Begini Kata DJP

Setelah berhasil mengisi form SPPH, wajib pajak bisa kembali ke landing page aplikasi PPS.

Ringkasan SPPH yang dikirim bisa dilihat kembali di menu 'Draft'. Terdapat beberapa tombol, yakni lihat detail SPPH, pembayaran, kirim data SPPH, dan hapus SPPH.

Apabila terdapat kurang bayar pajak, pilih menu 'Pembayaran' untuk membuat kode billing.

Baca Juga: Batas Akhir PPS Makin Dekat, Kantor Pajak Ramai-Ramai Jemput Bola

4. Pembayaran
Pada menu pembayaran, terdapat 3 pilihan yakni:
a. membuat kode billing di aplikasi PPS
b. konfirmasi pembayaran atas kode billing yang dibuat di aplikasi PPS
c. konfirmasi pembayaran atas kode billing yang dibuat secara mandiri dari luar aplikasi PPS

Pembuatan kode billing bisa dilakukan di aplikasi PPS atau secara mandiri lewat aplikasi e-billing.

Apabila wajib pajak memilih membuat kode billing melalui aplikasi PPS, pilih 'Belum' pada menu pembayaran. Kode billing akan muncul pada informasi data billing.

Baca Juga: UMKM Baru? Harus Daftar Jadi WP, Lalu Bayar Pajaknya Sesuai PP 23/2018

Selanjutnya, lakukan pembayaran terhadap kode billing melalui Bank Persepsi.

Setelah selesai melakukan pembayaran lewat Bank Persepsi, pilih lagi menu pembayaran kemudian pilih 'Sudah'.

5. Kirim form
Setelah melakukan pembayaran atas kode billing yang dibuat pada aplikasi PPS, pembayaran wajib pajak akan diverifikasi oleh sistem. Apabila jumlah pembayaran sudah sesuai dengan jumlah kurang bayar yang tertera pada aplikasi maka wajib pajak dapat mengirim SPPH dengan klik 'kirim data SPPH' pada menu Draft.

Baca Juga: PPS Sisa 5 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melejit ke Rp31,7 Triliun

Wajib pajak bisa memilih media pengiriman token, melalui email atau nomor handphone yang terdaftar pada akun pajak.go.id.

Tekan 'kirim token' dan masukkan token yang diterima di email atau nomor handphone.

Kemudian, klik 'Kirim SPPH'. Setelah proses berhasil, wajib pajak akan menerima pemberitahuan lewat email bahwa wajib pajak telah mengikuti PPS. Jika wajib pajak masih memerlukan bantuan, wajib pajak bisa mengakses pajak.go.id atau kring pajak 1500-200. Wajib pajak juga bisa memanfaatkan saluran informasi khusus PPS melalui nomor telepon 1-500-008 atau Whatsapp pada nomor 081156-15008. Baca DJP Sediakan Saluran Informasi Khusus Soal PPS, Cek di Sini! (sap)

Baca Juga: WP Ungkap Harta Tak Sesuai Sebenarnya Bisa Kena Pembatalan Suket PPS



Topik : UU HPP, program pengungkapan sukarela, tax amnesty, ungkap harta, Sri Mulyani, PPS, SPPH, PMK 196/2021

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 Juni 2022 | 14:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Termasuk Insentif Perpajakan, Dana PEN Baru Terserap Rp113,5 Triliun

Jum'at, 24 Juni 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran Pajak Seluruh Sektor Utama Tumbuh Dua Digit, Ini Perinciannya

Jum'at, 24 Juni 2022 | 12:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Setoran Bea Cukai Sudah Rp140 T, Sri Mulyani Yakin Target Terlampaui

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD