PENERIMAAN PAJAK

Shortfall Pajak Kembali Terjadi, DPR: Perlu Evaluasi Fundamental

Redaksi DDTCNews | Kamis, 12 Desember 2019 | 11:07 WIB
Shortfall Pajak Kembali Terjadi, DPR: Perlu Evaluasi Fundamental

Anggota Komisi XI DPR Misbakhun.

JAKARTA, DDTCNews – Kinerja realisasi penerimaan pajak diprediksi kembali gagal mencapai target tahun ini. Evaluasi mendalam dinilai perlu untuk dilakukan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR Misbakhun usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan empat pejabat eselon I Kemenkeu. Menurutnya, realisasi penerimaan tahun ini harus menjadi bahan evaluasi baik dari sisi pemerintah dan juga DPR.

“Soal penerimaan yang dijabarkan tadi itu sudah menjadi faktanya. Kita harus melakukan evaluasi kenapa penerimaan ini tidak pernah tercapai,” katanya di Kompleks Parlemen, Rabu (11/12/2019).

Baca Juga:
Pilih Lunasi Utang Pajak, Rekening WP Ini Akhirnya Dibuka Blokirnya

Politisi Partai Golkar itu menyebut evaluasi yang dilakukan secara fundamental tersebut harus dimulai dari cara pemerintah dan DPR dalam menyusun target penerimaan. Aspek ini merupakan pintu masuk bagi kinerja otoritas dalam mengumpulkan penerimaan.

Landasan dalam menyusun target penerimaaan yang menjadi tanggung jawab DJP, menurutnya, harus dibedah secara detail. Hal ini untuk mengetahui apakah kalkulasi dan formulasi yang dibuat sudah sesuai dengan kapasitas DJP dalam mengumpulkan setoran pajak.

“Kita harus bisa cari akar masalahnya apa. Apakah kita salah dalam menetapkan target, detail target terlalu tinggi, atau ada faktor lain. Hal ini karena jurusnya DJP itu sama setiap tahun yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi,” paparnya.

Baca Juga:
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Sementara itu, untuk mengamankan target tahun ini, Misbakhun menyampaikan dorongan agar DJP tetap berkerja optimal pada bulan pamungkas 2019. Menurutnya, optimisme harus tetap dijaga agar otoritas dapat menjaga agar shortfall tidak terlampau lebar tahun ini.

"Mudah mudahan dalam satu bulan ini dengan segala apa yang belum dilakukan dan yang sedang diusahakan bisa memberikan sedikit harapan," imbuhnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Jumat, 19 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara Masuk Draf RKP 2025

Kamis, 18 April 2024 | 16:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Input Kode Akun Pajak dan Sudah Pembayaran, Ini Saran DJP

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M