SWISS

Seruan Reformasi Pajak untuk Perusahaan Multinasional

Redaksi DDTCNews | Rabu, 31 Januari 2018 | 14:50 WIB
Seruan Reformasi Pajak untuk Perusahaan Multinasional

DAVOS, DDTCNews – Dokumen Paradise Papers yang berisi data keuangan rahasia telah membuka mata dunia bagaimana penghindaran pajak dilakukan dalam skala besar baik oleh individu maupun perusahaan. Direktur Eksekutif Oxfam Internasional Winnie Byanyima menyatakan praktik tersebut membuat dampak buruk bagi dunia.

Praktik penghindaran pajak, menurutnya, tidak lain adalah bentuk penghinaan kepada hak asasi manusia. Praktik ini membuat penduduk miskin di seluruh dunia tidak punya akses untuk keluar dari lubang kemiskinan.

“Kerja sama global diperlukan untuk mereformasi sistem pajak perusahaan internasional. Ini tentang kepentingan orang-orang yang tidak memiliki akses terhadap layanan yang mereka butuhkan dan keluar dari kemiskinan karena penghindaran pajak,” katanya saat menghadiri World Economic Forum, Kamis (25/1).

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Selain itu, diperlukan perubahan cara pandang terkait pajak perusahaan, transparansi kepada publik dalam urusan pajak kini menjadi bagian dari solusi terkait penghindaran pajak. Menurutnya, kini tidak relevan bila urusan pajak korporasi dianggap sebagai ranah privat. Publik berhak tahu karena uang yang mereka bayarkan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

“Kita berada dalam sistem di mana keserakahan itu baik. Perusahaan didorong untuk memaksimalkan keuntungan untuk pemegang saham mereka, karena itulah mengapa mereka menghindari pajak dan memotong upah pekerja,” terang Byanyima dilansir The Guardian.

Dalam acara tersebut, tidak lupa ia mengungkapkan kritik yang dialamatkan kepada Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Pasalnya kebijakan yang dihasilkan hanya mengakomodasi kepentingan negara-negara kaya. Sementara itu, dalam perumusan kebijakan tidak sepenuhnya mengakomodir kepentingan dan kebutuhan negara-negara berkembang.

Baca Juga:
Naikkan Tax Ratio 2025, Kadin Harap Ekstensifikasi Pajak Digencarkan

Hal senada dikemukan oleh ekonom yang juga peraih Nobel, Joseph Stiglitz, bahwasanya OECD tidak mewakili kepentingan negara-negara berkembang dalam perumusan kebijakan pajak internasional. Terungkapnya Panama Papers dan Paradise Papers mengindikasikan adanya masalah dalam sistem pajak global.

“Ada masalah dalam sistem pajak global yang memungkinkan orang secara legal untuk menghindari pembayaran pajak. Namun, orang-orang yang hendak memperbaiki sistem yang rusak ini adalah orang yang sama yang menghasilkan keuntungan dari sistem pajak saat ini,” tutupnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara