Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Sengketa Koreksi PPN atas Ketidakwajaran Pembayaran Royalti

A+
A-
1
A+
A-
1
Sengketa Koreksi PPN atas Ketidakwajaran Pembayaran Royalti

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa pajak mengenai koreksi pajak pertambahan nilai (PPN) yang disebabkan oleh ketidakwajaran transaksi pembayaran royalti kepada pihak afiliasi, yaitu X Co.

Sebagai informasi, dalam perkara ini, wajib pajak membayar royalti kepada X Co yang berdomisili di Amerika Serikat. Pembayaran royalti dilakukan atas pemanfaatan hak paten, license trademark, dan technical information sehubungan dengan penggunaan trademark roundup milik X Co.

Otoritas pajak menilai dokumen serta argumen yang diungkapkan wajib pajak belum memenuhi asas kewajaran dan kelaziman. Menurutnya, pembayaran yang dilakukan wajib pajak bukan merupakan biaya royalti, melainkan dividen terselubung. Oleh sebab itu, atas penyerahannya tidak terutang PPN sehingga pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.

Baca Juga: Menteri Keuangan Ini Pastikan Insentif Pajak Mobil Tidak Diperpanjang

Sebaliknya, wajib pajak tidak sepakat dengan koreksi pajak masukan yang ditetapkan otoritas pajak. Wajib pajak berpendapat royalti yang dibayarkan terbukti berkaitan dengan pemanfaatan intellectual property milik X Co dan telah diperkuat dengan adanya bukti-bukti pendukung.

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan oleh wajib pajak. Kemudian, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan oleh otoritas pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau perpajakan.id.

Baca Juga: Tagihan Listrik Mahal, Negara Ini Berencana Pangkas Tarif PPN Jadi 5%

Kronologi
WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat koreksi DPP PPN berkaitan dengan sengketa pajak penghasilan (PPh) badan yang diajukan banding ke Pengadilan Pajak.

Dalam perkara PPh badan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan oleh wajib pajak dengan Putusan Nomor Put. 45726/PP/M.IV/15/2013 yang diucapkan pada 20 Juni 2013.

Ada keterkaitan antara kasus ini dengan Putusan Nomor Put. 45726/PP/M.IV/15/2013 yang menyatakan membatalkan koreksi PPh badan atas biaya royalti, sehingga koreksi positif PPN dalam negeri atas pembayaran royalti juga seharusnya tidak dapat dipertahankan.

Baca Juga: Pertumbuhan Penerimaan Pajak Double Digit Belum Tentu Lanjut Terus

Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan oleh wajib pajak. Selanjutnya, dengan diterbitkannya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 48674/PP/M.IV/16/2013 tanggal 28 November 2013, otoritas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 7 April 2014.

Pokok sengketa dalam perkara ini ialah koreksi positif pajak masukan dalam negeri atas pembayaran royalti senilai Rp65.736.141 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Pendapat Pihak yang Bersengketa
PEMOHON PK selaku otoritas pajak menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Perlu dipahami, dalam perkara ini, Termohon PK melakukan pembayaran royalti kepada X Co sebagai imbalan atas pemanfaatan properti tidak berwujud berupa hak paten, license trademark, dan technical information sehubungan dengan penggunaan trademark roundup milik X Co.

Baca Juga: Sengketa Perbedaan Waktu Pemotongan PPh Pasal 23

Koreksi pajak masukan dalam negeri atas pembayaran royalti sebesar Rp65.736.141 dilakukan berdasarkan hasil equalisasi dengan koreksi positif PPh badan atas biaya royalties intercompany.

Adapun sengketa PPh badan tersebut diputuskan dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak melalui Putusan No. Put-45726/PP/M.IV/15/2013. Oleh karena itu, alasan pengajuan PK atas kasus PPN ini selaras dengan argumen dalam kasus PPh badan yang dimaksud.

Dalam kasus PPh badan tersebut, Pemohon PK telah melakukan uji eksistensi atas pemanfaatan intangible property milik X Co dan menemukan ketidakwajaran atas pembayaran royalti kepada X Co. Mengacu pada TP documentation dan TP analysis 2008, pemberian hak paten oleh X Co kepada Termohon PK sudah daluwarsa sejak 2000. Oleh sebab itu, atas hak paten sudah tidak relevan untuk dibayarkan.

Baca Juga: Realisasi Insentif PPnBM Mobil dan PPN Rumah Minim, Begini Kata DJP

Lebih lanjut, apabila dikaitkan dengan perkara ini, Pemohon PK menilai dokumen dan argumen Termohon PK tidak cukup memenuhi kewajaran dan kelaziman. Pemohon PK menyatakan pembayaran senilai Rp65.736.141 bukan merupakan biaya royalti, melainkan dividen terselubung. Dengan demikian, penyerahannya tidak terutang PPN dan atas pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.

Sebaliknya, Termohon PK menyatakan tidak setuju dengan pendapat Pemohon PK. Menurut Termohon PK, royalti yang dibayarkan terbukti berkaitan dengan pemanfaatan intellectual property milik X Co. Dalil Termohon PK tersebut dapat dibuktikan dengan 2 dokumen sebagai berikut.

Pertama, sertifikat merek yang disahkan serta diterbitkan oleh Departemen Kehakimatan dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI).

Baca Juga: Aturan Teknis Natura & PPN Segera Terbit, Dirjen Pajak Sampaikan Ini

Kedua, bukti pendaftaran yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia DJKI. Dengan demikian, Termohon PK berkesimpulan koreksi yang dilakukan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan.

Pertimbangan Mahkamah Agung
MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding sudah tepat dan benar. Adapun terhadap perkara ini, terdapat 2 pertimbangan hukum Mahkamah Agung.

Pertama, alasan Pemohon PK dalam melakukan koreksi positif pajak masukan dalam negeri atas pembayaran royalti kepada X Co tidak dapat dibenarkan. Sebab, setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan kedua belah pihak, pendapat Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta dan melemahkan bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Laporan World Bank: Reformasi PPN Berdampak Negatif Bagi Warga Miskin

Kedua, perkara ini memiliki keterkaitan dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-45726/PP/M.IV/15/2013 yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan Pengadilan Pajak tersebut, koreksi yang dilakukan otoritas pajak atas PPh badan dinyatakan dibatalkan.

Dengan adanya hubungan hukum antara perkara ini dan juga Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-45726/PP/M.IV/15/2013 maka koreksi pajak masukan dalam negeri juga tidak dapat dipertahankan.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, Mahkamah Agung menilai permohonan PK tidak beralasan, sehingga harus ditolak. Pemohon PK ditetapkan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara. (kaw)

Baca Juga: DJP: Salah Input NPWP Tidak Bisa Diubah dengan Faktur Pajak Pengganti

(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PPN, royalti

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 14 Juni 2022 | 14:08 WIB
KONSULTASI UU HPP

Jangan Keliru, Begini Ketentuan Baru PPN Biro Perjalanan Ibadah

Selasa, 14 Juni 2022 | 13:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Kode Faktur Pajak Bisa Ditentukan dengan Kelaziman Usaha, Ini Kata DJP

Selasa, 14 Juni 2022 | 13:00 WIB
PER-03/PJ/2022

Kenapa Batas Upload Faktur Pajak Tanggal 15? Ternyata Ini Alasan DJP

Senin, 13 Juni 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Semua Sektor Pulih, Pemerintah Pilih Tak Lanjutkan Insentif Pajak

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD