Review
Rabu, 27 Januari 2021 | 16:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 26 Januari 2021 | 09:08 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 24 Januari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA BAPENDA DKI JAKARTA M. TSANI ANNAFARI:
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 28 Januari 2021 | 15:38 WIB
TAX HOLIDAY (7)
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:35 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 27 Januari 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2021
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sengketa atas Utang yang Dianggap Penyerahan BKP

A+
A-
2
A+
A-
2
Sengketa atas Utang yang Dianggap Penyerahan BKP

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa pajak mengenai peminjaman sejumlah dana dari pemegang saham oleh wajib pajak yang dianggap otoritas pajak sebagai penyerahan barang kena pajak.

Otoritas pajak menyatakan terdapat arus uang masuk di rekening wajib pajak senilai Rp116.964.279. Otoritas pajak menilai adanya arus uang masuk tersebut menandakan telah dilakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak yang terutang PPN oleh wajib pajak dan tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT). Selanjutnya, dalam persidangan, wajib pajak tidak dapat membuktikan arus uang masuk itu adalah pinjaman dari pemegang saham atau direksi.

Sebaliknya, wajib pajak menyatakan kegiatan penjualan yang dilakukannya hanya untuk tujuan ekspor dan tidak dilakukan penyerahan dalam negeri. Adapun arus uang masuk senilai Rp116.964.279 merupakan pinjaman dari pemegang saham dan direksi sehingga tidak terutang PPN.

Baca Juga: Tarif Pajak Dinaikkan, Realisasi Penerimaan PPN Melonjak 29%

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Selanjutnya, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan oleh otoritas pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan mahkamah Agung atau di sini.

Kronologi
WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat koreksi yang dilakukan otoritas pajak hanya berdasarkan asumsi saja tanpa bukti pendukung yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan.

Baca Juga: Sengketa Keabsahan Surat Banding dan Objek PPN yang Tidak Dilaporkan

Atas permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 47254/PP/M.IV/16/2013 tanggal 19 September 2013, wajib pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 30 Januari 2014.

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah koreksi dasar pengenaan pajak (DPP) PPN pada masa pajak Desember 2007 senilai Rp116.964.279.

Pendapat Pihak yang Bersengketa
PEMOHON PK menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Pemohon PK melakukan koreksi karena terdapat arus uang masuk di rekening Termohon PK senilai Rp116.964.279. Pemohon PK menilai adanya arus uang masuk tersebut menandakan telah dilakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak yang terutang PPN oleh Termohon PK dan tidak dilaporkan dalam SPT.

Baca Juga: Ini 8 Orang yang Lulus Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak 2020

Pada proses pemeriksaan, keberatan, sampai persidangan, Termohon PK berdalil arus uang masuk tersebut merupakan pinjaman dari pemegang saham dan direksi. Namun, Termohon PK tidak dapat membuktikannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat diketahui, tidak terdapat perjanjian utang piutang antara Termohon PK dengan pemegang saham serta direksi. Dalam menjalankan bisnis, lazimnya setiap hal yang memengaruhi aktivitas perusahaan dan berhubungan dengan uang harus disertai dengan adanya surat perjanjian secara tertulis. Surat perjanjian itu memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam laporan SPT PPh badan Termohon PK juga tidak ditemukan adanya laporan rincian utang dengan pemegang saham dan direksi. Dalam persidangan, Termohon PK hanya mengajukan bukti berupa rekening koran tanpa bukti pendukung lainnya.

Baca Juga: Begini Kriteria Rumah Sederhana yang Dapat Dibebaskan dari PPN

Bukti berupa rekening koran tidak menunjukkan transaksi yang dilakukan Termohon PK dengan pemegang saham dan direksi berkaitan dengan utang-piutang. Dengan demikian, Pemohon PK menganggap transaksi utang piutang tersebut sebagai penyerahan barang kena pajak di dalam negeri yang harus dipungut PPN.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat dibuktikan, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutus sengketa tidak berdasarkan aturan yang berlaku dan tidak berdasarkan fakta yang terjadi. Dengan demikian, amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru sehingga harus dibatalkan.

Sebaliknya, Termohon PK menyatakan tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan Pemohon PK. Termohon PK menyatakan kegiatan penjualan yang dilakukannya hanya untuk tujuan ekspor dan tidak melakukan penyerahan barang kena pajak dalam negeri. Kegiatan ekspor tersebut telah dibuktikan dengan dokumen-dokumen ekspor barang.

Baca Juga: Sengketa atas Harga Jual Batu Bara yang Tidak Wajar

Adapun arus uang masuk senilai Rp116.964.279 merupakan pinjaman dari pemegang saham dan direksi sehingga tidak terutang PPN. Hal ini bukan karena adanya penyerahan barang kena pajak. Koreksi DPP PPN masa pajak Desember 2007 yang dilakukan Pemohon PK hanya berdasarkan asumsi. Oleh karena itu, koreksi yang dilakukan Pemohon PK tersebut dinilai tidak dapat dipertahankan.

Pertimbangan Mahkamah Agung
MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil sudah tepat. Terdapat dua pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Pertama, koreksi atas DPP PPN atas masa pajak Desember 2007 senilai Rp116.964.279 tidak dapat dibenarkan. Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, pendapat Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Tangani Dampak Bencana, Indonesia Pinjam Rp7 Triliun dari World Bank

Kedua, dalam perkara a quo, penerimaan sejumlah dana pinjaman yang dianggap oleh Pemohon PK sebagai penyerahan adalah tidak berdasar. Oleh karena itu, koreksi yang dilakukan Pemohon PK tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan PK yang diajukan dinilai tidak beralasan sehingga harus ditolak. Dengan demikian, Pemohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara.*

Baca Juga: DJP Serahkan Berkas Pengemplang Pajak Rp2,5 Miliar kepada Kejaksaan
(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PPN, penyerahan BKP, pinjaman, utang
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 14 Januari 2021 | 18:27 WIB
KEPABEANAN
Kamis, 14 Januari 2021 | 18:00 WIB
PMK 239/2020
Kamis, 14 Januari 2021 | 15:01 WIB
PMK 239/2020
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:00 WIB
PENGADILAN PAJAK
berita pilihan
Kamis, 28 Januari 2021 | 16:00 WIB
OMBUDSMAN PERIODE 2021-2026
Kamis, 28 Januari 2021 | 15:48 WIB
KOTA TEGAL
Kamis, 28 Januari 2021 | 15:45 WIB
FILIPINA
Kamis, 28 Januari 2021 | 15:38 WIB
TAX HOLIDAY (7)
Kamis, 28 Januari 2021 | 15:16 WIB
AMERIKA SERIKAT
Kamis, 28 Januari 2021 | 15:12 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 28 Januari 2021 | 14:23 WIB
KABUPATEN LEBONG
Kamis, 28 Januari 2021 | 13:53 WIB
PROVINSI SULAWESI UTARA
Kamis, 28 Januari 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK