RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Koreksi Kekurangan Pembayaran BPHTB

Rinaldi Adam Firdaus | Jumat, 02 Februari 2024 | 18:35 WIB
Sengketa atas Koreksi Kekurangan Pembayaran BPHTB

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa pajak tentang koreksi kekurangan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang dilakukan otoritas pajak. Dalam perkara ini, wajib pajak melakukan penggabungan usaha (merger) dengan PT X.

Otoritas pajak berpendapat dokumen permohonan pengurangan nilai BPHTB yang diajukan oleh wajib pajak tidak lengkap. Hal ini dikarenakan dalam permohonan tersebut tidak melampirkan fotokopi keputusan menteri kehakiman tentang persetujuan perubahan anggaran dasar.

Sebaliknya, wajib pajak berpendapat sudah melengkapi dokumen permohonan pengurangan nilai BPHTB. Menurut wajib pajak, pihaknya tidak mungkin dapat memperoleh surat keputusan menteri kehakiman tentang persetujuan perubahan anggaran dasar.

Baca Juga:
Pengajuan Permohonan IKH secara Online, Bagaimana Tata Caranya?

Hal tersebut dikarenakan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT), atas penambahan modal ditempatkan dan disetor cukup diberitahukan kepada menteri.

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan oleh wajib pajak. Kemudian, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak Permohonan PK yang diajukan otoritas pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau Perpajakan DDTC.

Baca Juga:
Pengadilan Banding dan Pengadilan Pajak Putus 43.832 Perkara pada 2023

Kronologi

WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat koreksi kekurangan pembayaran BPHTB senilai Rp310.992.000 dalam Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar (SKBKB) No. S-1739/WPJ.29/KB.0304/2008 yang ditetapkan oleh otoritas pajak tidak tepat.

Terhadap permohonan banding yang diajukan oleh wajib pajak, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan mengabulkan seluruhnya. Selanjutnya, dengan diterbitkannya Putusan Pengadilan Pajak No. 23697/PP/M.II/32/2010 pada 28 Mei 2010, otoritas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 6 September 2010.

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah koreksi kekurangan pembayaran BPHTB senilai Rp310.992.000 melalui SKBKB oleh otoritas pajak yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Baca Juga:
Parepare Tetapkan Tarif Baru Pajak Daerah, Berikut Daftar Lengkapnya

Pendapat Pihak yang Bersengketa

PEMOHON PK selaku otoritas pajak menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Dalam perkara ini diketahui Termohon PK melakukan merger dengan PT X. Berdasarkan pada hasil merger itu, Termohon PK bertindak sebagai perusahaan penerus (surviving company).

Selain itu, melalui merger tersebut, terdapat pengalihan aktiva tetap, di antaranya berupa tanah dan/atau bangunan, dari PT X kepada Termohon PK. Atas pengalihan tanah dan/atau bangunan tersebut, Termohon PK mengajukan permohonan pengurangan BPHTB.

Namun demikian, Pemohon PK menilai Termohon PK belum melengkapi dokumen yang disyaratkan untuk memperoleh pengurangan BPHTB sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (8) huruf f PER-16/PJ/2005.

Baca Juga:
Jelang Pemilu di India, Otoritas Pajak Bekukan Rekening Partai Oposisi

Adapun dokumen yang belum dilengkapi oleh Termohon PK ialah fotokopi keputusan menteri kehakiman tentang persetujuan perubahan anggaran dasar bila terjadi perubahan anggaran dasar setelah penggabungan. Oleh karenanya, Pemohon PK menolak permohonan yang diajukan oleh Termohon PK dengan menerbitkan Surat Penolakan No. S-6698/PJ.071/2008.

Kemudian, dengan berdasarkan surat penolakan tersebut, Pemohon PK menerbitkan SKBKB No. S-1739/WPJ.29/KB.0304/2008 untuk menagih kekurangan pembayaran BPHTB yang terutang sebesar Rp310.992.000.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, Pemohon PK menyatakan koreksi yang dilakukannya sudah benar. Dengan demikian, pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (contra legem).

Baca Juga:
Peraturan Baru Permohonan IKH pada Pengadilan Pajak, Download di Sini!

Sebaliknya, Termohon PK menyatakan tidak setuju dengan pendapat Pemohon PK. Termohon PK berpendapat merger yang dilakukan antara Termohon PK dan PT X hanya menyangkut penambahan modal yang ditempatkan dan disetor serta tidak mengubah nilai modal dasar.

Oleh karena itu, Termohon PK tidak mungkin dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) huruf f PER-16/PJ/2005. Sebab, hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) UU PT.

Adapun dalam beleid tersebut dijelaskan apabila terdapat perubahan anggaran dasar, perubahan tersebut dapat meliputi penyesuaian besarnya modal dasar atau pengurangan modal ditempatkan dan disetor yang harus mendapatkan persetujuan dari menteri.

Baca Juga:
Putusan Pengadilan Pajak Perlu Sesuai UU, 4 WP Badan Ajukan Gugatan

Selanjutnya, ketentuan itu juga mengatur atas perubahan anggaran dasar berkenaan dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor cukup diberitahukan kepada menteri. Dengan demikian, Termohon PK menyatakan koreksi yang dilakukan Pemohon PK tidak benar sehingga harus dibatalkan.

Pertimbangan Mahkamah Agung

MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak No. 23697/PP/M.II/32/2010 yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding sudah tepat dan benar.

Mahkamah Agung menyatakan alasan-alasan permohonan PK atas koreksi terkait dengan kekurangan pembayaran BPHTB yang tertuang dalam SKBKB No. S-1739/WPJ.29/KB.0304/2008 tidak dapat dibenarkan. Mahkamah Agung menilai tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon PK dinilai tidak beralasan sehingga harus ditolak. Dengan demikian, Pemohon PK ditetapkan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara.

(Disclaimer)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 22 Februari 2024 | 17:45 WIB KONSULTASI PAJAK

Pengajuan Permohonan IKH secara Online, Bagaimana Tata Caranya?

Selasa, 20 Februari 2024 | 11:45 WIB PENEGAKAN HUKUM

Pengadilan Banding dan Pengadilan Pajak Putus 43.832 Perkara pada 2023

Senin, 19 Februari 2024 | 15:30 WIB KOTA PAREPARE

Parepare Tetapkan Tarif Baru Pajak Daerah, Berikut Daftar Lengkapnya

BERITA PILIHAN
Kamis, 22 Februari 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:07 WIB KEBIJAKAN PAJAK

60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:45 WIB KONSULTASI PAJAK

Pengajuan Permohonan IKH secara Online, Bagaimana Tata Caranya?

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:30 WIB BEA CUKAI MALANG

Cegat Bus Antarkota di Pintu Tol, DJBC Amankan 30 Koli Rokok Ilegal

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:27 WIB KEPATUHAN PAJAK

4,3 Juta WP Sudah Lapor SPT Tahunan 2023, Mayoritas Gunakan e-Filing

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:01 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp31,3 Triliun pada Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ikut Lelang Barang-Barang Sitaan Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Kontraksi, Penerimaan Pajak Terkumpul Rp149,25 Triliun di Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:30 WIB PMK 7/2024

Beli Rumah Lain, WP OP Tak Boleh Lagi Pakai Fasilitas PPN DTP 2024