Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Sasar Raksasa Digital, Negara Ini Bakal Terapkan Pajak Web

A+
A-
5
A+
A-
5

Roberto Gualtieri. (foto:euractiv.com)

ROMA, DDTCNews – Pemerintah Italia akan menerapkan pajak web (web tax) yang membuat raksasa digital harus membayar pajak atas beberapa transaksinya. Kebijakan itu direncanakan berlaku mulai 2020 dengan tarif sebesar 3%.

Menteri Ekonomi Italia Roberto Gualtieri mengumumkan langkah tersebut pada Selasa lalu. Adapun langkah ini diambil lantaran Pemerintah Italia merasa geram dengan perusahaan raksasa digital yang mengumpulkan keuntungan besar di negaranya tetapi membayar pajak dalam jumlah kecil.

“Keuntungan harus dikenakan pajak di tempat keuntungan tersebut dibuat,” tegas Gualtieri pada sidang parlemen, Selasa (8/10/2019)

Baca Juga: DDTC Fiscal Research: Rencana Aksi Unilateral Pemerintah Sudah Tepat

Adapun pajak tersebut akan menyasar perusahaan raksasa digital dengan pendapatan tahunan senilai 750 juta euro atau setara dengan Rp11,6 triliun. Selain itu, perusahaan tersebut juga memiliki pendapatan dari layanan digital yang melebihi 5,5 juta euro atau setara dengan Rp82,5 triliun.

Departemen Keuangan memperkirakan pajak ini akan menghasilkan pendapatan senilai 600 juta euro atau setara dengan Rp9,3 triliun. Kebijakan yang awalnya dimaksudkan berlaku mulai 2019 ini, akan dilaksanakan melalui keputusan pemerintah.

Selain berencana menerapkan web tax, Gualtieri mengatakan Italia juga meminta Komisi Eropa untuk mengajukan proposal tentang pajak minimum bagi perusahaan di seluruh Eropa. Selain itu, pemerintah Italia kini tengah gencar melakukan penyelidikan atas dugaan penghindaran pajak

Baca Juga: Lantik Pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Syariah, Ini Harapan Wapres

Terakhir, Jaksa Penuntut Italia membuka penyelidikan atas dugaan penggelapan pajak Netflix. Setelah mengadakan pertemuan, Kepala Eksekutif Netflix berujar akan membuka kantor di Italia dan membayar pajak di negara tersebut.

Selain Italia, beberapa negara di Uni Eropa juga mengaku geram dengan skema bisnis dari raksasa digital. Pasalnya, perusahaan digital mengalihkan pendapatannya ke yuridiksi dengan tarif pajak rendah seperti Irlandia.

Terlebih seperti dilansir reuters.com, perjanjian internasional membuat mereka terhindar dari kewajiban membayar pajak di negara atau tempat mereka tidak memiliki bentuk usaha tetap (BUT) atau permanent establishment. (kaw)

Baca Juga: Ini Pesan Sri Mulyani untuk CPNS Lulusan PKN STAN

“Keuntungan harus dikenakan pajak di tempat keuntungan tersebut dibuat,” tegas Gualtieri pada sidang parlemen, Selasa (8/10/2019)

Baca Juga: DDTC Fiscal Research: Rencana Aksi Unilateral Pemerintah Sudah Tepat

Adapun pajak tersebut akan menyasar perusahaan raksasa digital dengan pendapatan tahunan senilai 750 juta euro atau setara dengan Rp11,6 triliun. Selain itu, perusahaan tersebut juga memiliki pendapatan dari layanan digital yang melebihi 5,5 juta euro atau setara dengan Rp82,5 triliun.

Departemen Keuangan memperkirakan pajak ini akan menghasilkan pendapatan senilai 600 juta euro atau setara dengan Rp9,3 triliun. Kebijakan yang awalnya dimaksudkan berlaku mulai 2019 ini, akan dilaksanakan melalui keputusan pemerintah.

Selain berencana menerapkan web tax, Gualtieri mengatakan Italia juga meminta Komisi Eropa untuk mengajukan proposal tentang pajak minimum bagi perusahaan di seluruh Eropa. Selain itu, pemerintah Italia kini tengah gencar melakukan penyelidikan atas dugaan penghindaran pajak

Baca Juga: Lantik Pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Syariah, Ini Harapan Wapres

Terakhir, Jaksa Penuntut Italia membuka penyelidikan atas dugaan penggelapan pajak Netflix. Setelah mengadakan pertemuan, Kepala Eksekutif Netflix berujar akan membuka kantor di Italia dan membayar pajak di negara tersebut.

Selain Italia, beberapa negara di Uni Eropa juga mengaku geram dengan skema bisnis dari raksasa digital. Pasalnya, perusahaan digital mengalihkan pendapatannya ke yuridiksi dengan tarif pajak rendah seperti Irlandia.

Terlebih seperti dilansir reuters.com, perjanjian internasional membuat mereka terhindar dari kewajiban membayar pajak di negara atau tempat mereka tidak memiliki bentuk usaha tetap (BUT) atau permanent establishment. (kaw)

Baca Juga: Ini Pesan Sri Mulyani untuk CPNS Lulusan PKN STAN
Topik : pajak web, web tax, ekonomi digital, teknologi digital, Italia, EU
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 10 Desember 2019 | 11:22 WIB
SPANYOL
Jum'at, 06 Desember 2019 | 15:50 WIB
ITALIA
berita pilihan
Jum'at, 21 Juni 2019 | 16:16 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Jum'at, 10 Mei 2019 | 16:37 WIB
ZAMBIA
Rabu, 15 Agustus 2018 | 12:10 WIB
ZAMBIA
Senin, 10 September 2018 | 09:45 WIB
YUNANI
Jum'at, 15 Juni 2018 | 17:42 WIB
ARAB SAUDI
Jum'at, 27 Juli 2018 | 16:21 WIB
JEPANG