Berita
Minggu, 05 Juli 2020 | 15:01 WIB
KINERJA EKONOMI
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:01 WIB
FILIPINA
Minggu, 05 Juli 2020 | 13:01 WIB
PAJAK LAYANAN DIGITAL
Minggu, 05 Juli 2020 | 12:01 WIB
KABUPATEN MALANG
Fokus
Literasi
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:00 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SUMATRA BARAT
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 Juli 2020 | 11:15 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

Salah Mengisi Surat Setoran Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Salah Mengisi Surat Setoran Pajak

PERTANYAAN:

PERUSAHAAN kami melakukan kesalahan pengisian Masa Pajak Surat Setoran Pajak (SSP) dalam pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23. Apa yang harus kami lakukan agar pembayaran pajak tersebut dapat diadminisitrasikan sesuai dengan Masa Pajak yang sebenarnya?

Nana, Jakarta.

JAWABAN:

TERIMA kasih Ibu Nana atas pertanyaannya. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) PMK Nomor 242/PMK.03/2014 (PMK-242) dinyatakan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Pajak, dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak. Untuk kasus yang Ibu hadapi tersebut, dapat dikategorikan sebagai pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian SSP yang menyangkut Wajib Pajak sendiri (Pasal 16 ayat (2) dan (3) PMK-242).

Permohonan pemindahbukuan tersebut diajukan secara tertulis ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pembayaran diadministrasikan dengan menggunakan surat permohonan pemindahbukuan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II PMK-242 tersebut. Selain itu, permohonan Pemindahbukuan tersebut harus dilampiri dengan asli SSP (lembar pertama) yang dimohonkan untuk dipindahbukukan.

Kemudian, dalam hal permohonan pemindahbukuan memenuhi ketentuan tersebut, maka Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan Bukti Pemindahbukuan (Bukti Pbk). Adapun tanggal pembayaran yang berlaku dalam bukti Pbk mengacu pada tanggal bayar yang tertera pada Bukti Penerimaan Negara (BPN) atau tanggal bayar berdasarkan validasi Modul Penerimaan Negara (MPN) yang tercantum dalam SSP yang diajukan Pemindahbukuan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

  1. Upaya yang dapat dilakukan oleh Ibu agar pembayaran pajak yang telah dilakukan dapat diadministrasikan sesuai dengan Masa Pajak yang seharusnya adalah dengan melakukan permohonan Pemindahbukuan.
  2. Permohonan Pemindahbukuan dilakukan dengan cara:
    1. Membuat permohonan tertulis dengan contoh format Surat Permohonan Pemindahbukuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PMK- 242;
    2. Permohonan diajukan kepada Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pembayaran diadministrasikan;
    3. Permohonan dilampiri dengan asli SSP (lembar pertama) yang dimohonkan untuk dipindahbukukan.

Demikian penjelasan kami. Semoga menjawab pertanyaan Bapak. ()

(Disclaimer)
Topik : konsultasi pajak, surat setoran pajak, pph pasal 23, salah isi, salah mengisi, salah pengisian
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 14 April 2020 | 12:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 14 April 2020 | 12:01 WIB
PMK 28/2020
berita pilihan
Minggu, 05 Juli 2020 | 15:01 WIB
KINERJA EKONOMI
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:01 WIB
FILIPINA
Minggu, 05 Juli 2020 | 13:01 WIB
PAJAK LAYANAN DIGITAL
Minggu, 05 Juli 2020 | 12:01 WIB
KABUPATEN MALANG
Minggu, 05 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 05 Juli 2020 | 10:01 WIB
KABUPATEN MIMIKA
Minggu, 05 Juli 2020 | 09:01 WIB
PAJAK LAYANAN DIGITAL
Minggu, 05 Juli 2020 | 08:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Minggu, 05 Juli 2020 | 07:01 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA