Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Salah Mengisi Surat Setoran Pajak

0
0

PERTANYAAN:

PERUSAHAAN kami melakukan kesalahan pengisian Masa Pajak Surat Setoran Pajak (SSP) dalam pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23. Apa yang harus kami lakukan agar pembayaran pajak tersebut dapat diadminisitrasikan sesuai dengan Masa Pajak yang sebenarnya?

Nana, Jakarta.

JAWABAN:

TERIMA kasih Ibu Nana atas pertanyaannya. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) PMK Nomor 242/PMK.03/2014 (PMK-242) dinyatakan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Pajak, dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak. Untuk kasus yang Ibu hadapi tersebut, dapat dikategorikan sebagai pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian SSP yang menyangkut Wajib Pajak sendiri (Pasal 16 ayat (2) dan (3) PMK-242).

Permohonan pemindahbukuan tersebut diajukan secara tertulis ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pembayaran diadministrasikan dengan menggunakan surat permohonan pemindahbukuan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II PMK-242 tersebut. Selain itu, permohonan Pemindahbukuan tersebut harus dilampiri dengan asli SSP (lembar pertama) yang dimohonkan untuk dipindahbukukan.

Kemudian, dalam hal permohonan pemindahbukuan memenuhi ketentuan tersebut, maka Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan Bukti Pemindahbukuan (Bukti Pbk).   Adapun   tanggal   pembayaran   yang berlaku dalam bukti Pbk mengacu pada tanggal bayar yang tertera pada Bukti Penerimaan Negara (BPN) atau tanggal bayar berdasarkan validasi Modul Penerimaan Negara (MPN) yang tercantum dalam SSP yang diajukan Pemindahbukuan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

  1. Upaya yang dapat dilakukan oleh Ibu agar pembayaran pajak yang telah dilakukan dapat diadministrasikan sesuai dengan Masa Pajak yang seharusnya adalah dengan melakukan permohonan Pemindahbukuan.
  2. Permohonan Pemindahbukuan dilakukan dengan cara:
    1. Membuat permohonan tertulis dengan contoh format Surat Permohonan Pemindahbukuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PMK- 242;
    2. Permohonan diajukan kepada Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pembayaran diadministrasikan;
    3. Permohonan dilampiri dengan asli SSP (lembar pertama) yang dimohonkan untuk dipindahbukukan.

Demikian penjelasan kami. Semoga menjawab pertanyaan Bapak. (Disclaimer)

Topik : konsultasi pajak, surat setoran pajak, pph pasal 23, salah isi, salah mengisi, salah pengisian
artikel terkait
Rabu, 17 Oktober 2018 | 06:41 WIB
KONSULTASI
Kamis, 25 Oktober 2018 | 06:31 WIB
KONSULTASI
Rabu, 31 Oktober 2018 | 06:05 WIB
KONSULTASI TRANSFER PRICING
Senin, 05 November 2018 | 06:58 WIB
KONSULTASI TRANSFER PRICING
berita pilihan
Senin, 05 November 2018 | 06:58 WIB
KONSULTASI TRANSFER PRICING
Rabu, 31 Oktober 2018 | 06:05 WIB
KONSULTASI TRANSFER PRICING
Kamis, 01 November 2018 | 08:01 WIB
KONSULTASI TRANSFER PRICING
Kamis, 29 November 2018 | 06:14 WIB
KONSULTASI TRANSFER PRICING
Jum'at, 02 November 2018 | 07:31 WIB
KONSULTASI TRANSFER PRICING
Senin, 03 Desember 2018 | 08:10 WIB
KONSULTASI TRANSFER PRICING
Jum'at, 05 Mei 2017 | 18:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 21 Agustus 2017 | 10:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 November 2018 | 07:08 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 19 Desember 2016 | 16:19 WIB
KONSULTASI PAJAK